Karhutla Menggila, 15.067 Titik Panas dalam Sebulan: Pantau Gambut Soroti Lemahnya Perlindungan Warga
JAKARTA, Wartapembaruan.co.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menunjukkan ancaman serius. Pantau Gambut mencatat 15.067 titik panas sepanjang Juli 2026, melonjak 549 persen dibandingkan Juni 2026.
Lonjakan paling tajam terjadi di Kalimantan Barat dengan 4.874 titik panas, naik 1.897 persen. Papua Selatan menyusul dengan 4.220 titik panas atau meningkat 457 persen.
Yang tak kalah mengkhawatirkan adalah Kalimantan Tengah. Setelah relatif stabil di kisaran 200 titik panas per bulan sejak Januari, jumlahnya tiba-tiba meroket menjadi 2.821 titik panas pada Juli.
Pantau Gambut menilai angka tersebut menjadi alarm keras bahwa pengelolaan lahan dan perlindungan masyarakat dari karhutla masih jauh dari memadai. Dugaan keterkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif juga menjadi sorotan.
Dampaknya bahkan mulai menyeberangi batas negara. Kabut asap dilaporkan mencapai Malaysia hingga menyebabkan sejumlah sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar persoalan lokal, melainkan ancaman lintas wilayah.
Perempuan dan Anak Jadi Kelompok Paling Rentan
Di tengah kepulan asap, perempuan dan anak disebut menjadi kelompok yang menanggung dampak berlapis. Anak-anak menghadapi risiko gangguan pernapasan karena sistem pernapasan mereka masih berkembang, sementara perempuan menghadapi risiko gangguan kehamilan sekaligus bertambahnya beban domestik.
Beatrix Gebze, perwakilan warga Merauke, menegaskan karhutla di Papua Selatan telah berubah menjadi ancaman langsung bagi keselamatan masyarakat.
“Karhutla di Papua Selatan bukan lagi sekadar krisis ekologis, melainkan ancaman langsung bagi keselamatan perempuan dan anak.”
Ia menyoroti paparan asap berkepanjangan yang memicu ISPA pada anak-anak, diperparah keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan pangan.
Di Kalimantan Tengah, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Irene Natalia Lambung, menilai perempuan adat belum ditempatkan sebagai subjek yang setara dalam kebijakan mitigasi krisis iklim.
Sementara di Sumatera Selatan, Juru Kampanye Perkumpulan Rawang, Kartika Lestari, menyebut karhutla telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender.
Pemerintah Diminta Jangan Lagi Berkompromi
Juru Kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, mendesak pemerintah menghentikan kompromi pembangunan yang mengorbankan ekosistem gambut dan keselamatan masyarakat.
“Selama perlindungan gambut terus dinegosiasikan, krisis ini akan terus memakan korban.”
Putra meminta Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan mengevaluasi izin konversi lahan gambut oleh korporasi skala besar serta memastikan tata kelola gambut benar-benar berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Menurut Pantau Gambut, Indonesia memiliki sekitar 13,43 juta hektare ekosistem gambut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ekosistem tersebut juga menyimpan sekitar 57 gigaton karbon.
Karena itu, ketika gambut dikeringkan atau dialihfungsikan, risikonya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga pelepasan emisi, meningkatnya ancaman kebakaran, kabut asap, serta dampak kesehatan dan sosial bagi masyarakat.
Lonjakan 15.067 titik panas dalam satu bulan seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jika perlindungan gambut terus lemah dan penanganan karhutla berjalan lamban, masyarakat—terutama perempuan dan anak—akan terus menjadi pihak yang membayar mahal atas krisis ekologis tersebut.
