Rumit... Rumit... Rumit... Indonesiaku

Oleh : Chazali H Situmorang (CHS) (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Umum LPA Lafkespri)

Seri 3

Ekonomi Tumbuh, tetapi Mengapa Banyak Orang Masih Merasa Berat?

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Inilah salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ekonomi tumbuh, mengapa banyak orang masih mengeluh? Jawabannya bukan karena angka pertumbuhan itu salah. Persoalannya adalah pertumbuhan ekonomi dan pengalaman ekonomi rumah tangga adalah dua hal yang berkaitan, tetapi tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama.

Pada triwulan II 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Februari 2026, 147,67 juta orang tercatat bekerja dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen. Secara makro, ini menunjukkan ketahanan yang baik. Tetapi rata-rata upah buruh pada periode yang sama sekitar Rp3,29 juta per bulan. BPS juga mencatat hanya sekitar 66,77 persen pekerja bekerja penuh waktu, sedangkan 25,97 persen bekerja paruh waktu dan 7,27 persen tergolong setengah pengangguran.

Artinya, persoalan kita bukan sekadar menciptakan pekerjaan. Kita membutuhkan pekerjaan yang produktif, stabil, memberikan perlindungan, dan menghasilkan pendapatan yang mampu mengikuti biaya hidup. Pekerjaan ada, tetapi belum semuanya memberikan rasa aman.

Kemiskinan memperlihatkan sisi lain. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Itu kemajuan. Tetapi garis kemiskinan nasional pada saat itu sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Bagi keluarga beranggotakan empat orang, gambaran kasarnya sekitar Rp2,68 juta per bulan. Orang yang sedikit berada di atas angka itu tidak otomatis hidup sejahtera. Ia hanya berada di atas garis statistik kemiskinan. Ketika harga pangan naik, anak masuk sekolah, kontrakan jatuh tempo, atau ada anggota keluarga sakit, posisi itu dapat berubah cepat.Lebih dari 74 persen garis kemiskinan berasal dari kebutuhan makanan. Ini menjelaskan mengapa gejolak harga pangan begitu sensitif bagi keluarga berpendapatan rendah. Kebijakan pangan, pertanian, distribusi, transportasi, dan daya beli pada akhirnya adalah juga kebijakan kemiskinan.

Ketimpangan juga belum boleh dianggap selesai. Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat 0,368. Kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah menikmati sekitar 19,22 persen dari total pengeluaran. Angka ini tidak berarti Indonesia berada pada kondisi terburuk, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum diterima secara sama oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kerumitan sosial lahir ketika angka nasional membaik tetapi pengalaman antar-kelompok sangat berbeda. Di perkotaan, kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 6,34 persen; di perdesaan 10,67 persen. Lapangan kerja, akses pendidikan, fasilitas kesehatan, internet, transportasi, dan pasar juga tidak sama. Karena itu satu kebijakan seragam sering tidak cukup untuk masalah yang wajahnya berbeda di setiap daerah.

Rakyat tidak hidup di dalam angka rata-rata. Mereka hidup di dalam harga beras, biaya sekolah, ongkos berobat, cicilan, upah, dan kepastian pekerjaan.

Karena itu pertumbuhan ekonomi harus tetap tinggi, tetapi kualitas pertumbuhan harus menjadi ukuran berikutnya. Pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada “berapa persen ekonomi tumbuh?”, melainkan harus dilanjutkan: berapa banyak pekerjaan produktif yang tercipta, apakah pendapatan riil rumah tangga meningkat, apakah UMKM naik kelas, apakah petani mendapat nilai tambah yang lebih besar, dan berapa banyak keluarga yang benar-benar keluar dari kerentanan tanpa kembali jatuh.

Seri4

Politik dan Tata Kelola: Ketika Banyak Kebijakan Tidak Otomatis Menjadi Hasil

Saya tidak melihat persoalan Indonesia semata-mata sebagai kekurangan kebijakan. Kita mempunyai banyak undang-undang, peraturan, program, anggaran, lembaga, komite, tim koordinasi, serta struktur pemerintahan dari pusat sampai desa. Persoalan yang lebih sulit adalah memastikan seluruh perangkat itu bekerja ke arah yang sama.

Di sinilah politik menjadi penting. Politik bukan hanya urusan pemilu, partai, kabinet, atau siapa menduduki jabatan. Politik menentukan prioritas anggaran, arah regulasi, kualitas pejabat publik, pengawasan, keberanian melakukan koreksi, dan seberapa besar kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19 dan menempatkan kualitas demokrasi pada kategori sedang. Ini menunjukkan demokrasi kita bekerja, tetapi kualitas kelembagaannya masih membutuhkan penguatan. Dalam persoalan integritas, Survei Penilaian Integritas KPK 2025 menunjukkan indeks pemerintah daerah sebesar 71,33 — masuk kategori “rentan” menurut klasifikasi KPK — sementara indeks kementerian dan lembaga sebesar 77,19 atau kategori “waspada”.

