Jakarta, Waartapembaruan.co.id -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Narasumber pada RAPIM POLRI 2021 yang membahas “strategi pembangunan nasional , arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi , kelembagaan dan pendaaan di tengah kondisi ekonomi global terdampak pandemi Covid 19". Acara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Februari 2021.
Hampir seluruh perusahaan bertahan dalam kondisi krisis dengan cara digitalisasi. Hasil survei Bank Dunia dan Bappenas tahun 2020 menunjukkan sebagian besar perusahaan melakukan upaya digitalisasi (internet, media sosial, platform digital) untuk bertahan selama pandemi.
Pemerintah, telah menetapkan 10 kota metropolitan cerdas yang tersebar di seluruh Indonesia kesepuluh kota tersebut yaitu : (1) Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo); (2) Patungagung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayuagung); (3) Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi); (4) Bandung; (5) Semarang; (6) Surabaya; (7) Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan); (8) Mamminasta (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar); (9) Manado; (10) Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala).
“Di era 4.0, pelayanan kepolisian perlu memanfaatkan big data dan _internet of things_ melalui digitalisasi layanan. Tujuannya adalah untuk: memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, meningkatkan kecepatan respon, meningkatkan rata-rata waktu penyelesaian layanan, menyediakan platform bagi keluhan masyarakat atas pelayanan, meningkatkan akuntabilitas layanan, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan,” ujar Menteri.
Selanjutnya, transformasi menuju polri yang PRESISI, dilaksanakan pada 4 (empat) bidang, yaitu: transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan.
“Salah satu digitalisasi pelayanan kepolisian yang presisi adalah _Electronic Traffic Law Enforcement_ (ETLE). ETLE bertujuan sebagai upaya menuju road safety karena dapat merekam _Traffic Attitude Record_ (TAR) Meningkatkan ketertiban untuk mengurangi potensi fatalitas kecelakaan, Membangun kebudayaan yang menunjang keselamatan semua pihak di lalu lintas,” lanjut Menteri.
Selain itu ELTE bertujuan sebagai upaya anti korupsi karena menunjang penindakan dan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online dan realtime di mana semua transaksi akan tercatat dan memiliki jejak digital.
“Terakhir, ELTE bertujuan untuk reformasi birokrasi menuntut standard kinerja baru dengan hadirnya Teknologi Informasi,” pungkas Menteri.
Selasa, 16 Februari 2021
*Tim Komunikasi Publik*
Kementerian PPN/Bappenas
Https://linktr.ee/suharsomonoarfa
Follow:
Instagram Menteri PPN: @suharsomonoarfa
Twitter Menteri PPN: @Suharso_M
Fanpage Menteri PPN: Suharso Monoarfa
Home
BERITA UTAMA
Menteri Suharso: Pelayanan Kepolisian Perlu Memanfaatkan Big Data dan Internet of Things Melalui Digitalisasi Layanan
Trending Now
-
Bogor, Wartapembaruan.co.id -- Setelah Team Investigasi Media melakukan penelusuran ke alamat kantor Notaris Nurlisa Uke Desy di Ruko Malar...
-
Bali, Wartapembaruan.co.id -- Sampai kapan limbah Medis masih berkeliaran di jalanan ,Dengan jarak tempuh ratusan kilometer. tanpa menghira...
-
Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- 2 (dua) Konsultan Hukum Noverianus Samosir, SH dengan Christian Adrianus Sihite, SH hari senin, tanggal 2...
-
Bogor, Wartapembaruan.co.id – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Mohammad Naudi Nurdika...
-
Tanjung Jabung Timur, Wartapembaruan.co.id - Aksi Demo Aliansi Masyarakat Sadu yang digelar pada Kamis tanggal 24 April 2025, juga mengunda...