"Pertama Pemerintah harus menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan markup-markup yang terjadi di perusahaan Garuda sebelumnya. Kerugian Garuda tidak bisa lepas dari praktik dugaan penggelembungan dalam perjanjian dengan pihak Lessor," kata Politikus PDIP itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Darmadi juga menyarankan, jika opsi tersebut di atas belum menemui titik terang maka masih banyak cara lain yang bisa ditempuh pemerintah guna menyelamatkan Garuda.
Menurutnya, jika ada celah korupsi apalagi sampai bisa terbukti di negara lessor, tentu bisa dibawa ke FCPA (Foreign Corruption Practice Act) atau ke UK Bribery Act (UKBA). Semakin mudah jika lessor-nya perusahaan terbuka (listed di luar negeri).
“Mereka akan ketakutan, terutama prinsipal lessor karena akan memengaruhi valuasi nilai perusahaan di capital marketnya. Intinya Pemerintah harus menemukan bukti korupsi sehingga bisa renegosiasi dengan mulus," katanya.
Tak hanya renegosiasi dengan pihak Lessor, Darmadi juga menyarankan agar opsi restrukturisasi Garuda lebih flexible.
"Utang-utang Garuda yang kebanyakan ke BUMN lain misalnya mesti diperpanjang durasinya, bunga utangnya diturunkan sekecil mungkin serta adanya grace period yang panjang. Ini perlu dilakukan agar Garuda bisa terselamatkan. Jadi BUMN lain harus punya kesadaran bahwa Garuda sebagai maskapai kebanggaan bangsa harus diselamatkan," ucapnya.
Adapun terkait wacana pengalihan Garuda ke Pelita Air, Darmadi justru mempertanyakan sejauh mana kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.
"Belum ada kajiannya terkait pemindahan Garuda ke Pelita Air. Padahal kajian ini penting sebagai proyeksi apakah Pelita Air mampu dari sisi keuangan, managemen, aset, bisnis, struktur pasar, persaingan dan aspek lainnya. Kan itu saja belum ada kok tiba-tiba mau dialihkan," katanya.
Masih kata Darmadi, ia berpesan agar para pemegang saham di Garuda punya kesadaran dan jiwa nasionalisme dengan merelakan kepemilikan sahamnya untuk diambil alih atau dibeli oleh pemerintah dengan harga minimal. Dengan catatan, pelepasan saham tersebut dengan harga yang seminimal mungkin.
"Pemerintah harus meminta kepada pemegang saham lainnya agar Garuda bisa dikuasai kembali oleh negara 100 persen demi kepentingan nasional dan penyelamatan Garuda,” katanya. (ys_soel)
