Kemandirian, Biaya, dan Masa Depan Energi Indonesia di Tangan Presiden Prabowo

Oleh: Chazali H Situmorang (CHS) (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik/ Ketua LPA Lakespri)

"Pada tanggal  7 Mei 2026, Prabowo berbicara dalam KTT Khusus BIMP-EAGA di Cepu, Filipina.  Dalam forum itu Presiden Prabowo menyatakan beberapa poin. 1. Pembangunan PLTS 100 GW Indonesia. 2. Kerjasama energi terbarukan regional. 3. Peningkatan infrastruktur energy dan 4. Penguatan konektivitas jaringan Listrik,termasuk Trans Borneo Power Grid."

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kebijakan energi Presiden Prabowo Subianto membawa satu pesan yang cukup kuat: *Indonesia harus semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya sendiri*. Pemerintah tidak ingin Indonesia terus bergantung pada impor BBM, LPG, maupun sumber energi lain dari luar negeri.

Gagasan ini tentu masuk akal. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Kita memiliki minyak dan gas, batu bara, panas bumi, tenaga air, sinar matahari, serta sumber bahan baku bioenergi seperti kelapa sawit. Dengan kekayaan tersebut, ketergantungan energi dari luar negeri memang seharusnya dapat dikurangi.

Namun, persoalannya tidak sesederhana mengatakan bahwa Indonesia harus swasembada energi, emangnya gampang? Pertanyaan pentingnya adalah: apakah kebijakan yang ditempuh benar-benar mampu menghasilkan energi yang cukup, murah, aman, dan tidak semakin membebani keuangan negara? Apakah rakyat yakin kalau Menteri SDM nya masih Bahlil yang antek Jokowi? 

Swasembada Energi adalah Arah yang Benar

Presiden Prabowo berkali-kali menempatkan swasembada energi sebagai salah satu agenda utama pemerintah. Di berbagai forum Ingternasional sering diucapkasn  beliau. Tujuannya jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus meningkatkan ketahanan nasional.

Kebijakan tersebut semakin penting ketika dunia menghadapi berbagai ketidakpastian. Konflik geopolitik dapat sewaktu-waktu mengganggu pasokan minyak dan gas. Harga minyak dunia juga dapat naik dengan cepat.

Jika Indonesia terlalu bergantung pada impor, kenaikan harga energi dunia akan langsung memengaruhi APBN, nilai tukar rupiah, biaya transportasi, harga barang, dan akhirnya daya beli Masyarakat akan berpengaruh. Karena itu, upaya meningkatkan produksi energi dalam negeri memang harus didukung.

Tetapi swasembada energi jangan hanya dipahami sebagai kemampuan memproduksi energi sendiri. Yang lebih penting adalah *apakah energi tersebut tersedia dengan harga yang masuk akal bagi masyarakat dan industri*.

B50 Bisa Menjadi Langkah Penting

Salah satu kebijakan yang cukup menonjol adalah penerapan biodiesel B50, yaitu campuran 50 persen bahan bakar berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

Kebijakan ini memiliki keuntungan besar. Indonesia dapat mengurangi impor solar sekaligus memanfaatkan produksi sawit dalam negeri. Pemerintah bahkan memperkirakan B50 dapat menghemat devisa dalam jumlah yang sangat besar.

Dari sisi ketahanan energi, kebijakan ini cukup masuk akal. Namun pemerintah tetap harus berhati-hati.

Jangan sampai ketergantungan terhadap minyak impor hanya berubah menjadi ketergantungan berlebihan terhadap sawit. Penggunaan sawit untuk energi juga harus memperhatikan harga minyak goreng, kebutuhan pangan, produktivitas perkebunan, lingkungan, serta keberlanjutan industri sawit itu sendiri.

Karena itu, B50 sebaiknya dipandang sebagai salah satu jalan menuju kemandirian energi, bukan satu-satunya jalan.

Produksi Minyak Perlu Ditingkatkan, Tetapi Tidak Cukup

Pemerintah juga harus berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri. Langkah tersebut penting karena selama bertahun-tahun produksi minyak Indonesia terus mengalami tekanan akibat banyaknya lapangan minyak yang sudah tua.

