Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat


Opini • Kebijakan Publik

Penulis: Chazali H. Situmorang (CHS) / Komisaris Utama PT.BPRS Amanah Bangsa Siantar

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Apakah ekonomi Indonesia sedang suram? Menurut kita, data belum membenarkan kesimpulan bahwa Indonesia telah memasuki krisis ekonomi atau krisis perbankan. Namun, ada persoalan serius dalam pemerataan manfaat pertumbuhan. 

Perekonomian dapat membesar sementara pedagang kecil kesulitan menambah pembeli dan keluarga menengah makin berhati-hati berbelanja. Karena itu, pemerintah perlu membaca angka nasional bersama keadaan penghasilan, pekerjaan, dan kemampuan membayar kebutuhan sehari-hari.

BPS mencatat ekonomi triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang semester I, pertumbuhannya 5,45 persen. Ini merupakan bukti bahwa kegiatan ekonomi secara keseluruhan masih berkembang. 

Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 15,97 persen pada triwulan II juga mengingatkan kita untuk memeriksa seberapa kuat permintaan masyarakat dan usaha swasta. Besarnya pertumbuhan belanja pemerintah sendiri belum membuktikan bahwa pendapatan setiap keluarga ikut membaik. 

Hubungan ekonomi makro dan mikro sebenarnya dekat. Makro menggambarkan keadaan nasional, seperti pertumbuhan, inflasi, dan bunga. Mikro menyangkut keputusan keluarga dan usaha: membeli beras, menambah persediaan warung, merekrut pekerja, atau mengambil pinjaman. 

Ketika biaya hidup naik lebih cepat daripada penghasilan, keluarga mengurangi belanja. Omzet pedagang kemudian tertekan, pesanan pemasok berkurang, dan usaha menunda perekrutan. Jika berlangsung luas, tekanan di tingkat keluarga akhirnya menahan pertumbuhan nasional.

Inflasi September 2026 mencapai 3,28 persen dibandingkan setahun sebelumnya menurut BPS. Angka ini berarti harga secara rata-rata masih meningkat, bukan kembali murah.  Bagi keluarga yang sebagian besar pendapatannya habis untuk kebutuhan pokok, kenaikan harga dapat terasa lebih berat daripada angka rata-rata nasional. 

Perbedaan pengalaman ini wajar karena susunan belanja dan perubahan penghasilan setiap keluarga berbeda. Karena itu, inflasi yang terkendali tidak otomatis berarti daya beli semua orang terjaga.

Kerentanan pekerjaan juga perlu diperhatikan. Data BPS Februari 2026 menunjukkan pengangguran terbuka 4,68 persen atau 7,24 juta orang. Sebanyak 87,74 juta dari 147,67 juta penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Artinya, sekitar enam dari sepuluh pekerja berada di sektor informal. Status ini tidak selalu berarti miskin, tetapi banyak pekerjaan tersebut tidak menyediakan kepastian pendapatan dan perlindungan kerja seperti pekerjaan formal. Penurunan pengangguran perlu dibaca bersama mutu pekerjaan yang tersedia. 

Perbankan memberikan gambaran yang lebih berlapis. Bank Indonesia mencatat kredit September 2026 tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga, yaitu simpanan masyarakat dan perusahaan, tumbuh 8,22 persen. Kredit masih mengalir, tetapi pertumbuhannya melampaui pertumbuhan sumber dana tersebut. 

Ini perlu dipantau, meskipun tidak dengan sendirinya berarti bank kekurangan uang. Pada Agustus, rasio kecukupan modal bank mencapai 24,10 persen dan kredit bermasalah bruto 2,11 persen. Data agregat ini belum menunjukkan krisis perbankan; kondisi masing-masing bank tetap dapat berbeda. 

Persoalan yang lebih tajam terlihat pada penerima kredit. OJK melaporkan kredit korporasi Agustus 2026 tumbuh 22,18 persen, sedangkan kredit UMKM hanya 2,32 persen. Kesenjangan ini menunjukkan pembiayaan usaha kecil tumbuh jauh lebih lambat. 

Angka itu belum menjelaskan seluruh penyebabnya: permintaan pinjaman yang lemah, kelayakan usaha, persyaratan bank, dan risiko debitur perlu diperiksa. Namun, kita berhak mempertanyakan apakah pemulihan pembiayaan sudah cukup menjangkau usaha yang menjadi sumber nafkah masyarakat. 

Pada 21 Oktober 2026, BI mempertahankan bunga kebijakan 5,75 persen untuk mendukung stabilitas rupiah. Bunga ini bukan tarif kredit yang langsung dibayar nasabah. Namun, biaya dana dan penilaian risiko bank memengaruhi bunga pinjaman. 

Cadangan devisa September sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara 5,3 bulan impor, masih menjadi penyangga eksternal. Pemerintah dan BI tetap menghadapi pilihan sulit: menjaga kepercayaan terhadap rupiah sambil memastikan biaya pembiayaan tidak menghambat kegiatan usaha.

Bagi masyarakat kecil, tekanan berpotensi muncul sebagai berkurangnya pembelian makanan bergizi, tertundanya berobat, atau bertambahnya utang untuk kebutuhan rutin. Pada kelompok menengah, penghasilan yang tersendat dapat berbenturan dengan cicilan rumah, biaya sekolah, dan kewajiban keluarga. 

Ini merupakan jalur risiko, bukan bukti bahwa seluruh rumah tangga sudah mengalaminya. Bila belanja kelompok menengah melemah, usaha kuliner, perdagangan, transportasi, dan jasa ikut kehilangan pelanggan. Kesulitan rumah tangga dan usaha dapat saling memperkuat.

Kita menilai ancaman memburuknya ekonomi perlu diwaspadai, tetapi belum layak disebut krisis menyeluruh. Tanda bahaya akan menguat jika kehilangan pekerjaan meluas, pendapatan setelah memperhitungkan inflasi turun terus, kredit bermasalah meningkat, serta tabungan dan belanja rumah tangga melemah bersamaan. 

Pemerintah perlu menjaga harga pangan dan ketepatan bantuan, mempercepat pembayaran kepada pemasok kecil, serta membuka pasar bagi UMKM. 

Perbankan perlu memperbaiki penilaian arus kas dan akses pembiayaan usaha layak, tanpa melonggarkan kehati-hatian. Ukuran keberhasilan akhirnya harus terasa pada penghasilan dan kemampuan hidup masyarakat, bukan berhenti pada pertumbuhan nasional. (Azwar)


Cibubur, 30 Oktober 2026

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat
  • Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat
  • Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat
  • Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat
  • Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat
  • Ekonomi Indonesia dan Tekanan Hidup Masyarakat