Karhutla Menggila, Warga Jambi Dipaksa Hirup “Racun Asap”: Layanan Kesehatan Dipertanyakan
JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menebar ancaman serius di Jambi. Namun ironisnya, ketika udara memburuk dan asap mulai memenuhi ruang hidup warga, perlindungan kesehatan dari negara justru dinilai belum sebanding dengan besarnya ancaman.
Kondisi kualitas udara di Jambi pada Agustus 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, dengan indeks AQI berkisar 115 hingga di atas 150. Peningkatan partikulat halus PM2.5, termasuk yang berasal dari karhutla di kawasan gambut, menjadi ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat.
Warga Mengeluh, Perlindungan Dinilai Minim
Beranda Perempuan menilai pemerintah tidak boleh sekadar menunggu asap menebal baru bertindak. Keterbukaan informasi kualitas udara, peringatan kesehatan, hingga akses pengobatan harus menjadi prioritas ketika masyarakat mulai terpapar asap.
Temuan tim WALHI pada 13 Agustus 2026 di Desa Sungai Gelam memperkuat kekhawatiran tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara, warga mengeluhkan minimnya bantuan kesehatan, termasuk keterbatasan masker dan obat-obatan.
Sebanyak 10 anak dilaporkan mengalami sesak napas. Di sisi lain, terdapat ibu hamil, lansia dan kelompok rentan lainnya yang disebut belum terdata secara resmi dan belum memperoleh penanganan kesehatan yang memadai.
Kondisi ini menunjukkan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika warga mulai mengalami gangguan kesehatan, persoalannya berubah menjadi krisis perlindungan dan hak atas kesehatan.
Jangan Ulangi Tragedi 2019
Pengalaman 2019 seharusnya menjadi peringatan keras. Keluarga Ibu NY di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi, pernah mengalami dampak kesehatan serius akibat paparan asap karhutla di sekitar wilayah konsesi PT Putra Duta Indahwood (PDI/PDIW) dan PT Pesona Belantara Persada (PBP).
Saat itu, anak Ibu NY yang masih berusia tiga tahun dilaporkan mengalami bronkitis, sementara suaminya mengalami gangguan pernapasan kronis. Dampak karhutla bahkan merembet ke persoalan ekonomi setelah suaminya kehilangan pekerjaan akibat lahan tempat bekerja ikut terbakar.
Artinya, karhutla tidak berhenti ketika api padam. Asap dapat meninggalkan penyakit, kehilangan penghasilan, beban pengobatan dan persoalan sosial yang jauh lebih panjang.
Karena itu, Beranda Perempuan mendesak pemerintah tidak lagi menormalisasi karhutla sebagai bencana musiman.
Pemerintah diminta membuka data kualitas udara secara real-time, memberikan peringatan kesehatan yang jelas, membuka posko kesehatan di wilayah terdampak, menyediakan obat, masker yang sesuai, oksigen dan ruang evakuasi bebas asap.
Selain itu, pemerintah harus melakukan pendataan kesehatan terhadap warga terdampak, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas dan warga dengan gangguan pernapasan.
Akses layanan kesehatan juga harus dijamin gratis atau terjangkau bagi masyarakat terdampak, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Di sisi penegakan hukum, investigasi terhadap penyebab kebakaran harus dilakukan secara transparan. Perusahaan pemegang konsesi yang terbukti melanggar atau lalai harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Jangan biarkan masyarakat dipaksa menganggap asap sebagai hal biasa.
Karhutla bukan fenomena alam yang harus diterima begitu saja. Asap bukan sekadar kabut. Asap adalah ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
STOP NORMALISASI RACUN ASAP KARHUTLA!
Udara bersih adalah hak. Kesehatan adalah hak. Keselamatan warga adalah tanggung jawab negara.
