SMA swasta Putra Bangsa yang bernaung dalam yayasan Ciptayasa putra bangsa diduga telah melakukan pembohongan publik dan juga diduga telah melakukan pungutan terhadap siswa yang akan mengambil ijazahnya
Dikonfirmasi oleh wartahukum.com Cipto selaku ketua yayasan mengatakan ujian itu dalam setahun ada empat kali, ujian tengah semester, ujian semester, genap, akhir semester atau kenaikan kelas, setiap ujian itu dikenakan biaya Rp 100.000 kalau kelas 2 ada PKL untuk SMA dan SMK.
"Kalau untuk anak yatim atau yatim piatu kita bebaskan 100 % atau anak yang mondok disini dan kita kasih makan, ada yang sempet mondok juga saya usir karena dia pulang ijin tapi kesini masuknya lama," ucap Cipto.
Lanjut Cipto kami ada SK untuk pembebasan biaya untuk tahun pelajaran berapa dengan syarat rajin hadir, berpakaian selalu rapih, selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, kalau ada anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler berarti tidak mengikuti aturan dan tidak sesuai dengan SK Menggratiskan itu dengan catatan, terang Cipto.
Disisi lain Angga selaku paman dari wali murid mengatakan ketika keponakan kami dirayu, dibujuk, dan diiming-imingi untuk sekolah di tempat tersebut oleh oknum guru yang berinisial (A) dan sekarang sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut dengan rayuan atau iming-iming gratis tidak membayar biaya apapun tapi kenapa ketika akan mengambil ijazah diminta sejumlah nominal uang.
"Keponakan saya mondok kok disitu juga tapi kenapa masih diminta bayaran, saya nilai sekolah tersebut ada dugaan upaya pembohongan publik, sebab awal sekolah disitu dengan bahasa tidak dipungut biaya sepeserpun atau gratis. Saya minta kepada instansi terkait jangan tutup mata dengan adanya hal seperti ini, ini jelas telah merugikan anak bangsa dan pembodohan terhadap anak bangsa," cetusnya. (Eric**)
