Menu Kering MBG Ditiadakan, UMKM Seperti Tak ada Jalan Pemberdayaan Oleh Aturan BGN
Lombok - NTB, Wartapembaruan.co.id - UMKM yang disebut sebut sebagai penggerak ekonomi kerakyatan pada sebuah tatanan kehidupan masyarakat sangat membantu pertumbuhkembangan ekonomi kerakyatan, Berbagai peraturan dimasing masing peraturan didaerahpun sudah diterbitkan demi menguatkan perlindungan terhadap usaha usaha kecil yang ada.
Satu tahun , hadirnya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden sangat membantu dan menumbuhkembangkan ekonomi pelaku UMKM di desa desa yang ada diseluruh indonesia. Kini semua harapan para pelaku UMKM seakan hilang begitu saja dan membuat hati terasa sangat terpukul atas adanya isyu aturan BGN terbaru terkait menu baru yang dianjurkan,diperbolehkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Aturan menu MBG yang akan dimulai tertanggal 31 Maret 2026 ini hanya akan diisi oleh menu basahan dan tidak memperbolehkan menu kering seperti yang semula sudah dijalankan sebelumnya diseluruh SPPG yang diseluruh Indonesia.Ini berarti kesempatan atau peluang bagi pelaku UMKM , para produsen rumahan untuk ikut serta merasakan manfaat dari adanya program MBG ini akan pupus dan sirna begitu saja,".
Agus " salah satu pemerhati program MBG yang selama ini begitu tersanjung dan bangganya atas program MBG ini , kini berbalik beranggapan program MBG hanya hadir atas sebuah kepentingan para elit semata .
Apa artinya program dengan maksd tujuan yang begitu baik yang didasari atas nilai nilai kebermanfaatan yang semestinya dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat jika pada akhirnya para pelaku Usaha Lokal ,tempatan sudah tidak memiliki peranan dan perhatian dari hadirnya program MBG ini,"jelasnya.
