Jakarta, Wartapembaruan.co.id-- Pemerintah telah memutuskan memberikan vaksin dosis ketiga atau booster kepada masyarakat mulai 12 Januari 2022 lalu.Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) 5 vaksin Covid-19 untuk booster.
Kelima vaksin tersebut yakni, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk homologous. Sementara Moderna untuk homologous dan heterologous serta Zifivax untuk heterologous.
Sebelumnya, vaksin yang digadang-gadang akan digunakan sebagai booster adalah vaksin buatan dalam negeri, yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.
Namun, Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih justru tak mendapat atensi dari pemerintah untuk dijadikan booster.
Tidak adanya Vaksin Nusantara dalam kebijakan booster itu tak pelak menuai pertanyaan dari masyarakat luas. Salah satunya dari Pendeta Gilbert Lumoindong.
Menurutnya, Vaksin Nusantara telah banyak digunakan oleh sejumlah pejabat di Tanah Air. Terakhir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan melakukan booster dengan Vaksin Nusantara.
"Indonesia sebetulnya bisa buat vaksin, yaitu Vaksin Nusantara dan sedang uji klinis dan sampai sekarang terbukti ada banyak jenderal, saya dengar Pak Prabowo dan Pak Hendropriyono serta beberapa orang DPR juga dan pimpinan negeri ini sudah menerima Vaksin Nusantar," ujar Gilbert dalam akun YouTube miliknya yang diberi judul "KEBIJAKAN VAKSIN BOOSTER: DIMANA VAKSIN NUSANTARA DAN VAKSIN MERAH PUTIH", dilihat Minggu (30/1).
Gilbert juga mengaku telah menerima Vaksin Nusantara. Menurutnya, hasilnya sangat baik.
"Inilah vaksin dengan lompatan vaskin yang lebih tinggi yaitu sel dendritik, bisa dilihat di internet bagaimana kekuatannya (sel dendritik)," katanya.
Gilbert mengaku, hingga kini dia belum bisa mengerti kenapa pemerintah mempertahankan untuk vaksin yang setiap 6 bulan diperbaharui.
"Kalau setiap 6 bulan kita harus divaksin, lama-lama berapa kali kita harus divaksin. Israel pun sudah vaksin keempat. Kenapa tidak pemerintah tidak membuka diri tentang Vaksin Nusantara. Apakah ada permainan politik. Karena kalau alasan kesehatan sel dendritik ini sudah terbukti," ucapnya.
Justru, banyak isu yang beredar bahwa belum uji klinis, hasilnya belum jelas, dapur klinisnya tidak terbuka untuk umum, lalu tidak berlaku massal.
"Saya betul-betul belum mengerti kenapa ada penekanan terhadap Vaksin Nusantara. Betul, beberapa bagiannya ada yang diambil dari Jerman, Amerika tetapi masakan utamanya yang namanya Vaksin Nusantara tidak bisa didapat di belahan dunia manapun kecuali di Indonesia. Hak patennya ada pada Indonesia," tuturnya.
Bahkan, kata Gilbert, Pemerintah Turki sudah memesan 5 juta Vaksin Nusantara. Tetapi, Terawan Agus Putranto sebagai penggagas vaksin tersebut masih tidak mau memberikan karena masih menunggu Indonesia.
"Justru bebannya untuk Indonesia, bukan untuk sekedar menjual vaksin karena beliau (Terawan) bukan penjual vaksin, beliau adalah pahlawan Indonesia. Tentara bintang tiga, pernah menjadi menteri kesehatan dan kiprahnya bukan baru. DSA (Digital Subtraction Angiography) Dokter Terawan cukup terkenal telah menbuat banyak orang tertolong, banyak orang stroke bebas (sembuh)," terangnya.
Menurut Gilbert, jika Vaksin Nusantara dapat beredar negara lain akan mengimpor vaksin dari Indonesia.
"Kenapa kita masih impor dari luar negeri? Jadi ini masih jadi sesuatu yang membingungkan," ucapnya.
Gilbert mengajak masyarakat Indonesia berdoa jika ada permainan mafia yang coba menghambat Vaksin Nusantara segera diselesaikan.
Selain itu, kata Gilbert, produksi Vaksin Merah Putih juga terhambat. Dia menyebut, persoalan penggabungan kementerian pendidikan dan riset dan teknologi.
"Akibatnya, yang sedang menyelenggarakan dan mempersiapkan Vaksin Merah Putih juga tidak bisa, juga terhambat, harus mulai dari nol lagi," ujarnya.
Gilbert mengaku, banyak yang mempertanyakan kepadanya bagaimana cara mendapatkan dua vaksin produksi dalam negeri itu, yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.
