Penahanan Tronton di Jambi Picu Sorotan, Komentar Viral Seret Dugaan Keterlibatan Oknum Pejabat
JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Penindakan terhadap tujuh unit truk tronton ekspedisi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi justru memunculkan polemik baru. Selain penahanan lima unit sebelumnya oleh Direktorat Lalu Lintas, dua unit tambahan kembali diamankan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi. Namun, alih-alih meredam pelanggaran, kasus ini memicu gelombang kecurigaan publik setelah komentar viral di platform TikTok menyinggung dugaan keterlibatan oknum pejabat kepolisian.
Komentar dari akun bernama “komarhadi” secara terbuka menyebut nama dan mengaitkan kendaraan ekspedisi milik perusahaan Dua Samudera dengan dugaan relasi pejabat tinggi di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
“Dua Samudra dilawan. Bapaknya Pauji Polda paling, yang ngurus mobil bos Ray. KK-nya si bos Rido,” tulis akun tersebut.
Komentar ini dengan cepat menyebar dan memicu pertanyaan publik: apakah penegakan hukum benar-benar berjalan independen, atau justru terseret kepentingan oknum tertentu.
Setelah lima unit tronton diamankan di Mapolda Jambi, dua unit lainnya kembali ditahan oleh Satlantas Polres Muaro Jambi. Namun, yang menjadi sorotan, kedua kendaraan tersebut tidak ditempatkan di markas kepolisian, melainkan dititipkan di Rumah Makan Rindu Sebapo.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan serius terkait standar prosedur pengamanan barang bukti.
Saat dikonfirmasi, Kanitlantas Polres Muaro Jambi memilih irit bicara dan enggan memberikan penjelasan rinci.
“Takut salah ucap,” ujarnya singkat.
Ketika ditanya alasan penahanan tidak dipusatkan di Dirlantas Polda Jambi, ia hanya menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan sendiri.
“Kita juga punya hak dan kantor menahannya, tidak mesti dibawa ke Polda,” jelasnya.
Situasi ini memunculkan ironi. Di satu sisi, kepolisian bertindak menindak kendaraan yang diduga melanggar aturan. Namun di sisi lain, muncul dugaan keterkaitan dengan oknum internal yang justru menjadi bagian dari institusi penegak hukum itu sendiri.
Pengamat menilai, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Penahanan yang terpisah, lokasi penitipan yang tidak lazim, serta minimnya keterangan resmi hanya memperkuat persepsi adanya sesuatu yang ditutup-tutupi.
Jika benar kendaraan tersebut terkait pihak yang memiliki relasi dengan oknum pejabat, maka integritas penegakan hukum sedang berada di titik rawan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Polda Jambi maupun Polda Sumatera Selatan terkait dugaan yang beredar di media sosial.
Publik kini menunggu, apakah kasus ini akan dituntaskan secara transparan, atau justru tenggelam tanpa kejelasan seperti banyak kasus serupa sebelumnya.
