OTT KPK Seret Bupati Muara Enim, Publik Dorong Penelusuran Rekam Jejak Saat Menjabat di BPN
Muara Enim, Wartapembaruan.co.id – Kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim, Edison, pada Senin (8/6/2026), memicu perhatian luas masyarakat. Selain menyoroti dugaan perkara yang sedang ditangani, sejumlah warga juga berharap KPK menelusuri berbagai persoalan yang pernah muncul saat Edison masih berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Edison, yang lahir pada 6 Maret 1968, diketahui menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030 setelah dilantik pada 20 Februari 2025. Sebelum terjun ke dunia politik dan diusung Partai NasDem, ia menghabiskan sebagian besar kariernya di BPN sejak tahun 1995.
Karier birokratnya terbilang panjang. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. Edison juga dikenal sebagai kader partai yang sama dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.
Di tengah kabar OTT tersebut, sejumlah warga Kota Palembang mengungkapkan harapan agar aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada perkara yang kini sedang diproses, tetapi juga menelusuri berbagai dugaan persoalan pertanahan yang pernah mencuat saat Edison bertugas di lingkungan BPN.
Salah seorang warga yang mengaku pernah menjadi korban sengketa lahan menyebut adanya dugaan penerbitan sertifikat ganda pada tahun 2019 terhadap objek tanah yang menurutnya telah memiliki sertifikat sejak tahun 2006.
"Harapan kami, semua persoalan yang pernah menjadi keluhan masyarakat juga dapat ditelusuri secara transparan. Jika memang ada pelanggaran, harus diungkap. Jika tidak ada, juga harus dijelaskan kepada publik," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang dapat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut. Dugaan mengenai penerbitan sertifikat ganda maupun kaitannya dengan pejabat yang bersangkutan masih memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Publik kini menanti langkah KPK dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengusut secara menyeluruh setiap dugaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun rekam jejak jabatan sebelumnya, demi menjamin kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
