JAKARTA, Wartapembaruan.co.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, selama 2021, penguatan ketahanan ekonomi terlihat dari peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan. Sejak Januari – Oktober 2021 nilai ekspor produk perikanan mencapai USD4,56 miliar atau naik 6,6% dibanding periode yang sama tahun 2020.
"Pada periode tersebut nilai impor mencapai USD408 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus USD4,15 miliar atau meningkat 5,8% dibanding periode yang sama tahun 2020," terang Artati saat refleksi akhir tahun di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Artati menambahkan, angka tersebut dihasilkan dari komoditas ekspor utama yakni Udang (40%), Tuna-Cakalang-Tongkol (13%), Rajungan-Kepiting (11%), Cumi-Sotong-Gurita (10%), dan Rumput Laut (6%). Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (45%), Tiongkok (15%), Jepang (11%), ASEAN (9%), dan Uni Eropa (6%).
"Kami perkirakan nilai ekspor produk perikanan tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar," sambungnya.
Kemudian dari sisi pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, Artati memastikan Ditjen PDSPKP melaksanakan program Klaster Daya Saing (KDS) atau hilirisasi industri udang. Program ini memuat fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, kemitraan usaha antara tambak koperasi dengan penyedia saprokan, mempertahankan mutu pasca panen dan distribusi yang handal dan efisien, fasilitasi bantuan Pemerintah berupa sarana pasca panen, pembinaan mutu pada penanganan hasil fasilitasi sistem rantai dingin.
Hasil dari KDS telah mampu mendongkrak produksi usaha Koperasi Nelayan Paloh Jaya, Kalimantan Barat yang semula 12 ton/tahun menjadi 132 ton/tahun dalam kurun waktu 2 tahun.
"Kita juga dorong ke peningkatan ekspor dan perluasan pasar dalam negeri, kemitraan usaha antara tambak koperasi dengan UPI sebagai off-taker dan fasilitasi bussines matching hingga edukasi ekspor," urainya.
Selain KDS, terdapat kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan. Selama periode Januari-September 2021, penyerapan KUR melesat 69,3% dengan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 58,5% serta pertumbuhan berdasarkan bidang usaha dibanding periode yang sama tahun 2020. Artati merinci, di bidang budidaya terdapat peningkatan 64,4%, pengolahan dan pemasaran meningkat 94,03%, penangkapan meningkat 50,5%, jasa perikanan meningkat 57,4%.
"Total dana yang akan disalurkan melalui KUR kami perkirakan mencapai Rp8 triliun di akhir tahun 2021," terang Artati.
Program lain yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ialah dukungan Ditjen PDSPKP pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun bantuan yang disalurkan berupa penyediaan sarana dan prasarana gudang beku/penyimpanan ikan. Artati menyebut koperasi/kelompok penerima bantuan rata-rata mendapatkan efisiensi biaya operasional penyimpanan hasil perikanan sebesar 30% - 40% setelah menerima bantuan sarana gudang beku portabel. Bahkan, harga jual produk terjangkau, mutu lebih terjaga, dan omzet meningkat.
Selain kegiatan tersebut, Ditjen PDSPKP juga mendorong pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak dan Mimika. Hasilnya, terdapat peningkatan volume produksi tahun 2016 – 2020 sebesar 47,8% di SKPT Biak dan 42,72% di SKPT Mimika. Dampak positif lainnya, adanya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam kegiat…
.jpg)
