Sekda Papua Dance Wajib Dilibatkan Dalam Sidang APBD Perubahan 2021 dan APBD Induk TA 2022 serta KPK Diminta Monitor
warta pembaruan
Last Updated
2021-10-10T23:39:32Z
Jakarta Wartapembaruan.co.id -- Aktivis HMI Fauzi Meminta Agar Mendagri Segera menyelesaikan Konflik dualisme Sekda Papua dimana sesuai aturan Keuangan Negara Sekda Hasil Keputusan Presiden Dance Yulian Flassy, SE. M.Si wajib di hadiri dan berhak Menandatangani semua dokumen - dokumen serta Naskah Negara dalam APBD Perubahan 2021 dan Anggaran Induk APBD 2022 yang akan di bahas oleh DPR Provinsi Papua.
Fauzi Mengatakan bahwa Gub Papua Lukas Enembe harus taat sama Hukum Dan Menjalankan apa yang menjadi putusan Pemerintah Pusat dan Jangan buat gaduh yang bisa berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari nantinya, sudah sangat jelas Kepres Jokowi telah menetapkan Sekda Dance Yulian Flassy, SE. M.Si yang bertanggung jawab mengelolah anggaran di Pemda Papua.
Persoalan ini akan kami Koordinasikan juga Ke KPK demi memonitor dan Mengawasi jalannya Anggaran APBD di Papua sehingga tidak menabrak aturan dan membuat aturan sendiri yang bisa berdampak pada KKN Tutup Fauzi
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
