Refleksi 74 Tahun Pelni dari Kapal Tenggelam, Terbakar, Tabrakan dan Kandas
Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Memasuki usia ke-74 tahun, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menghadapi sorotan tajam menyusul sejumlah insiden kapal yang terjadi dalam kurun waktu 2024 hingga 2026. Sedikitnya 10 kejadian kecelakaan dan gangguan teknis tercatat, mulai dari kebakaran, tabrakan, kandas hingga kerusakan mesin.
Rangkaian insiden tersebut antara lain kebakaran KM Umsini di Makassar pada 9 Juni 2024, KM Tilongkabila yang menabrak karang di Selat Buton pada 27 Juli 2025, hingga tenggelamnya KM Gandha Nusantara 17 di perairan Ternate pada 15 Maret 2026. Insiden terbaru terjadi pada 22 April 2026, saat KM Tatamailau mengalami pemadaman listrik di Pelabuhan Timika, Papua.
Selain itu, sejumlah gangguan lain juga terjadi sepanjang 2025, seperti kerusakan mesin KM Logistik Nusantara 6, tabrakan KM Sinabung dengan buoy, KM Sabuk Nusantara 97 yang menyerempet kapal bagan, hingga KM Labobar dan KM Sabuk Nusantara 71 yang mengalami kandas atau tubrukan.
Komisaris Independen PELNI, Sosialisman Hidayat Hasibuan, menilai akumulasi kejadian tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia menyebut rentetan insiden ini sebagai peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam waktu yang tidak panjang kita sudah mencatat 10 kejadian. Ini bukan lagi kumpulan kejadian biasa, tetapi alarm serius bagi kita semua,” ujarnya.
Menurutnya, pola kejadian yang berulang berpotensi mengubah persepsi publik. Jika tidak segera dibenahi, masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai musibah semata, melainkan mempertanyakan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan armada.
“Pertanyaan publik akan bergeser, apakah kita terlambat membenahi, apakah ada yang dibiarkan terlalu lama, atau apakah langkah perbaikan belum menyentuh akar masalah,” katanya.
Secara perencanaan, lanjutnya, PELNI sejatinya telah memiliki berbagai program keselamatan, termasuk target zero accident serta 22 program strategis pada 2026. Program tersebut mencakup pemeriksaan kapal sebelum docking, peningkatan alat keselamatan, serta pembenahan sistem operasional dengan total investasi sekitar Rp1,5 triliun.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya program, melainkan pada hasil nyata di lapangan.
“Yang dinilai publik itu sederhana: kapalnya aman atau tidak, andal atau tidak, dan apakah gangguan terus berulang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa besarnya anggaran perawatan dan investasi seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan keandalan kapal. Kapal yang selesai menjalani docking, kata dia, seharusnya kembali beroperasi dalam kondisi optimal.
“Kalau biaya perawatan besar, hasilnya harus terasa. Jangan sampai kapal sudah docking, tetapi masih menimbulkan masalah,” ujarnya.
Berdasarkan data internal, PELNI masih menghadapi sejumlah kendala dalam proses perbaikan kapal, seperti keterbatasan fasilitas docking, keterlambatan material, hingga perbedaan kualitas pelaksana pekerjaan. Kondisi tersebut berdampak pada mundurnya jadwal perbaikan dan terganggunya operasional pelayaran.
Dari sisi logistik, risiko keterlambatan pengadaan suku cadang juga cukup signifikan, dengan potensi mencapai sekitar Rp110 miliar dari total anggaran suku cadang mesin kapal tahun 2026 sebesar Rp298 miliar.
Selain itu, pada awal 2026 tercatat sejumlah kapal tidak dapat beroperasi akibat perbaikan, docking, maupun gangguan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keandalan armada masih menjadi tantangan nyata.
Sebagai perusahaan pelayaran milik negara, PELNI memegang peran strategis dalam konektivitas nasional. Pada 2026, perusahaan mengoperasikan 85 kapal, dengan 84 kapal di antaranya menjalankan penugasan layanan publik (public service obligation/PSO) dengan nilai subsidi mencapai sekitar Rp3,82 triliun.
Menurut Sosialisman, kondisi tersebut membuat persoalan keandalan kapal tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut kepercayaan pemerintah dan masyarakat.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya operasi, tetapi juga kepercayaan publik dan nama baik perusahaan,” katanya.
Ia menegaskan, momentum HUT ke-74 PELNI harus dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi menyeluruh, bukan sekadar seremoni. Evaluasi perlu mencakup sistem perawatan kapal, efektivitas fasilitas perbaikan, hingga optimalisasi penggunaan anggaran.
“Jangan sampai kita kuat di rencana, tetapi lemah di hasil. Jangan sibuk membahas program, tetapi kejadian yang sama terus berulang,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan menekankan ukuran sederhana yang harus menjadi pegangan bersama, yakni memastikan kapal aman, andal, serta bebas dari pengulangan masalah yang sama.
