Tanjung Jabung Timur, Wartapembaruan.co.id - Diduga mungkin gara- gara mangkraknya proyek Pelabuhan Ujung Jabung di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
Sehingga menimbulkan kesan jika saat ini Kecamatan Sadu semacam terisolir. Akses jalan lintas masyarakat rusak parah, memicu masyarakat untuk mengadakan aksi unjuk rasa di Kantor Camat Sadu. Menuntut kesejahteraan terhadap kebutuhan utama mereka yaitu akses jalan yang benar-benar layak tempuh, Kamis (24/4/2025).
Datang sebagai perwakilan masyarakat Sadu, Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sadu menggelar aksi unjuk rasa di halaman depan kantor Camat Sadu. Dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan dan kritikan terkait akses jalan yang rusak. Para warga di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi itu meminta keadilan dan solusi dari Camat Sadu dan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dihadapan Camat Sadu Faisyal, para pendemo menyampaikan keluhan kerusakan jalan penghubung antar desa di wilayah Kecamatan Sadu, yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan seolah tak kunjung mendapat perbaikan dari pemerintah.
Rusaknya akses jalan utama lintas Kecamatan Sadu itu membuat aktivitas perekonomian masyarakat di Kecamatan Sadu lumpuh total. Hasil perkebunan masyarakat tak bisa diangkut melalui angkutan darat, kendaraan roda empat seringkali terpuruk menjadi penghambat laju perekonomian masyarakat Sadu umumnya.
Kondisi jalan yang hancur dihampiri semua titik akses jalan, membuat masyarakat Sadu yang sebagian besarnya merupakan petani pinang, kelapa bulat dan kelapa sawit terhambat menjual hasil pertaniannya, ( Selisih harga jauh jika diangkut melalui akses laut).
Apakah lantaran proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sehingga pemerintah Tanjung Jabung Timur seolah belum mengucurkan anggaran untuk pembangunan akses jalan penghubung antar desa di Kecamatan Sadu.
Yang mana sejak tahun 2018 hingga saat ini (tahun 2025), terdeteksi adanya anggaran pembangunan akses jalan poros diduga hanya berada di Desa Sungai Sayang saja, ( belum merata kejalan poros lainnya di Kecamatan Sadu).
Jika akses jalan masyarakat Kecamatan Sadu di jamin pembangunannya oleh pemerintah pusat guna mendukung program pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, ada baiknya hal itu di percepat atau ditanggulangi terlebih dahulu. Agar masyarakat melihat adanya perhatian pemerintah terhadap akses jalan yang layak yang dibutuhkan masyarakat Sadu.
Disampaikan oleh perwakilan pendemo, yang ingin kami pertanyakan itu pak camat, ada nggak bapak pengen membangun Sadu ini pak?, nah kalaupun ada sejak kapan pak?, itu ada niatan itu pak, semakin hari semakin hancur (jalan) itu pak, dag bisa lagi kita akses lewat pak. Ngangkat hasil panen susah, ini menentukan masa depan pak," ungkap salah seorang pendemo kepada Camat Sadu, Faisyal.
Selain hasil perkebunan, warga Sadu juga kesulitan membawa bahan kebutuhan pokok lantaran rusaknya jalan. Warga juga kerap memperbaiki kerusakan jalan secara swadaya atau gotong royong.
Disisi lain, pendemo juga turut menyoroti kinerja UPTD Alkal Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur, yang diduga cuek terhadap kerusakan jalan di Kecamatan Sadu. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah terkait kerusakan jalan ini.
"Selama jalan rusak kami gotong royong terus pak, ndak pernah orang UPTD Alkal nongol,"tutur warga.
Sementara itu, Camat Sadu Faisyal tampak tersulut emosi saat menyambut kehadiran pendemo. Aksi damai oleh masyarakat Sadu inipun sempat diwarnai ketegangan. Sepertinya camat Sadu ini masih beralasan jika masyarakat tidak berkoordinasi dengannya selaku kepala wilayah Kecamatan di Sadu.
Padahal apakah mungkin jika persolan kerusakan akses jalan utama yang dibutuhkan masyarakat tidak pernah diusulkan masyarakat pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa dan kecamatan.
Dengan nada tinggi, sang Camat malah balik mempertanyakan soal tidak adanya koordinasi antara warga dengan dirinya soal perbaikan jalan rusak yang dilakukan secara swadaya oleh warga.
"Yang namanya kegiatan gotong royong saya mau tanya, siapa diantara kita semua yang pernah berkoordinasi lebih awal dengan saya?. Eh hati-hati, perubahan dari pada bentuk aset itu harus dipertanggungjawabkan. Aparatur menggunakan anggaran dari perubahan bentuk aset, salah satunya jalan, itu harus dipertanggungjawabkan,"tutur Camat Sadu, Faisyal.
Dirinya semacam menyudutkan delapan Kepala Desa di Kecamatan Sadu yang selama ini seolah tidak pernah berkoordinasi kepada pihak Kecamatan Sadu untuk mengupayakan pembangunan akses jalan poros utama penghubung antar desa di kecamatan Sadu.
Ia menjelaskan, bahwa selama ini tidak ada satupun Kepala Desa dari 8 Desa di Kecamatan Sadu yang berkoordinasi dengannya, terkait persoalan kerusakan jalan.
"Termasuk Kades, 8 Kades yang ada disini (Kecamatan Sadu) satupun tidak ada yang berkoordinasi dengan saya, apa yang harus kita lakukan?. Swadaya itu butuh izin, butuh koordinasi dengan pemerintah setempat, tau-tau ujuk-ujuk demo. Ada solusi yang kita ambil rekan-rekan sekalian, ada jenjang, masyarakat punya Kades sebagai kepala wilayah, satupun (Kades) tidak ada yang berkoordinasi ke saya, apa yang harus kita lakukan,"tukasnya.
Pendemo yang merasa kecewa atas ungkapan dan penjelasan Camat Sadu itu hanya berharap agar kondisi rusaknya jalan yang mereka butuhkan dapat segera diperbaiki oleh pemerintah. Hal ini juga agar akses perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang melintasi akses jalan tersebut nantinya dapat dilalui dengan aman dan nyaman. (Tim)
.jpg)
