Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPW PSI Sumatera Barat, Nofria Atma Rizki ikut bersuara. Ia menyebutkan sumber dananya sama. Sama-sama dari APBD Sumbar. Uangnya rakyat Sumatera Barat. Yang tidak sama hanyalah: rakyat Sumbar sedang menderita karena pandemi, sedang Pemimpinnya lagi enak-enak sibuk urusi kepentingan dan fasilitas pribadinya.
"Anggaran untuk mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sumbar sekitar 2 Miliar. Dan anggaran untuk rehabilitasi rumah dinas DPRD Sumbar sekitar 7 Miliar. Jadi Gubernur dan DPRD Sumbar menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak terlalu penting saat ini sekitar 9 Miliar," katanya, Jumat (20/08/2021).
Lanjut terkait anggaran yang cukup fantastis tersebut, ia menyebut bahwa itu adalah penghianatan berjamaah yang dilakukan oleh para pemimpin Sumbar kepada rakyat sumbar. Gubernur dan Ketua DPRD beserta anggota DPRD Sumbar telah melukai perasaan rakyat sumbar.
Perihal mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, lanjut Rizki, meskipun sudah dianggarkan sebelumnya, Gubernur bisa menolaknya. Atau mengalokasikan anggaran untuk hal yang lebih urgen dan dibutuhkan masyarakat di masa pandemi sekarang ini.
"Meskipun mobil tersebut telah diserahkan ke satgas Covid-19. Tetap saja tidak menyelesaikan masalah. Penanganan Covid lebih butuh mobil ambulan. Bukan mobil mewah," ucapnya.
Lanjut kata Rizki, begitu juga perihal rehabilitasi rumah dinas DPRD Sumbar. Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Sumatera Barat harusnya lebih fokus untuk mengalokasi anggaran pada penanganan COVID-19 dan kesulitan yang dihadapi masyarakat karena pandemi ini. Bukan malah malah mengalokasikan anggaran yang tidak terlalu penting untuk saat ini.
"Yang perlu direhabilitasi saat ini adalah Rumah-rumah sakit beserta peralatan dan perlekpan medis lainnya. Bukan rumah dinas dan perlengkapan rumah tangga DPRD. Agar rumah sakit tidak kewalahan menangani dan melayani pasien," ujarnya.
"Kepada masyarakat sumbar, kami dari PSI berpesan. Jangan terlalu bersedih. Selain pandemi, ini juga ujian bagi kita semua. Tetap kuat dan sabar. Rakyat berhak mengavaluasi mereka yang lagi menjabat, saat ini ataupun di 2024 nanti," tutupnya. (Zaki)
