Tokoh Papua yang menemui W Ketua MPR Syarief Hasan itu di antaranya adalah beberapa anggota Majelis Rakyat Papua, pejabat Pemerintahan Provinsi Papua, dan wakil rakyat dari DPR dan DPD asal Papua.
Menurut Syarief Hasan, kedatangan para tokoh Papua itu di antaranya adalah untuk menyampaikan berbagai permasalahan terkait rencana revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua.
“Kehadiran para tokoh Papua di MPR menunjukan bahwa semua masih NKRI. Menyalurkan aspirasi ke MPR adalah langkah yang tepat, sebab lembaga ini merupakan pemegang kedaulatan rakyat. Menyampaikan aspirasi kepada MPR dilindungi oleh undang-undang,” katanya.
Dikemukakan, sebagai sesama anak bangsa yang cinta NKRI, semua pihak harus duduk bersama untuk membangun bangsa.
“Untuk membangun bangsa, kita semua harus duduk bersama. Itulah hakikat daripada kedaulatan rakyat,” kata Syarief Hasan lagi.
Mengenai Otsus Papua, menurut politisi dari Partai Demokrat itu, sudah banyak dibahas pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil revisi dari undang-undang yang ada dikatakan kelak akan menjadi payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Langkah pertama dalam pembangunan di Papua, menurut mantan Menteri Koperasi dan UMKM itu adalah mendengar aspirasi masyarakat Papua.
Ia mengatakan, pembangunan Papua harus dikawal sesuai dengan sistem ketatanegaraan. Dana otonomi khusus yang diberikan harus dilihat bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. Oleh karena, kehadiran para tokoh Papua di MPR diharapkan membawa aspirasi dan untuk untuk melakukan evaluasi.
Masalah-masalah yang ada selanjutnya bisa dimasukan dalam daftar invetarisasi masalah. Dan revisi terhadap UU Otsus Papua tersebut seharusnya dilakukan secara menyeluruh, sehingga semua permasalahan yang ada bisa diselesaikan.
“Tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah terciptanya masyarakat sehat dan sejahtera. Kemiskinan dan pengangguran juga harus berkurang,” katanya.
Ia menambahkan, beberapa permasalahan yang disampaikan para tokoh Papua, yang merupakan wakil masyarakat Papua, di sana patut didengar dan selanjutnya disalurkan kepada DPR dan pemerintah.
“Sebagai wakil rakyat kita harus menampung apa yang dibawa oleh para tokoh Papua. Sebagai NKRI, keputusan dan kebijakannya juga ahrus benar-benar mengayomi seluruh warga negara,” katanya.
Syarief Hasan juga menegaskan, masalah otonomi khusus tidak hanya memberikan dana otonomi khusus, namun banyak hal yang menjadi prioritas. Untuk itu revisi undang-undang yang ada harus mampu menyelesaikan seluruh aspek.
“Bukan hanya tentang bagaimana mengantarkan anggaran ke Papua, namun juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh persoalan mengenai langkah-langkah dalam revisi undang-undang itu,” katanya.
Ia mengatakan, beberapa permasalahan yang disampaikan para tokoh Papua, yang merupakan wakil masyarakat Papua, patut didengar dan selanjutnya disalurkan kepada DPR dan pemerintah.
“Sebagai wakil rakyat kita harus menampung apa yang dibawa oleh para tokoh Papua. Sebagai NKRI, keputusan dan kebijakannya juga ahrus benar-benar mengayomi seluruh warga negara,” katanya.
Syarief Hasan juga menegaskan, masalah otonomi khusus tidak hanya memberikan dana otonomi khusus, namun banyak hal yang menjadi prioritas. Untuk itu revisi undang-undang yang ada harus mampu menyelesaikan seluruh aspek.
“Bukan hanya tentang bagaimana mengantarkan anggaran ke Papua, namun juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh persoalan mengenai langkah-langkah dalam revisi undang-undang itu,” katanya.
Menurutnya, dalam melakukan revisi UU Otsus Papua, selain menuntaskan persoalan Otsus Papua, juga harus menyusun sistem kelembagaan di Papua, termasuk menyelesaikan permasalahan sosial, politik, dan budaya di Papua. (yss)
