Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Koordinator Nasional (Kornas) Poros Muda NU, Ramadhani Isa, menyoroti sejumlah kontroversi yang melibatkan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Ia menilai berbagai persoalan yang terjadi di bawah kepemimpinan Darmawan telah merugikan negara dan mengganggu citra perusahaan.
"Sejumlah kontroversi melanda PLN yang dipimpin Darmawan Prasodjo, antara lain dugaan kerugian negara dalam proyek PLN Distribusi Jabar UPT Cikarang, serta dugaan korupsi terkait penggantian komponen suku cadang untuk mendukung produksi uap di pembangkit listrik," ujar Ramadhani di Jakarta, Kamis (19/12).
Ia juga menyoroti pemadaman listrik besar-besaran yang sempat terjadi di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, hingga Sumatera Utara. Selain itu, informasi terkait dugaan plesiran Dirut PLN ke luar negeri menggunakan anggaran perusahaan dan membawa keluarga turut mencuat ke publik.
"Tentunya sejumlah masalah yang terjadi di PLN harus segera disikapi oleh Menteri BUMN. Apalagi, laba PLN pada triwulan ketiga tahun ini dilaporkan turun hingga minus 80,7 persen. PLN sebagai perusahaan negara seharusnya dipimpin oleh orang yang berkomitmen membangun negeri dengan menerapkan prinsip anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," tegas Ramadhani.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pejabat negara tidak melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Ramadhani menduga Darmawan Prasodjo telah melanggar etika birokrasi dan tidak sejalan dengan arahan Presiden.
"Poros Muda NU mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya sebagai Dirut PLN. Masih banyak orang yang memiliki kemampuan dan ingin mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Pecat segera Dirut PLN," pungkas Ramadhani.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN maupun Kementerian BUMN terkait tuntutan tersebut.
