“Saya yakin Pak Andika dalam masa yang satu tahun satu bulan akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional," kata Kharis di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021), di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi I DPR RI dengan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Menurutnya, DPR akan mendalami pemahaman calon Panglima TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. "Sesuai dengan UU TNI, kami akan mendalami seperti apa calon panglima TNI kita ini," katanya.
Komisi I DPR RI sendiri telah memberikan persetujuan pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan keputusan tersebut usai RDPU dan Rapat Internal Komisi I DPR RI dengan calon Panglima TNI tersebut. Selain persetujuan pengangkatan, rapat juga menyetujui pemberhentian Panglima TNI saat ini, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
"Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi, Rapat internal Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian secara terhormat Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Selain itu rapat memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," kata Meutya saat memimpin konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Komisi I DPR RI melangsungkan RDPU dengan Jenderal Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan agenda pemaparan visi-misi calon Panglima TNI itu. Rapat itu dilanjutkan Rapat internal Komisi I dengan agenda persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI dan persetujuan rencana pemberhentian secara terhormat Panglima TNI yang tengah menjabat.
Meutya mengatakan, Komisi I DPR RI sudah melakukan verifikasi dan melaksanakan RDPU dengan calon Panglima TNI kurang lebih tiga jam. "Seluruh fraksi di Komisi I sudah memberikan pandangannya. Saya ucapkan selamat dari seluruh fraksi dan pimpinan Komisi I," kata politisi Partai Golkar itu.
Menanggapi hasil rapat tersebut, Jenderal Andika Perkasa mengucapkan terima kasih. "Saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak semua," katanya. Andika menekankan prioritas lembaga militer yang akan dipimpinnya ialah komitmen untuk berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Kedaulatan Negara
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat Operasi Militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanganan pandemi Covid-19.
“PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain," katanya.
Sedangkan anggota Komisi I DPR Hasbi Ansory meminta teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI ke depan harus berubah, tidak hanya mengandalkan Minimum Essential Force (MEF). Hal itu disampaikan Hasbi seusai mendengar paparan dari paparan dari Andika Perkasa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPR RI.
“Kalau sekarang kan hanya andalkan MEF, tapi teknologi ke depan kan sudah berubah. Satu pulau bisa dilihat melalui drone, tidak lagi pakai tank,” katanya. Ia menyatakan bahwa pandangan Jenderal Andika Perkasa mengenai teknologi alutsista cukup baik.
Dikemukakan, konstelasi politik dalam negeri serta hankam regional dan internasional semakin menuntut hadirnya kepemimpinan TNI yang kuat, bijak, dan cerdas.
“Sehingga TNI di tengah konstelasi politik dan hankam yang menantang tersebut tetap dipersepsi dan dirasakan benar-benar mengayomi seluruh komponen masyarakat dan mempersatukan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali," ujarnya.
Sedangkan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menegaskan bahwa prajurit TNI dari segala matra angkatan tidak boleh berpolitik praktis. "TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapapun. Itu juga bagian yang kita minta komitmen Pangliam TNI," katanya.
Meskipun tidak boleh berpolitik, Effendi menegaskan TNI tetap digerakkan oleh politik. Yang dimaksud politik adalah kebijakan eksekutif dan legislatif. "Tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka digerakkan oleh politik negara, yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI," katanya.
Ia memuji calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dinilai punya komitmen menjaga TNI dari politik praktis. "(Andika) tidak ada aroma politiknya. Murni prajurit sesuai tupoksinya saja," katanya.
Persoalan Papua
Sementara itu Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa dalam paparan seusai RDPU dengan Komisi I DPR, calon Panglima TNI Andika Perkasatak mengatakan tidak akan memakai pendekatan perang di Papua.
Menurutnya, Jenderal Andika Perkasa akan memakai pendekatan lunak lewat skema "memenangkan pertempuran tanpa peperangan" dalam penyelesaian konflik di Papua.
Keinginan itu, katanya, telah disampaikan Andika di hadapan Komisi I DPR saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI.
"Prinsip calon Panglima TNI disampaikan tadi bagaimana memenangi pertempuran tanpa peperangan. Artinya ada pendekatan lunak yang dia lakukan, pendekatan sosial," katanya.
Dikemukakan, penyelesaian masalah Papua masuk dalam salah satu program prioritas Andika setelah nanti dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Andika, katanya, ingin menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan operasi pembinaan teritorial.
Hal serupa disampaikan anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi. Menurutnya, Andika akan menggunakan pendekatan antar-hati kepada masyarakat Papua. Konkretnya, Andika akan menyejahterakan warga atau keluarga yang menjadi korban perang atau konflik di Papua. (ys_soel)
