Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, memenuhi undangan Bidang Ketenagakerjaan (Bidnaker) DPP PKS mengikuti Talkshow Ketenagakerjaan yang bertema 'Sudahkah Buruh Benar-Benar Merdeka?' di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu, (26/8/2023).
Menurut Jumhur, di bulan kemerdekaan ini, kondisi buruh Indonesia masih jauh dari harapan di usia negerinya yang ke 78 tahun. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang tidak mendapat pekerjaan dan buruh dengan upah sedikit.
Hal ini, sebut Jumhur, tidak jauh berbeda dari masa sebelum kemerdekaan, ketika rakyat dipaksa bekerja dengan upah yang sedikit. Ia pun mempertanyakan apa arti kemerdekaan bagi kaum buruh.
Di tengah kesulitan buruh tersebut, sebagian orang semakin serakah untuk memperkaya diri. Ironisnya, negara seakan membiarkan dan memfasilitasi keserakahan tersebut.
"Ini jahatnya negara ini terhadap rakyat. Ini yang gak boleh terjadi. Kita berharap partai-partai politik cobalah batasi keserakahan, jangan sampai memfasilitasi," ujar Jumhur.
Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga menyoroti nasib pengemudi ojek online (ojol) yang hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang melindungi. "Dengan alasan adanya perjanjian privat antara mitra pengemudi dan perusahaan, negara seakan mengabaikannya," tutur Jumhur.
Menurut Jumhur, pengemudi ojol yang menggunakan kendaraan sendiri, merawatnya sendiri, mengisi bensin sendiri, dan dilepas tanpa jaminan sosial dan kesehatan adalah bentuk dari penindasan modern. Pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian privat tersebut.
"Nah, jadi negara yang lebih advance seharusnya bisa berpikir. Kalau ada bentuk eksploitasi pada manusia, negara harusnya ambil alih," ujar Jumhur.
Jumhur berharap, pemerintah yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat membawa perubahan yang signifikan. "Tidak meneruskan rezim yang memeilihara keserakahan, menghancurkan lingkungan, dan membiakkan korupsi," pungkas Jumhur Hidayat. (Azwar)