Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Agar tidak terjadi persepsi yang keliru ditengah-tengah masyarakat, dan untuk menghindari persepsi negatif terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, Partai Demokrat KLB Deli Serdang berkewajiban menyampaikan sikap resmi terkait pernyataan AHY dari Amerika Serikat yang menyebut nama Kepala Staf Presiden atau KSP didalam konflik internal Partai Demokrat. Pernyataan AHY tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad melalui siaran pers, Jumat (12/11/21).
"Kepala Staf Presiden atau KSP adalah nama jabatan dalam lembaga kepresidenan dibawah kendali Presiden, dan Kepala Staf Presiden itu diangkat oleh Presiden," jelasnya.
Dengan menyebut nama jabatan Kepala Staf Presiden, menurut Rahmad maka AHY telah menyeret lembaga kepresidenan dalam konflik Partai Demokrat yang didalam berbagai kesempatan disebut pihak AHY sebagai pelaku kudeta dan pembegal partai demokrat.
"Presiden Jokowi menugaskan pak Moeldoko dalam jabatan sebagai Kepala Staf Presiden, adalah karena kompetensi dan prestasi cemerlang Pak Moeldoko secara pribadi, dan itu tidak ada kaitannya dengan posisi Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang," terangnya.
Rahmad menekankan bahwa Moeldoko menerima jabatan Ketua Umum bukan atas kemauan sendiri, dan bukan pula atas perintah Presiden sebagai atasan. Tapi itu adalah atas permintaan kader kader Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa, di Deli Serdang.
"Pak Moeldoko menerima amanah sebagai Ketua Umum adalah atas nama pribadi, dan tidak ada kaitannya dengan jabatan beliau sebagai Kepala Staf Presiden.
Hal itu sama halnya ketika SBY sebagai Presiden dua periode dari tahun 2004 sampai 2014, dan pada saat yang bersamaan, SBY juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat," jelasnya.
"Secara tegas disampaikan SBY waktu itu bahwa SBY sebagai Presiden tidak ada kaitannya dengan tugas SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dan hal itu sudah menjadi sebuah keyakinan mendasar bagi Partai demokrat," tambahnya.
Rahmad juga menyampaikan bahwa Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menkumham, Yasonna Laoly juga telah menyampaikan berkali kali secara terbuka, bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah terlibat dan tidak ada urusan dengan konflik internal Partai Demokrat. Hal itu tentu pula termasuk Lembaga kepresidenan, karena Lembaga kepresidenan adalah dibawah kendali Presiden dan bagian dari Pemerintah.
Penegasan Pemerintah itu, kata Rahmad diabaikan oleh AHY yang bersama kubu nya terus menyeret lembaga kepresidenan dibawah kendali Presiden Jokowi, kedalam konflik internal Partai Demokrat. "Dan kali ini, AHY menyuarakannya dari Amerika Serikat. Kita tahu bahwa AHY menemani SBY ke Amerika Serikat untuk berobat yang dibiayai oleh negara dibawah kendali Presiden Jokowi," ujarnya.
"AHY sepertinya ingin merusak citra dan mendiskreditkan Pemerintahan Presiden Jokowi. AHY sepertinya memiliki target untuk merusak nama baik lembaga kepresidenan dengan menyeret nama Kepala Staf Presiden kedalam konflik internal Partai Demokrat," kata Rahmad, yang juga menyebut, "AHY sepertinya ingin menyeret Lembaga kepresidenan dibawah kendali Bapak Presiden Jokowi, seolah-olah terlibat dalam soal kudeta dan begal politik ditubuh Partai Demokrat."
AHY dan pengikutnya, kata Rahmad sudah seharusnya menjaga nama baik lembaga kepresidenan yang pernah membesarkan nama SBY, sudah seharusnya menjaga nama baik Bapak Presiden Jokowi, sudah seharusnya menjaga nama baik negara, apalagi pernyataan itu disampaikan AHY dari Amerika Serikat.
"Jika KLB itu disebut AHY sebagai Kudeta dan Pembegal Politik, maka tentu pelaku kudeta dan pembegal politik itu adalah SBY sendiri. Untuk diketahui, SBY mengambil alih dan menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat adalah dari hasil KLB di Bali tahun 2013," ujarnya.
Lanjut Rahmad, Pembegalan itu berlanjut dengan memanipulasi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang memasukan nama SBY menjadi pendiri partai demokrat, berdua dengan almarhum Bapak Ventje Rumangkang. Padahal, pendiri Partai Demokrat adalah 99 orang, dan didalam akte pendirian Partai Demokrat, SBY tidak termasuk sebagai pendiri.
"Setelah Pak Ventje Rumangkang meninggal dunia, seolah-olah, pewaris utama partai demokrat tinggal satu orang, yaitu SBY," ungkapnya.
Kemudian, ketika maju menjadi calon Gubernur DKI, AHY yang berpangkat Mayor, diminta SBY untuk keluar dan berhenti sebagai Prajurit TNI. Saat itu, AHY bukanlah kader partai demokrat.
AHY ternyata kalah telak diputaran pertama pemilihan Gubernur DKI. Namun kemudian, SBY mengangkat AHY menjadi Ketua Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat, yang strukturnya tidak pernah ada didalam AD ART.
"Ketika SBY menjadi Ketua Umum, dan AHY menjabat sebagai Ketua Kogasma, perolehan suara Partai Demokrat didalam Pemilu terjun bebas. Perolehan suara partai demokrat terendah sepanjang sejarah partai demokrat berdiri," papar Rahmad.
Namun, lanjut Rahmad lagi, SBY tetap berusaha menaikkan kelas AHY menjadi Wakil Ketua Umum, tapi SK AHY sebagai Wakil Ketua Umum tidak pernah ditemukan didalam Sipol KPU.
SBY kemudian menaikkan kelas AHY menjadi Ketua Umum yang menurut pengakuan beberapa pihak yang memiliki hak suara, pemilihan AHY sebagai Ketua Umum itu tidak melewati tatacara sebagaimana layaknya penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat.
Terakhir, Rahmad menyebut bahwa AHY dengan kekuasaannya yang berlindung dibawah AD ART Partai Demokrat Tahun 2020, telah membawa Partai Demokrat kedalam tradisi tirani, oligarki, totaliter dan otokrasi. AHY menutup ruang perbedaan pendapat, memecat kader jika tidak sejalan, dan tradisi itu mirip mirip dengan gaya kepemimpinan ala diktator Hitler.
"Oleh sebab itu, kami menghimbau AHY dan pengikutnya untuk berhenti mengelabui rakyat, berhenti memutar balikkan kenyataan. Mari kita bersikap kesatria, gentlemen, sportif dan jujur," pungkasnya.
.jpg)
