Kadin: KEK Baru Harus Tekan Urbanisasi dan Serap Tenaga Kerja
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. (Ist)
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan penambahan 6 (Enam) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru harus mampu membuka lapangan kerja di daerah sekaligus menekan laju urbanisasi ke kota-kota besar.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, KEK tidak boleh hanya menjadi proyek formalitas, melainkan benar-benar menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.
“Kalau KEK produktif, investasi masuk, lapangan kerja terbuka, maka masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kota besar mencari pekerjaan. Ini akan mengurangi urbanisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah,” kata Sarman, Senin, (14/9/2025).
Namun, ia mengingatkan bahwa dari 25 KEK yang ada saat ini, belum semuanya berjalan optimal. Hingga semester I 2025, realisasi investasi baru mencapai Rp 294 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar KEK baru tidak bernasib sama.
Keberhasilan KEK, lanjutnya, sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pasokan energi, kepastian lahan, kemudahan perizinan, insentif fiskal, hingga kualitas tenaga kerja lokal.
“KEK harus betul-betul menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau ini berjalan, tujuan pemerataan pembangunan bisa tercapai,” tegasnya.
Enam KEK baru yang menunggu penetapan peraturan pemerintah antara lain KEK Industri Halal Sidoarjo di Jawa Timur dengan target investasi Rp 39,9 triliun, KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kutai Timur, Kalimantan Timur (Rp 723 triliun), dan KEK Patimban (Rp 83,5 triliun) dan KEK Subang (Rp 157,6 triliun) di Jawa Barat.
Kemudian, KEK Mangkupadi di Bulungan, Kalimantan Utara (Rp 79,5 triliun), serta KEK Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Batang, Jawa Tengah (Rp 5,8 triliun). Total target investasi dari enam KEK ini mencapai Rp 1.089 triliun. (Azwar)
