Diduga Ada Korupsi Pengadaan Tanah di Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta
Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Dugaan praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang mencuat di Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Seorang mantan pegawai kontrak melaporkan bahwa sejumlah pejabat di unit tersebut terlibat dalam praktik suap dan penggelapan anggaran negara yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir.
Dalam laporan yang diterima redaksi dari seorang pelapor yang identitasnya disembunyikan demi alasan keamanan, disebutkan bahwa Kepala Unit RS dan Kasubag Tata Usaha IA diduga melakukan berbagai penyimpangan, termasuk memungut komisi dari transaksi pembebasan lahan, menyeleksi lokasi pembelian tanah berdasarkan kepentingan pribadi, hingga menggunakan anggaran pengadaan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga.
"Uang negara ratusan juta hingga miliaran rupiah diduga mengalir ke oknum pejabat dan staf melalui modus pembelian tanah yang tidak sesuai prioritas kebutuhan pengendalian banjir," tulis pelapor.
Salah satu contoh kasus terjadi pada 31 Desember 2024 di wilayah Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Tanah yang terindikasi bermasalah dan diduga dalam sengketa dengan PT Mutiara Idaman tetap dibayarkan dengan total nilai mencapai Rp276,98 miliar. Pembayaran disebut dilakukan secara terburu-buru menjelang tengah malam.
Menurut laporan tersebut, sertifikat tanah yang dimaksud bahkan telah dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat dan seharusnya berada di bawah wewenang panitia pengadaan tanah dari BPN, bukan dilakukan langsung oleh notaris.
Selain itu, pelapor juga mengungkap dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif seperti alat tulis, sepatu, hingga sewa mobil mewah sebanyak 16 unit. "Sebagian kendaraan bahkan digunakan untuk keperluan pribadi keluarga pejabat terkait," lanjutnya.
Laporan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penyalahgunaan uang rakyat dan seruan kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, audit, serta pemeriksaan harta kekayaan para pejabat terkait.
Pelapor juga menyatakan, bila laporan ini tidak ditindaklanjuti, ia akan menyampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta maupun pejabat yang disebut belum memberikan klarifikasi resmi.
