“Hari ini, kami dan rombongan dari Kabupaten Bantul melakukan kunjungan ke BLK Bandung dan BLK Lembang untuk memperoleh gambaran dan informasi lebih detil tentang aktivitas di sini dan seberapa besar manfaatnya bagi para peserta didik," tutur Bupati Bantul,Abdul Halim Muslih di Bandung, Sabtu (2/9/2021).
Menurut Muslih, Pemda Bantul sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar membangun BLK UPTP di lahan yang sudah disediakan oleh Pemda Bantul.
“Kami ingin di Bantul itu memiliki BLK UPTP dan tindaklanjut sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan kepada Kemnaker agar membangun di lahan yang telah disediakan dengan harapan masyarakat Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta bisa belajar dan berlatih di BLK UPTP tersebut," ujar Muslih.
Dia mengungkapkan, Kemnaker sangat apresiasi dengan usulan untuk membangun BLK UPTP ini. Namun, lanjut dia, terkait kapan akan dimulai proses pembangunannya diserahkan sepenuhnya kepada Kemnaker.
“Ahlamdulillah mendapatkan sambutan positif dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Kemnaker kapan untuk mulai pembangunannya. Sepenuhnya menjadi kewenangan Kemnaker," ujar Muslih.
Usai meninjau BLK Bandung, rombongan Bupati Bantul didampingi Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kembaker, Budi Hartawan, melanjutkan peninjauan ke BLK Lembang dan disambut hangat oleh Kepala BLK, Tuti Haryanti.
Tuti Haryanti, menjelaskan semua kegiatan yang ada di BLK Lembang kepada Bupati Bantul yang didampingi Kepala BLK UPTD Bantul. Dalam peninjauannya, Bupati Bantul berkesempatan mengunjungi greenhouse hidroponik, demplot perikanan, pertanian dan peternakan.
Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Agung Nur Rohmad menilai kunjungan Bupati Bantul dan rombongan ke BLK Bandung dan BLK Lembang sebagai tindaklanjut dari proposal yang diusulkan oleh Kabupaten Bantul dan hingga saat ini di Provinsi DIY ebeum ada BLK UPTP Kemnaker.
“Tentu saja, ini atas inisiatif dari Pak Bupati Bantul yang awalnya BLK yang ada itu dikelola oleh Disnaker Kabupaten Bantul kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Binalavotas, Kemnaker," tutur Agung.
Agung menyampaikan bahwa proposal atau usulan dari Pemda Bantul sudah dalam tahap lelang konsultan perencanaan dan di awal November sudah kontrak konsultan serta pekerjaan bisa mulai beroperasi.
“Progres hari ini di tahap lelang konsultan perencananan, dan semoga di awal November sudah kontrak konsultan perencana dan teman-teman konsultan pun bisa mulai mengerjakan perencanaan BLK UPTP tersebut," ungkap Agung.
Menurut Agung, kehadiran BLK UPTP tidak sekedar untuk meningkatkan kualitas SDM andal melainkan juga harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber daya alam setempat.
“Nantinya pengembangan BLK UPTP disesuaikan potensi setempat, sehingga tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Bantul tetapi juga Provinsi DIY yang pasti di sana ada terkait dengan teknik tapi juga mendukung di sektor pariwisata maupun pertanian,” pungkas Agung. (Azwar).
