“Insiden tersebut harus menjadi introspeksi bagi kita semua, untuk mempersiapkan sistem pertahanan negara yang andal, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas,” kata Puan saat membuka Rapat Paripurna Masa Persidangan Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).
Menurutnya, sejumlah langkah tegas perlu diambil untuk mencegah insiden tersebut terjadi kembali, di antaranya, pemerintah diharapkan segera menangkap dan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, evaluasi penggunaan alutsista perlu dilaksanakan guna menjamin keamanan dan keselamatan prajurit dalam menjalankan tugas.
“Selain itu, Pemerintah juga harus tanggap dalam mempercepat pemulihan dan penanganan dampak bencana alam, karena di awal tahun ini ada berbagai bencana terjadi di Indonesia,” katanya.
Berdasarkan data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi 1.045 kejadian bencana alam terhitung sejak 1 Januari hingga 5 April 2021.
“Berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini membutuhkan percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu terus diperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara komprehensif,” katanya.
Sementara itu, terkait gelombang kedua pandemi Covid-19 yang melanda negara India dan proses vaksinasi di Indonesia yang masih belum selesai, Puan mengharapkan semua elemen pemangku kebijakan dan masyarakat melakukan antisipasi guna menekan penularan dan paparan virus Corona.
“Kita ketahui di beberapa kawasan, di India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, sedang dihadapkan pada gelombang kedua Pandemi Covid-19. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan antisipasi dari Pemerintah dalam mengatasi ancaman dan resiko gelombang kedua Pandemi Covid-19 tersebut,” katanya. (dpr/yss)
