Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, SE., MBA menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Wakil Presiden RI Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf kepada PPPT."Kami patut dan pantas mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi bapak wakil presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin karena dengan cepat menanggapi surat PPPT", kata Yonge saat press conference di kantor sekretariat pusat PPPP Jl. Sei Asahan No. 80 Medan, Minggu, 8 Januari 2023, pasca diterimanya surat dari wakil presiden RI.
Pada acara press conference, hadir beberapa pendiri dan pengurus PPPT yaitu: Yonge Sihombing, SE., MBA (Pendiri/Ketum), Dr. Cand. Dra. Murniati Tobing, M.Si (Pendiri/Sekjen), Drs. Binton Simorangkir, MM (Pendiri/Wasekjen), Sri Wati Damanik (Pendiri/Waketum), dan Wesly Indra Marpaung, SE (Pendiri/Waketum).
Yonge menjelaskan bahwa surat Wakil Presiden bernomor B-433 KSN/SWP/PH.01.00/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika merupakan surat jawaban terhadap surat PPPT Nomor A-008/Sekr. PPPT/10/XI/2022 tanggal 25 November 2022 tentang permohonan audiensi PPPT kepada wakil presiden RI perihal permohonan audiensi PPPT dan pembentukan provinsi Tapanuli.
Wakil Presiden telah mengirimkan surat kepada Mendagri untuk segera menindaklanjuti permohonan PPPT karena berkaitan dengan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah berada dalam lingkup kewenangan menteri dalam negeri.
"Karena itu, wakil presiden meminta mendagri untuk segera menindaklanjuti permohonan PPPT tentang permohonan pembentukan provinsi tapanuli", kata Yonge yang juga Penulis Buku Jokowi Maestro.
*PPPT Sosialisasikan Surat Wapres ke Stakeholders*
Karena itu, Sebelum kami ke Jakarta, kata Yonge, PPPT akan terlebih dahulu melakukan audiensi kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Drs. Baskami Ginting, serta Walikota Medan Bobby Nasution.
Selanjutnya PPPT akan melakukan audiensi kepada para Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, dan para Ketua DPRD Kab/Kota se Kawasan Danau Toba, mulai dari Kab. Tapanuli Utara, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Humbahas, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Tengah, Walikota Sibolga.
PPPT juga akan melakukan audiensi kepada para ketua-ketua parpol, ketua-ketua ormas, ketua-ketua OKP, ketua-ketua asosiasi, ketua-ketua punguan marga, para pimpinan perguruan tinggi, para tokoh dan lainnya, mulai dari tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Kab/Kota di Kawasan Danau Toba (KDT).
"Sosialisasi surat wapres ini bertujuan untuk meminta saran dab pendapat serta untuk menyatukan persepsi, upaya dan langkah dari seluruh stakeholder untuk percepatan pembentukan provinsi Tapanuli", kata Yonge.
*Menunggu Jawaban Surat PPPT*
Sekanjutnya Sekjen PPPT Murniati Tobing mengatakan bahwa saat ini PPPT sedang menunggu jawaban surat audiensi yang sudah pernah kami sampaikan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MPR RI, Ketua Komisi II DPR RI, Menkomarvest dan Mendagri.
"Surat itu kami sampaikan bersamaan dengan penyampaian surat ke wakil presiden, dan kami percaya surat PPPT akan direspon dan ditindaklanjuti dengan baik", kata Murniati.
Pada bulan Januari ini lanjut Murniati, PPPT akan menyampaikan surat kepada putra/putri Tapanuli yang duduk di DPR RI, DPD RI, termasuk seluruh anggota Komisi II DPR RI, anggota DPR RI Dapil Sumut II, anggota DPD RI Dapil Sumut, anggota DPRD Sumut Dapil IX, anggota DPRD Kab/Kota se Kawasan Danau Toba, putra/i Tapanuli yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Kab/Kota se Sumatera Utara, bahkan di Seantero Indonesia.
Karena itu, kami mohon dukungan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat tapanuli yang berada di bonapasogit (Kawasan Danau Toba) dan di perantauan.(*)
.jpg)
