BPJS Tak Berlaku di RS Kambang, Aktivis Geram: Rakyat Kecil Dipaksa Bayar Puluhan Juta, Kantor BPJS Jambi Sepi Pejabat
Jambi, Wartapembaruan.co.id – Ironi pelayanan publik kembali terjadi di Jambi. Seorang warga bernama A.C, buruh serabutan yang mengalami kecelakaan kerja saat memotong rumput, terpaksa menanggung biaya operasi puluhan juta rupiah setelah pihak RS Kambang menolak penggunaan BPJS Kesehatan miliknya.
Insiden yang terjadi pada Rabu (12/11/2025) itu bermula ketika keluarga pasien hendak mengklaim BPJS Kesehatan untuk menutupi biaya operasi akibat luka parah di kaki. Namun petugas rumah sakit bernama Windi menyatakan bahwa kartu BPJS tersebut tidak bisa digunakan, dan menyarankan pasien memakai BPJS Ketenagakerjaan.
Kebijakan itu membuat keluarga korban bingung. “Kami tidak tahu bedanya. Yang kami tahu BPJS itu untuk berobat. Sekarang disuruh bayar puluhan juta, padahal untuk makan saja kami susah,” ungkap salah satu keluarga pasien dengan suara bergetar.
Kasus ini memantik kemarahan kalangan aktivis. Amri, tokoh pergerakan Jambi sekaligus mantan ketua organisasi mahasiswa, menilai kejadian tersebut mencerminkan gagalnya sosialisasi pemerintah dan BPJS kepada masyarakat kecil.
“BPJS ini program negara untuk rakyat, tapi rakyat malah jadi korban kebodohan sistem. Pemerintah bicara perlindungan sosial, tapi di lapangan rakyat dibiarkan bingung dan dipalak biaya rumah sakit,” tegas Amri dengan nada geram.
Amri mengaku sudah berupaya mencari klarifikasi langsung ke kantor BPJS Kesehatan Jambi di kawasan Kota Baru, namun tidak satupun pejabat yang bisa ditemui. Hanya petugas keamanan yang berada di tempat.
“Kata satpam, humas dan pimpinan sedang tidak ada. Telepon pun tidak diangkat. Ini bentuk ketidakpedulian terhadap rakyat,” tambahnya.
Aktivis ini berencana menggalang desakan publik agar BPJS segera membuka penjelasan resmi terkait pelayanan bagi peserta BPU (Bukan Penerima Upah) yang mengalami kecelakaan kerja, terutama kasus darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Rakyat miskin jangan dipaksa bayar karena kebodohan sistem. Kalau tidak segera dijelaskan, kami akan datangi kantor BPJS dan rumah sakit yang menolak pasien,” pungkas Amri.
Publik kini menantikan tanggung jawab moral dan administratif dari BPJS Kesehatan Jambi, yang hingga berita ini diturunkan, belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut.