Meningkatkan lifting minyak tentu perlu dilakukan. Namun kita harus realistis bahwa peningkatan produksi minyak saja tidak otomatis membuat Indonesia bebas dari impor BBM. Karena kebutuhan BBM melaju terus. Konsumsi energi Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, kendaraan, industri dan aktivitas ekonomi.

Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Kebutuhan LPG dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi nasional. Kekurangannya ya di impor.

Artinya, ketahanan energi, kebijakan ini cukup masuk akal. Namun pemerintah tetap harus berhati-hati.

Jangan sampai ketergantungan terhadap minyak impor hanya berubah menjadi ketergantungan berlebihan terhadap sawit. Penggunaan sawit untuk energi juga harus memperhatikan harga minyak goreng, kebutuhan pangan, produktivitas perkebunan, lingkungan, serta keberlanjutan industri sawit itu sendiri.

Karena itu, B50 sebaiknya dipandang sebagai salah satu jalan menuju kemandirian energi, bukan satu-satunya jalan.

Produksi Minyak Perlu Ditingkatkan, Tetapi Tidak Cukup

Pemerintah juga harus berusaha meningkatkan produksi minyak dan gas dalam negeri. Langkah tersebut penting karena selama bertahun-tahun produksi minyak Indonesia terus mengalami tekanan akibat banyaknya lapangan minyak yang sudah tua.

Meningkatkan lifting minyak tentu perlu dilakukan. Namun kita harus realistis bahwa peningkatan produksi minyak saja tidak otomatis membuat Indonesia bebas dari impor BBM. Karena kebutuhan BBM melaju terus. Konsumsi energi Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, kendaraan, industri dan aktivitas ekonomi.

Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Kebutuhan LPG dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi nasional. Kekurangannya ya di impor.

Artinya, ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan hanya:

“Berapa besar produksi minyak kita?” Tetapi juga: “Berapa besar impor energi berhasil dikurangi setiap tahun?” Ukuran kedua jauh lebih mudah dirasakan dampaknya terhadap perekonomian.

PLTS 100 GW (100.000 MW): Ambisi Besar yang Harus Dibuktikan

Salah satu gagasan paling menarik dari pemerintahan Prabowo adalah rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala sangat besar.

Indonesia memang mempunyai potensi energi matahari yang luar biasa. Hampir seluruh wilayah Indonesia memperoleh sinar matahari sepanjang tahun.

PLTS juga cocok dikembangkan di daerah terpencil, kepulauan, kawasan industri, gedung pemerintah, rumah tangga maupun wilayah pertanian. Karena itu, gagasan memperbesar penggunaan energi surya merupakan langkah yang sangat baik. Republik Islam Iran adalah negara yang berhasil sangat maju dalam mengembangkan energy surya. Padahal Cadangan Minyak Buminya juga masih besar. 

Masalahnya adalah skala target yang disampaikan pemerintah sangat besar. Pembangunan PLTS tidak cukup hanya dengan memasang panel surya. Indonesia juga membutuhkan jaringan transmisi, baterai penyimpan energi, sistem kelistrikan yang stabil, industri panel surya dalam negeri serta investasi yang sangat besar.

Tanpa infrastruktur tersebut, pembangkit listrik dapat tersedia tetapi listriknya tidak dapat disalurkan secara optimal kepada masyarakat. Karena itu, pembangunan jaringan listrik harus berjalan bersama pembangunan pembangkit. Sanggupkah Menteri ESDM mengerjakan ituj?

Peranan Transmisi

Persoalan energi Indonesia selama ini sering terlalu fokus pada pembangkit. Padahal listrik yang sudah diproduksi harus dikirim dari lokasi pembangkit menuju pusat konsumsi.

Banyak potensi energi terbarukan Indonesia justru berada jauh dari kawasan industri dan kota besar. Potensi tenaga air misalnya banyak terdapat di Kalimantan dan Papua. Panas bumi tersebar di berbagai wilayah pegunungan. Sementara kebutuhan listrik terbesar berada di Jawa dan kawasan industri.

Karena itu, pembangunan jaringan transmisi atau ^green super grid* menjadi sangat penting. Kalau pemerintah serius membangun energi terbarukan dalam skala besar, investasi transmisi harus menjadi prioritas nasional.

Persoalan Batu Bara Perlu Jelas

Di sinilah muncul persoalan lain. Di satu sisi pemerintah ingin memperbesar penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro dan panas bumi. Tetapi di sisi lain Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara.

