BPJS Watch Berharap Presiden Singgung Implementasi Jamsostek Saat Pidato Kenegaraan 2026
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Dijadwalkan besok 14 Agustus 2026 Presiden memberikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI serta pidato penyampaian RUU APBN beserta Nota Keuangan.
Menurut Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch, salah satu isi Pidato yang sangat diharapkan disampaikan Presiden Prabowo esok hari adalah implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja miskin dan tidak mampu dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayar Pemerintah, terkhusus program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang memang sudah diamanatkan Pasal 14 UU SJSN, Inpres 8 tahun 2025, serta dijanjikan pada saat RPJMN 2020 - 2024.
Semoga Presiden Prabowo menyebutnya saat pidato besok, dan teranggarkan di UU APBN 2027, dan terimplementasi mulai 1 Januari 2027. Bisa dilaksanakan secara bertahap, yang dimulai dengan Program JKK dan JKm, untuk selanjutnya JHT. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp. 4 Triliun untuk 20 juta pekerja miskin dan tidak mampu, dan tentunya penjaminan pekerja pun bisa dilakukan secara bertahap. Bila 10 juta pekerja untuk tahap awal maka hanya butuh Rp. 2 T per tahun (= Rp. 16.800 x 10 juta pekerja x 12 bulan). Anggaran Rp. 2 Triliun tidak akan memberatkan APBN tetapi memberikan manfaat perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu (pemulung, pedagang asongan, petani dan nelayan miskin, dsb) ketika mengalami resiko kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja, berupa biaya kuratif, santunan sementara tidak mampu bekerja, hingga santunan ketika cacat total atau kematian serta beasiswa untuk maksimal 2 anak dari TK hingga perguruan tinggi. (Azwar)
