News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Aspataki Sambut Positif  Kesepakatan RI-Taiwan Soal Biaya Penempatan PMI

Aspataki Sambut Positif  Kesepakatan RI-Taiwan Soal Biaya Penempatan PMI

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Ketua Umum Asosiasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saeful Mashud, sepakat dan menyetujui hasil pembahasan biaya penempatan PMI ke Taiwan. Pemerintah Indonesia diwakili Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi membahas biaya penempatan itu dengan Pemerintah Taiwan secara virtual.

Pasca pertemuan antar kedua  pemerintah itu, Saeful Mashud minta pemerintah Indonesia segera membuka penempatan ke Taiwan dengan memprioritas 6.000 calon pekerja migran yang telah lulus seleksi dan siap berangkat namun tertunda karena Covid-19.

“Saya meminta pemerintah dapat memprioritaskan penempatan 6.000 PMI yang tertunda ini. Kemudian pemerintah juga hendaknya tidak membuat cost struktur baru kepada 6.000 PMI itu karena semua dokumennya telah lengkap. Jadi tidak perlu ada pertentangan biaya. Penempatan PMI itu tertunda hanya karena masa pandemi Covid 19 ini saja,” kata Saeful kepada Wartapembaruan.co.id, Jumat (9/4).

Menurut Saeful, soal biaya penempatan telah final setelah dibahas kedua pemerintah dan Aspataki mendukung penuh hasil pembicaraan itu dan pihaknya siap melaksanakannya.

Sebelumnya pihak Aspataki telah diundang pihak Teto di Jakarta dan mendapatkan penjelasan mengenai prosedur protokol kesehatan bagi PMI yang akan ditempatkan di Taiwan. Pihak Taiwan melalui perwakilannya di Jakarta mengemukakan para PMI sebelum berangkat di swap dan di karantania terlebih dahulu. Pihak Aspataki setuju dengan protkol kesehatan ini dan pihaknya akan menyewa hotel di sekitar bandara Soekarno-Hatta.

Bahkan kata Saeful, untuk mengawal protocol kesehatan itu, Aspataki khusus menunjuk petugas untuk mengantar ke bandara sehingga PMI benar-benar aman, nyaman dan steril dari covid 19.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia bersama otoritas Taiwan tengah mengkaji dan membahas biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan. Pembahasan itu dianggap penting untuk melakukan evaluasi mengenai perekrutan, penempatan dan pelindungan PMI.

Amanat pasal (30) UU No. 18/2017 Tentang Pelindungan PMI mengamanatkan, setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan. Pengaturan biaya penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan adanya praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.

"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua pihak," ungkap Sekjen Anwar.

Ia menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan memberlakukan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk lebih memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara layak dan terlindungi dengan baik.

Sementara itu, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam kesempatan ini memaparkan terkait beberapa komponen pembiayaan yang nantinya dapat dibebankan bagi CPMI, pihak pemberi kerja, maupun Pemerintah.

Komponen pembiayaan yang dimaksud diantaranya yakni; pelatihan, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, paspor dan Visa, SKCK, akomodasi tiket, legalisasi PK, Jasa P3MI dan jasa penempatan agency di Taiwan, serta jaminan sosial.

"Dalam perkembangan skema pembiayaan ini, kami terus berkoordinasi dan menyosialisasikan baik kepada Kementerian/Lembaga, para CPMI, Pemerintah Daerah, serta asosiasi jasa perusahaan penyalur CPMI," tuturnya.

Lebih lanjut ketua delegasi Taiwan, sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan, Mr.Wang An-Pan, menuturkan bahwa pihaknya mengerti sekali terkait biaya penempatan tentu akan ada perubahan mekanisme yang akan berlanjut baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun bagi CPMI itu sendiri.

"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negoisasi maupun musyarwarah lebih lanjut untuk membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan", tandasnya. (Azwar)

Tags

Newsletter Signup

Silahkan isi Email anda disini untuk mengikuti berita terbaru dari Warta Pembaruan.

Posting Komentar