Di tingkat internasional, Corruption Perceptions Index 2025 dari Transparency International memberi Indonesia skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara. Indeks ini adalah ukuran persepsi terhadap korupsi sektor publik, bukan putusan hukum terhadap orang atau lembaga tertentu. Namun tetap penting sebagai alarm tentang kepercayaan, integritas, dan kualitas tata kelola.

Kerumitannya kemudian terlihat di lapangan. Satu keluarga miskin bisa berhubungan dengan data kependudukan, data sosial-ekonomi, sekolah, puskesmas, BPJS, dinas sosial, desa, program pangan, bantuan tunai, pelatihan kerja, dan pemerintah daerah. Ketika datanya berbeda, syaratnya berbeda, aplikasi tidak terhubung, dan petugas di lapangan memiliki interpretasi berbeda, rakyatlah yang harus membawa kerumitan negara dari satu meja ke meja berikutnya.

Kita juga terlalu sering mengukur keberhasilan dari aktivitas: berapa anggaran terserap, berapa kegiatan dilakukan, berapa pelatihan diselenggarakan, berapa bantuan dibagikan. Padahal yang seharusnya menjadi ukuran adalah hasil: apakah anak benar-benar bisa membaca dan berhitung, apakah stunting turun secara permanen, apakah pendapatan keluarga meningkat, apakah waktu tunggu layanan berkurang, apakah penganggur mendapatkan pekerjaan yang layak, dan apakah kemiskinan turun tanpa keluarga kembali jatuh.

Masalah ini bukan milik satu pemerintahan atau satu masa politik. Ia sudah lama menjadi persoalan struktural Indonesia: koordinasi pusat-daerah, tumpang tindih kewenangan, kualitas birokrasi yang tidak merata, politik anggaran, integritas, serta kebiasaan mengganti program sebelum sempat dievaluasi secara jujur.

Demokrasi memberi legitimasi kepada kekuasaan. Tata kelola menentukan apakah legitimasi itu berubah menjadi pelayanan.

Karena itu politik yang sehat seharusnya tidak hanya dinilai dari stabilitas koalisi atau keberhasilan memenangkan kontestasi. Politik yang sehat harus terlihat dari kemampuan negara menyelesaikan masalah yang berulang. Kalau masalah yang sama terus muncul setiap lima tahun dengan nama program yang berbeda, kita perlu berani bertanya: apakah yang kita perbaiki sungguh masalahnya, atau hanya kemasannya?

Seri 5

Mengurai Kerumitan: Jangan Menambah Program, Perbaiki Cara Negara Bekerja

Kalau persoalannya saling terkait, penyelesaiannya juga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak akan keluar dari kerumitan hanya dengan menambah program. Yang kita perlukan adalah menyederhanakan tujuan, menyambungkan kebijakan, memperbaiki eksekusi, dan berani menghentikan apa yang tidak menghasilkan dampak.

1. Jadikan hasil rakyat sebagai ukuran utama. Anggaran bukan tujuan. Program bukan tujuan. Serapan anggaran juga bukan tujuan. Setiap kementerian dan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa hasil akhir yang mudah dipahami publik: kemampuan belajar anak, penurunan stunting, kenaikan pendapatan, penciptaan pekerjaan produktif, waktu layanan, dan keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan.

2. Satukan data, jangan biarkan rakyat menjadi kurir antar-instansi. Data sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan bantuan pemerintah harus dapat berbicara satu sama lain dengan perlindungan privasi yang kuat. Ketika negara sudah memiliki data yang baik, warga tidak seharusnya berulang kali membuktikan kemiskinan, identitas, atau kelayakannya di banyak pintu.

3. Benahi pendidikan dari kemampuan dasar. Prioritas paling penting adalah memastikan semua anak mampu membaca, berhitung, memahami informasi, dan berpikir. Kualitas guru, kehadiran, kepemimpinan sekolah, evaluasi belajar, dan dukungan untuk anak dari keluarga miskin harus lebih penting daripada pergantian slogan pendidikan.

4. Geser kesehatan ke pencegahan dan layanan primer. JKN harus terus diperkuat, tetapi keberhasilan kesehatan tidak boleh hanya dihitung dari kepesertaan dan jumlah kunjungan. Puskesmas, posyandu, gizi ibu-anak, skrining, penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, distribusi tenaga, obat, dan rujukan harus bekerja sebagai satu jaringan.

5. Ciptakan pekerjaan yang produktif, bukan sekadar pekerjaan apa pun. Industri, UMKM, pertanian, pendidikan vokasi, investasi, teknologi, dan pembiayaan harus disatukan dengan target produktivitas dan pendapatan. UMKM tidak cukup diberi pelatihan; mereka membutuhkan pasar, modal yang sehat, teknologi, dan manajemen. Petani tidak cukup dibantu saat gagal panen; rantai nilai dari produksi sampai harga jual harus diperkuat.

