Permasalahan Acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar, Publik Kritisi Dampak Nyata dari Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat
Oleh: Timboel Siregar (Pengamat Sosial / Ketenagakerjaan)
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Permasalahan yang terjadi di acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinekka Tunggal Ika) di Pontianak yang mencuat menjadi perhatian publik, masih terus menjadi pembicaraan, sepertinya belum usai walaupun MPR sudah minta maaf dan menggagas perlombaan final yang diulang.
Blundernya juri, MC dan Panitia yang disorot serius publik, sempat menggeser perhatian publik terhadap nilai rupiah yang terus melemah, IHSG yang loyo, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 5,61 persen yang kurang dipercaya, sampai pemberitaan perang Iran vs. Amerika - Israel, dsb.
Permasalahan yang muncul pada perlombaan di acara cerdas cermat 4 Pilar yang dilakukan MPR, justru seharusnya dimaknai lebih oleh publik, yaitu bagaimana publik mengkritisi dampak nyata dari proses sosialisasi 4 pilar kepada masyarakat, yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun dengan berbagai acara dan metode dengan anggaran yang tidak kecil, namun faktanya kondisi masyarakat kita tidak baik-baik saja malah menjurus semakin tidak teratur.
Kasus korupsi semakin marak, perkelahian di medsos semakin seru yang dilakonkan elit politik dan pejabat, hukum masih sulit ditegakkan, perkelahian pelajar dan sesama masyarakat, masih terjadinya diskriminasi pelayanan publik, dsb, dsb.
Biaya yang dikeluarkan sangat besar tetapi hanya menghasilkan persoalan sosial, politik, budaya, ekonomi yang semakin banyak.
Sepertinya tidak ada dampak sosialisasi 4 pilar untuk perbaikan bangsa ini. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinekka Tunggal Ika, yang seharusnya memperbaiki kehidupan bangsa kita ternyata hanya menjadi proyek untuk keluarnya dana APBN, tanpa pernah menilai dampak baiknya untuk bangsa ini.
Merujuk survei yang pernah dipublikasikan, nilai entropi budaya Indonesia tercatat tinggi, sekitar 42 persen. Angka 42 persen ini menunjukkan tingginya energi yang terbuang untuk hal-hal yang menjadi tidak produktif, terjadi disfungsi peran pemerintah, atau gesekan budaya di masyarakat.
Angka 42 persen ini masuk dalam kategori kritis karena berada jauh di atas batas ideal suatu masyarakat yang sehat, yakni di bawah 13 persen. Angka entropi budaya kita jauh di atas Singapura yang memiliki keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya, yang memang Singapura tidak memiliki Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinekka Tunggal Ika.
Selama ini publik tidak pernah mendapatkan laporan pelaksanaan sosialisasi 4 pilar, serta hasil dan perkembangan kemajuan bangsa dengan adanya sosialisasi 4 pilar tersebut. Kalau biaya yang dikeluarkan besar, namun sosialisasi 4 pilar tidak berdampak untuk kemajuan bangsa, apa yang harus dievaluasi, atau memang untuk sementara sosialisasi 4 pilar sebaiknya dihentikan dulu, dan mengalokasikan dana APBN kepada proses lainnya yang akan bisa menurunkan entropi budaya kita. (Azwar)
