Balikpapan, www.wartapembaruan.co.id - Masyarakat etnis asli Pulau Kalimantan menyatakan kesepakatan dan memberi dukungan penuh dalam proses migrasi Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur.Pernyataan dukungan berupa deklarasi tersebut dilakukan oleh 11 tokoh dari berbagai lembaga Adat Dayak se-Kalimantan di Ballroom Hotel Grand Tjokro, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022), dipimpin Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Shyarie Jaang.
Selain Shyarie Jaang, tokoh Adat Dayak lain yang hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi itu adalah Dewan Pimpinan Dayak Nasional, Herlan; pimpinan DAD Kaltim, Apoulus Agustinus; Ketua Harian PDKT Kaltim, Marthin Apuy; Ketua Dewan Adat Dayak Balkpapan, Dr. Abriantinus; dan pimpinan Dayak Meratus Kalimantan Selatan.
Kemudian Ketua Umum Laskar Dayak Adat Dayak Nasional, Bayer Gabriel; tokoh pemuda dan pemudi Dayak Kalimantan Tengah; tokoh pemuda dan pemudi Dayak Kalimantan Barat; tokoh pemuda dan pemudi Dayak Kalimantan Selatan, dan tokoh pemuda an pemudi Dayak Kalimantan Utara.
Menurut Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Shyarie Jaang, tema dari deklarasi itu adalah “Kami Persatuan Dayak se-Kalimantan Akan Menjaga dan Merawatmu Nusantaraku”.
“Perwakilan tokoh adat, agama dan pemuda Dayak di Kalimantan menyerukan agar IKN yang diberi nama Nusantara dapat dipastikan prosesnya berjalan seperti yang ditetapkan dalam UU IKN Baru RI,” katanya.
Menurutnya, di hadapan lebih dari 60 tokoh adat Dayak se-Kalimantan, masyarakat Adat Dayak berjanji mengawal dan menjaga kelancaran pembangunan IKN baru di Kaltim dan meminta Pemerintah Pusat segera menunjuk seorang Kepala Badan Otorita lbu Kota Negara baru Nusantara, yang akan memimpin Daerah Khusus IKN baru.
“Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata,” kata Shyarie Jaang.
Selain itu, masyarakat Dayak Kalimantan juga mendukukung penuh Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama DPR-RI yang telah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia yang bernama Nusantara, dan mendukung penuh kewenangan Presiden menunjuk Kepala Badan Otorita IKN Nusantara.
“Kami juga siap mengawal dan menjaga proses pembangunan IKN Nusantara dan membantu TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan selama proses pembangunan IKN baru Nusantara,” katanya. (ys_soel)