6. Ubah bantuan sosial menjadi jembatan keluar dari kemiskinan. Bantuan tetap diperlukan bagi keluarga yang membutuhkan. Tetapi bantuan harus disertai jalan naik: kesehatan yang terjaga, anak tetap sekolah, peningkatan keterampilan, akses pekerjaan, pembiayaan usaha, dan pendampingan. Negara harus menyediakan bantalan ketika orang jatuh, sekaligus tangga agar mereka bisa bangkit.

7. Pangkas tumpang tindih dan paksa birokrasi bekerja lintas sektor. Setiap program baru seharusnya menjawab pertanyaan sederhana: program lama apa yang dihentikan atau digabung? Tanpa disiplin ini, negara akan terus menambah lapisan. Koordinasi lintas kementerian dan pusat-daerah harus berbasis target bersama, bukan sekadar rapat bersama.

8. Perkuat integritas, transparansi, dan keberanian melakukan koreksi. Pengadaan, perizinan, bantuan, promosi jabatan, serta penggunaan anggaran harus semakin terbuka dan dapat diaudit. Indikator integritas jangan hanya menjadi angka tahunan. Temuan harus berubah menjadi perbaikan sistem,sanksi yang konsisten, dan pencegahan konflik kepentingan.

9. Bangun kesepakatan jangka panjang yang tidak berubah setiap musim politik. Pendidikan dasar, stunting, reformasi birokrasi, pekerjaan produktif, dan pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu lebih panjang daripada satu periode politik. Indonesia memerlukan beberapa sasaran nasional yang dijaga lintas pemerintahan, sementara cara mencapainya boleh terus diperbaiki berdasarkan bukti.

Kalau harus memilih apa yang paling mendesak, saya akan menempatkan empat hal di depan: kualitas belajar anak, kesehatan dan gizi keluarga, pekerjaan yang produktif, serta tata kelola yang bersih dan terukur. Empat hal itu adalah simpul utama. Jika simpul ini dibuka, banyak persoalan lain akan ikut longgar.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Kita mempunyai 284 juta lebih penduduk, pasar besar, generasi muda, kekayaan alam, kemampuan fiskal, teknologi, perguruan tinggi, birokrasi sampai tingkat desa, serta masyarakat sipil yang hidup. Kerumitannya bukan karena kita tidak memiliki alat. Kerumitannya karena alat-alat itu belum selalu bekerja sebagai satu mesin.

Maka kita perlu berhenti menikmati kesibukan sebagai tanda keberhasilan. Negara yang bekerja baik bukan negara yang paling banyak programnya, melainkan negara yang membuat hidup rakyat menjadi lebih sederhana: sekolah yang baik lebih mudah dijangkau, berobat tidak membuat takut, bekerja memberi penghasilan yang layak, bantuan tepat sasaran, hukum dapat dipercaya, dan masa depan terasa mungkin.

\Saya tetap percaya kerumitan Indonesia dapat diurai. Tetapi caranya bukan dengan satu terobosan besar yang kemudian dilupakan. Ia harus diurai satu demi satu, konsisten, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan.

Jangan sampai Indonesia terus menjadi negeri yang kaya kebijakan, tetapi miskin penyelesaian.

Kalau kita berhasil mengubah cara negara bekerja, kata “rumit” suatu hari tidak lagi menjadi keluhan. Ia akan menjadi catatan tentang masa yang pernah kita lewati — ketika Indonesia akhirnya belajar bahwa masalah yang saling terkait hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan yang juga saling terhubung.

Catatan Data dan Sumber

• Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Rilis 5 Agustus 2026.

• Badan Pusat Statistik (BPS). Gini Ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Rilis 5 Agustus 2026.

• Badan Pusat Statistik (BPS). Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026 Tumbuh 5,29 Persen (y-on-y). Rilis 5 Agustus 2026.

• Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen dan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta. Rilis 5 Mei 2026.

• Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2025: IPM 75,90; UHH 74,47 tahun; HLS 13,30 tahun; RLS 9,07 tahun.

• Badan Pusat Statistik (BPS). SUPAS 2025: jumlah penduduk Indonesia 284,67 juta jiwa.

• OECD. PISA 2022 Results — Country Note: Indonesia. Skor matematika 366, membaca 359, sains 383; 18% siswa mencapai minimal Level 2 matematika dan sekitar 25% minimal Level 2 membaca.

• Kementerian Kesehatan RI/BKPK. SSGI 2024: prevalensi stunting nasional 19,8 persen.

• BPJS Kesehatan, Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan 2025 (dipublikasikan Juli 2026): peserta JKN 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk; lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan sepanjang 2025.

• Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19, kategori sedang.

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei Penilaian Integritas 2025: indeks pemerintah daerah 71,33; kementerian/lembaga 77,19.

• Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia skor 34/100, peringkat 109 dari 182 negara.

 Rumit... Rumit... Rumit... Indonesiaku —

(Azwar)