"Saya selalu ingatkan bahwa Profesor Terawan itu tidak mau bertentangan dengan pemerintah. Padahal, Presiden dalam salah satu percakapannya pernah berkata bahwa Vaksin Nusantara akan menjadi vaksin untuk booster. Lalu kenapa tiba-tiba terhambat lagi," katanya.
Indonesia, tambah Gilbert, perlu melakukan terobosan terkait vaksin.
"Kita nggak mau setiap 6 bulan vaksin lagi dan vaksin lagi. Vaksin pertama dan kedua pertentangannya sudah banyak apalagi vaksin ketiga, apalagi setiap 6 bulan harus divaksin," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Vaksin Merah Putih atau produksi dalam negeri turut dipertimbangkan sebagai booster sesuai arahan Presiden.
Menurut Airlangga, Vaksin Merah Putih yang dimaksud adalah vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor Collage, lalu vaksin hasil kerja sama Universitas Airlangga dengan Biotis Pharmaceutical, Kalbe Farma dengan Genexine dan Vaksin Nusantara.
"Beberapa opsi untuk vaksin booster menggunakan vaksin Merah Putih, kemudian vaksin kerja sama dalam negeri termasuk Unair dan Biotis, Bio Farma dan LBM Eijkman, Kalbe Farma dan Genexin, plus Vaksin Nusantara," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12).
Dikatakan Airlangga, pemerintan saat ini sedang mematangkan seluruh persiapan vaksinasi booster tersebut.
"Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya termasuk harga masing-masing vaksin tersebut," katanya.
Sementara itu Pendiri Beranda Ruang Diskusi Dar Edi Yoga mengatakan bahwa untuk menghentikan ketergantungan akan vaksin impor, Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan keputusan presiden untuk ijin penggunaan Vaksin Nusantara sebagai booster.
"Dalam situasi darurat kepala negara harus segera bertindak tegas. Jika perlu Presiden Joko Widodo memberi contoh dengan menjadi salah satu relawan yang menerima booster Vaknus," ujar Dar Edi yoga.
Jika presiden telah menjadi relawan vaksin karya anak bangsa maka Vaksin Nusantara dapat diproduksi secara masal dengan mengerahkan ribuan laboratorium yang tersebar di seluruh nusantara.
"Untuk membuat Vaksin Nusantara sangat sederhana dan mudah, dan Tim Vaksin Nusantara siap untuk memberikan tools kepada seluruh laboratorium," tandas Yoga yang juga praktisi media.
Ditambahkannya, Profesor Dr. dr Terawan juga telah mencetak buku tentang bagaimana mudahnya membuat vaksin besutannya. Dan buku tersebut telah dibagikan ketika Terawan menerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan 12 Januari yang lalu.
Tidak adanya Vaksin Nusantara dalam kebijakan booster itu tak pelak menuai pertanyaan dari masyarakat luas. Salah satunya dari Pendeta Gilbert Lumoindong.
Menurutnya, Vaksin Nusantara telah banyak digunakan oleh sejumlah pejabat di Tanah Air. Terakhir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan melakukan booster dengan Vaksin Nusantara.
"Indonesia sebetulnya bisa buat vaksin, yaitu Vaksin Nusantara dan sedang uji klinis dan sampai sekarang terbukti ada banyak jenderal, saya dengar Pak Prabowo dan Pak Hendropriyono serta beberapa orang DPR juga dan pimpinan negeri ini sudah menerima Vaksin Nusantar," ujar Gilbert dalam akun YouTube miliknya yang diberi judul "KEBIJAKAN VAKSIN BOOSTER: DIMANA VAKSIN NUSANTARA DAN VAKSIN MERAH PUTIH", dilihat Minggu (30/1).
Gilbert juga mengaku telah menerima Vaksin Nusantara. Menurutnya, hasilnya sangat baik.
"Inilah vaksin dengan lompatan vaskin yang lebih tinggi yaitu sel dendritik, bisa dilihat di internet bagaimana kekuatannya (sel dendritik)," katanya.
Gilbert mengaku, hingga kini dia belum bisa mengerti kenapa pemerintah mempertahankan untuk vaksin yang setiap 6 bulan diperbaharui.
"Kalau setiap 6 bulan kita harus divaksin, lama-lama berapa kali kita harus divaksin. Israel pun sudah vaksin keempat. Kenapa tidak pemerintah tidak membuka diri tentang Vaksin Nusantara. Apakah ada permainan politik. Karena kalau alasan kesehatan sel dendritik ini sudah terbukti," ucapnya.
Justru, banyak isu yang beredar bahwa belum uji klinis, hasilnya belum jelas, dapur klinisnya tidak terbuka untuk umum, lalu tidak berlaku massal.
