Kejati Jambi Tahan Dua Pejabat BPN, Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Ujung Jabung Menguat

Jambi, Wartapembaruan.co.id — Kejaksaan Tinggi Jambi menunjukkan keseriusannya dalam membongkar dugaan korupsi sektor agraria. Dua pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi ditahan terkait kasus pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.

Penahanan dilakukan pada Rabu, 8 April 2026, setelah penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) mengantongi bukti kuat. Hal ini disampaikan Kepala Penerangan Hukum Kejati Jambi, Noly Wijaya.

Kedua tersangka masing-masing berinisial AS dan MD. AS diketahui menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sekaligus mantan Kepala Kantor BPN Tanjung Jabung Timur periode 2019 hingga April 2022. Sementara MD merupakan Ketua Satgas B atau Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada kantor pertanahan setempat pada periode 2019–2022.

Kasus ini berakar dari proyek pengadaan tanah untuk akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Provinsi Jambi pada rentang tahun 2019 hingga 2023. Proyek strategis tersebut kini justru terseret dalam pusaran dugaan praktik korupsi yang merugikan negara.

Penyidikan mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print–730/L.5/Fd.2/09/2025 tertanggal 8 September 2025. Dalam prosesnya, tim penyidik memastikan telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam hukum pidana, untuk menetapkan dan menahan para tersangka sesuai peran masing-masing.

Langkah tegas Kejati Jambi ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek infrastruktur yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah justru diduga dijadikan ladang penyimpangan. Kasus ini pun membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain, seiring pendalaman yang masih terus dilakukan penyidik.

Kejati menegaskan, proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu, dan siap menelusuri aliran dana serta aktor lain yang diduga terlibat dalam skandal pengadaan tanah tersebut.