Kendati Proyek dibiayai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) satuan Kerja Balai Pengelolaan Das (BPDAS) Wanpu Sei Ular. Wilayah Kerja KPH VI, Kini memasuki babak akhir atau Pemeliharaan Tanaman Tahun Ke -2 (P2). Namun keberadaan Proyek ini disinyalir sudah bermasalah saat baru mulai dikerjakan atau tahun pertama disebut Kegiatan Penanaman (P0), pada 2019 silam.
" Kita minta aparat penegak hukum (APH) untuk turun ke lokasi penanaman. Karena berdasarkan Analisis dan Investigasi yang kita lakukan Pengerjaannya banyak tidak sesuai Petunjuk Tehknis penyusunan rancangan kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan. Dikeluarkan pihak Kementrian Lingkunga Hidup Dan Kehutanan," Kata Muhammad Saleh Selian, kepada media, Jumat (19/11).
Proyek ini sendiri tersebar di beberapa titik atau Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Tenggara. Begitu juga nilai paket dikerjakan bervariasi, seperti di Kecamatan Lauser, Blok VII dan Blok VI, dimenangkan CV. DIANFRITS alamat Pemantang Siantar Sumatera Utara, dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 617, 738, 120 Milyar.
Nilai HPS Rp 6.142. 568.080 Milyar , Dikecamatan Ketambe di Menangkan perusahaan asal Medan Johor Sumatera Utara CV. Sumber Rejeki Utama. Dengan Luas penanaman 600 Hektar.
" Penanaman RHL pada Wilayah kerja UPTD KPH wilayah IV dengan total luas keseluruhan mencapai 1600 Hektar. Juga berada di Kecamatan Smadam, Lawe Sigala- gala, dan Babul Makmur,"
Demikian, dirinya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini begitu juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta untuk turun langsung ke lokasi terkait pelaksanaan proyek RHL ini.
Menurut Saleh Selian, tujuan Proyek ini untuk merehabilitasi Lahan kritis atau memulih kan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dalam sistim penyangga kehidupan tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan pihak BPDAS sendiri belum bisa dimintai keterangan terkait proyek yang telah menalan Rp 16 Milyar lebih uang rakyat. (*)