"Saya betul-betul belum mengerti kenapa ada penekanan terhadap Vaksin Nusantara. Betul, beberapa bagiannya ada yang diambil dari Jerman, Amerika tetapi masakan utamanya yang namanya Vaksin Nusantara tidak bisa didapat di belahan dunia manapun kecuali di Indonesia. Hak patennya ada pada Indonesia," tuturnya.
Bahkan, kata Gilbert, Pemerintah Turki sudah memesan 5 juta Vaksin Nusantara. Tetapi, Terawan Agus Putranto sebagai penggagas vaksin tersebut masih tidak mau memberikan karena masih menunggu Indonesia.
"Justru bebannya untuk Indonesia, bukan untuk sekedar menjual vaksin karena beliau (Terawan) bukan penjual vaksin, beliau adalah pahlawan Indonesia. Tentara bintang tiga, pernah menjadi menteri kesehatan dan kiprahnya bukan baru. DSA (Digital Subtraction Angiography) Dokter Terawan cukup terkenal telah menbuat banyak orang tertolong, banyak orang stroke bebas (sembuh)," terangnya.
Menurut Gilbert, jika Vaksin Nusantara dapat beredar negara lain akan mengimpor vaksin dari Indonesia.
"Kenapa kita masih impor dari luar negeri? Jadi ini masih jadi sesuatu yang membingungkan," ucapnya.
Gilbert mengajak masyarakat Indonesia berdoa jika ada permainan mafia yang coba menghambat Vaksin Nusantara segera diselesaikan.
Selain itu, kata Gilbert, produksi Vaksin Merah Putih juga terhambat. Dia menyebut, persoalan penggabungan kementerian pendidikan dan riset dan teknologi.
"Akibatnya, yang sedang menyelenggarakan dan mempersiapkan Vaksin Merah Putih juga tidak bisa, juga terhambat, harus mulai dari nol lagi," ujarnya.
Gilbert mengaku, banyak yang mempertanyakan kepadanya bagaimana cara mendapatkan dua vaksin produksi dalam negeri itu, yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.
"Saya selalu ingatkan bahwa Profesor Terawan itu tidak mau bertentangan dengan pemerintah. Padahal, Presiden dalam salah satu percakapannya pernah berkata bahwa Vaksin Nusantara akan menjadi vaksin untuk booster. Lalu kenapa tiba-tiba terhambat lagi," katanya.
Indonesia, tambah Gilbert, perlu melakukan terobosan terkait vaksin.
"Kita nggak mau setiap 6 bulan vaksin lagi dan vaksin lagi. Vaksin pertama dan kedua pertentangannya sudah banyak apalagi vaksin ketiga, apalagi setiap 6 bulan harus divaksin," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Vaksin Merah Putih atau produksi dalam negeri turut dipertimbangkan sebagai booster sesuai arahan Presiden.
Menurut Airlangga, Vaksin Merah Putih yang dimaksud adalah vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor Collage, lalu vaksin hasil kerja sama Universitas Airlangga dengan Biotis Pharmaceutical, Kalbe Farma dengan Genexine dan Vaksin Nusantara.
"Beberapa opsi untuk vaksin booster menggunakan vaksin Merah Putih, kemudian vaksin kerja sama dalam negeri termasuk Unair dan Biotis, Bio Farma dan LBM Eijkman, Kalbe Farma dan Genexin, plus Vaksin Nusantara," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12).
Dikatakan Airlangga, pemerintan saat ini sedang mematangkan seluruh persiapan vaksinasi booster tersebut.
"Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya termasuk harga masing-masing vaksin tersebut," katanya.
Sementara itu Pendiri Beranda Ruang Diskusi Dar Edi Yoga mengatakan bahwa untuk menghentikan ketergantungan akan vaksin impor, Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan keputusan presiden untuk ijin penggunaan Vaksin Nusantara sebagai booster.
"Dalam situasi darurat kepala negara harus segera bertindak tegas. Jika perlu Presiden Joko Widodo memberi contoh dengan menjadi salah satu relawan yang menerima booster Vaknus," ujar Dar Edi yoga.
Jika presiden telah menjadi relawan vaksin karya anak bangsa maka Vaksin Nusantara dapat diproduksi secara masal dengan mengerahkan ribuan laboratorium yang tersebar di seluruh nusantara.
"Untuk membuat Vaksin Nusantara sangat sederhana dan mudah, dan Tim Vaksin Nusantara siap untuk memberikan tools kepada seluruh laboratorium," tandas Yoga yang juga praktisi media.
Ditambahkannya, Profesor Dr. dr Terawan juga telah mencetak buku tentang bagaimana mudahnya membuat vaksin besutannya. Dan buku tersebut telah dibagikan ketika Terawan menerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan 12 Januari yang lalu.
