Jakarta, Wartapembaruan.co.id -' Dokter Tony Setiobudi, Spesialis Bedah Tulang di Mount Elizabeth Hospital Singapura menyampaikan pandangannya terkait pemecatan dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).Menurut dokter Tony, hal menarik dari persoalan tersebut adalah dokter Terawan tidak memberi perlawanan atau pembelaan diri.
"Justru, yang tidak terima dengan pemecatan tersebut adalah pasien-pasien yang berutang nyawa kepada dokter Terawan," ujar dokter Tony dalam video di akun YouTube miliknya, dikutip Minggu (17/4).
Bahkan, kata dokter Tony, DPR RI Komisi IX kompak sekali bersatu membela dokter Terawan. Dalam videonya, dokter Tony menyelipkan komentar anggota Komisi IX DPR RI, Rahmat Handoyo yang menyatakan pembubaran IDI.
Rahmat Handoyo menyebut, ada ketidakadilan dalam persoalan pemecatan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.
Dokter Tony membagi ketidakadilan yang menimpa dokter Terawan itu dalam dua bagian. Pertama, terkait pihak yang komplain dengan dokter Terawan.
Dokter Tony menilai, jika yang komplain IDI atau dokter pengurus IDI dan sidang dilakukan oleh MKEK yang adalah bagian dari IDI maka sidang terkait pemecatan dokter Terawan tidak akan bisa berjalan dengan objektif.
"Jadi objektivitasnya perlu dipertanyakan, ada conflic of interest. Misalnya, kalau jaksa penuntut umum dan hakim tidak independen dan punya kepentingan yang sama. Orang yang dituntut tidak akan diperlakukan dengan adil," ujarnya.
Kedua, bukti klinis DSA yang diminta oleh IDI adalah uji pembanding. Dokter Tony menjelaskan terkait randomized controlled trials (RCT) atau uji pembanding yang bermacam dan yang tertinggi adalah double bleinded randomized controlled trials atau double branded RCT.
"Pasien dan data kolektor tidak tahu treatment apa yang diterima oleh pasien. Ini bisa dilakukan untuk uji coba obat. Tapi sulit sekali untuk dilakukan untuk uji coba atau riset dengan menggunakan sesutu yang invasif. Jadi melakukan double blinded RCT untuk untuk tindakan invasif seperti DSA plus henparing flashing sepertinya melanggar etika karena ada resiko yang sinifikan seperti pendarahan atau stroke".
"Jadi non blinded RCT pembandingnya tidak usah DSA dan diberi henparing flashing. Jadi semua subjek baik itu yang mendapatkan DSA dan henparing flashing maupun sebagai pembanding mereka tahu apa yang mereka terima. Jadi, akan ada unsur bias," terangnya.
Dari testimoni yang didengar dokter Tony, dampak dari treatment dokter Terawan sangat luar biasa dan sayang sekali jika data tersebut tidak diolah dengan baik.
"Kalau apa yang dilakukan oleh IDI terhadap dokter Terawan ini dengan spirit untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan, saya mendukung lanjutkan dengan adil. Tapi jangan sampai mekanisme yang ada di IDI cuma digunakan sebagai alat konspirasi untuk mematikan karir dokter Terawan, ini yang saya khawatirkan," katanya.
Dokter Tony kemudian bercerita tentang diskriminasi dalam dunia kedokteran di Indonesia yang menurutnya sudah tidak lagi menjadi rahasia dan dilakukan secara terang-terangan.
Dia pun bertanya, upaya yang dilakukan IDI untuk mengiradikasi tindakan diskriminatif seperti, masuk fakultas kedokteran atau program pendidikan dokter spesialis yang sangat sulit bagi mereka yang berasal dari kaum minoritas atau mereka yang tidak berduit.
"Orang miskin susah masuk fakultas kedokteran karena biaya uang masuk yang sangat tinggi walaupun mereka pintar. Masuk pendidikan spesialis juga begitu perlu ratusan juta, siapa yang bisa bayar kalau tidak kaya raya," imbuhnya.
Praktek diskriminatif tersebut, kata dia, tidak menghasilkan dokter-dokter yang terbaik.
"Saya lulusan kedokteran di Australia tahun 2003, waktu itu saya ingin sekali balik ke Indonesia untuk bekerja, tapi karena peraturannya nggak jelas dan ada kekhawatiran tentang diskriminasi saya agak ragu," terangnya.
Bahkan, seorang teman dokter Tony yang juga lulusan kedokteran luar negeri dan ingin balik ke Indonesia dan permisi ke dokter senior diberi tiga pertanyaan.
"Apa agamamu, apa sukumu dan orangtua mu siapa? Ini sangat memalukan karena pertanyaan ini keluar dari mulut seorang dokter yang seharusnya punya wawasan yang lebih luas. Jadi kesannya Indonesia tidak terbuka terhadap dokter lulusan luar negeri dan kesan diskriminatif ini masih kuat sekali," tuturnya.
Dokter Tony kemudian bercerita, pada tahun 2003 Pemerintah Singapura merekrut dokter-dokter lulusan Australia untuk bekerja di negara tersebut.
Dia pun mendaftarkan diri. Hasilnya, dalam waktu dua bulan langsung diberikan izin praktek.
"Saya dikasih kerjaan, very straigh forward, tidak berbelit-belit. Jadi walaupun saya bukan orang Singapura, bukan warga negara Singapura, saya diperlakukan dengan fair tidak ada diskriminasi. Saya tidak pernah ditanya tentang agama, suku dan orangtua mu siapa," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, masuk program dokter spesialis juga berjalan lancar. Bahkan, dirinya jadi dokter spesialis di Singapura pada usia yang sangat muda.
"Sampai diberi beasiswa oleh Pemerintah Singapura untuk belajar bedah tulang belakang di Australia dan semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Singapura. Padahal saya adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia bukan warga negara Singapura," katanya.
Hal itu membuat dokter Tony berpikir, jika dia balik ke Indonesia tahun 2003 apakah saya akan mendapat perlakuan yang sama seperti di Singapura.
Saat ini, dokter Tony praktek di Mount Elizabeth Hospital. RS itu, kata dia, sangat terkenal bagi orang Indonesia, dimana 70 persen pasiennya adalah orang Indonesia. Bahkan, seluruh stafnya adalah orang Indonesia.
"Jadi dokternya orang Indonesia, pasiennya orang Indonesia, stafnya orang Indonesia tapi anehnya kami semua berada di Singapura, ironis ya," cetusnya.
Menurut dokter Tony, salah satu perbedaan mencolok antara dunia kedokteran di Singapura dan di Indonesia adalah, yang satu menggunakan meritokrasi, yang satu lagi sedang melestarikan praktek diskriminasi.