Batu bara memang memberikan keuntungan karena tersedia dalam jumlah besar dan relatif murah dan dikuasai oleh oligarki rakus. Namun dunia sedang bergerak menuju energi yang lebih bersih.

Industri global juga semakin mempertimbangkan jejak karbon dalam rantai produksi. Jika Indonesia terlalu lama bergantung pada energi berbasis batu bara, daya saing produk Indonesia pada masa depan dapat ikut terpengaruh.

Karena itu pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas. Batu bara mungkin masih diperlukan sebagai energi transisi, tetapi penggunaannya secara bertahap harus dikurangi seiring berkembangnya energi yang lebih bersih. Pemerintah harus  berhadapan dengan mafia oligarki. Apakah PKH mampu memberantasnya. Masih kita ikuti  terus. 

Nuklir Sebagai Alternatif

Pilihan pemerintah mulai memasukkan energi nuklir juga menarik. Selama ini pembicaraan mengenai PLTN sering berhenti pada kekhawatiran mengenai keselamatan.

Kekhawatiran tersebut memang harus diperhatikan. Tetapi perkembangan teknologi nuklir saat ini jauh lebih maju dibandingkan beberapa dekade lalu.

Nuklir memiliki satu keunggulan penting: mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara stabil dengan emisi karbon yang relatif rendah.

Karena itu energi nuklir dapat menjadi pelengkap tenaga surya, angin, air dan panas bumi.

Yang terpenting adalah pembangunan PLTN harus dilakukan dengan standar keselamatan yang sangat ketat, transparan dan didukung sumber daya manusia yang benar-benar kompeten.

Masalah Lainnya Subsidi Energi

Ada satu persoalan yang tidak boleh dilupakan, yaitu subsidi energi. Hal ini sudah saya tulis dalam artikel sebelumnya. 

Selama ini pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk menjaga harga BBM, LPG dan listrik tetap terjangkau. Kebijakan tersebut memang penting untuk melindungi masyarakat.

Tetapi persoalannya, subsidi energi belum seluruhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

LPG 3 kilogram, BBM bersubsidi maupun listrik murah masih dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membayar harga keekonomian. Akibatnya, APBN harus menanggung beban sangat besar.

Karena itu reformasi subsidi energi harus dilakukan secara hati-hati.

Bukan berarti subsidi harus dihapus. Yang harus diperbaiki adalah siapa yang menerima subsidi. Masyarakat miskin dan rentan harus tetap mendapatkan perlindungan. Tetapi masyarakat mampu seharusnya secara bertahap membayar energi sesuai harga keekonomian.

Dengan cara tersebut, uang negara dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi publik, infrastruktur dan program produktif lainnya.

Kemandirian Energi Harus Berarti Energi Murah

Pada akhirnya kebijakan energi Prabowo memiliki arah yang cukup menjanjikan. Keinginan mengurangi impor merupakan langkah yang benar. Pengembangan B50, peningkatan produksi migas, pembangunan PLTS, panas bumi, tenaga air, nuklir dan jaringan listrik juga merupakan bagian penting dari strategi tersebut.

Namun keberhasilan kebijakan energi tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak proyek yang dibangun. Ukuran terpenting adalah _apakah rakyat benar-benar memperoleh energi yang cukup dan terjangkau._

Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa industri memperoleh listrik dengan harga kompetitif. Jika harga energi terlalu mahal, biaya produksi meningkat dan produk Indonesia akan kalah bersaing.

Karena itu, konsep swasembada energi sebaiknya dikembangkan menjadi konsep yang lebih luas, yaitu kedaulatan energi yang murah, aman dan berkelanjutan.

Indonesia memang harus mampu menghasilkan semakin banyak energi sendiri. Tetapi tujuan akhirnya bukan sekadar berhenti mengimpor.

Tujuan sebenarnya adalah memastikan bahwa rumah tangga memperoleh energi dengan harga terjangkau, industri memperoleh energi yang kompetitif, negara tidak terus terbebani subsidi, dan generasi mendatang tetap memperoleh lingkungan yang baik.

Di situlah keberhasilan kebijakan energi Presiden Prabowo nantinya akan diuji. Memang mudah on paper, tetapi bagaimana implementasinya, tidak semudah menuangkannya diatas kertas. (Azwar)

Cibubur, 22 Agustus 2026