Desak Kapolda Bertindak, MPLLBB Siap Turun Aksi Soroti “Pembiaran” Angkutan Batubara di Jalan Umum
Jambi, Wartapembaruan.co.id — Ketegangan terkait maraknya aktivitas angkutan batubara di jalan umum Provinsi Jambi kembali memuncak. Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batubara (MPLLBB) secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kapolda Jambi, sekaligus mengumumkan rencana aksi unjuk rasa pada Senin, 27 April 2026 di Mapolda Jambi.
Dalam surat bernomor 07/MPLLBB/VI/2026 tertanggal 24 April 2026, MPLLBB menyoroti tajam dugaan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran angkutan batubara yang dinilai terus berlangsung tanpa kendali.
“Masih beroperasinya angkutan batubara di jalan umum jelas bertentangan dengan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024. Namun hingga kini, aktivitas tersebut seolah dibiarkan,” demikian isi pernyataan dalam surat tersebut.
Tak hanya soal pelanggaran aturan, MPLLBB juga menggarisbawahi dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Mulai dari meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, kerusakan kendaraan, hingga terganggunya aktivitas warga akibat lalu lintas yang didominasi kendaraan angkutan batubara.
Lebih jauh, mereka bahkan menyinggung adanya indikasi ketidakprofesionalan aparat dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan.
“Ada dugaan lemahnya profesionalitas dan ketegasan aparat dalam menegakkan aturan yang berlaku,” tulis mereka, sebuah pernyataan yang secara tidak langsung menekan institusi penegak hukum untuk segera mengambil sikap.
Dalam rencana aksi tersebut, MPLLBB membawa sejumlah tuntutan tegas, di antaranya mendesak Kapolda Jambi memastikan penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap seluruh pelanggaran angkutan batubara, serta melakukan evaluasi terhadap aparat yang dinilai lalai.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut penghentian total aktivitas angkutan batubara di jalan umum sesuai instruksi gubernur, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di Provinsi Jambi.
Aksi ini diklaim akan berlangsung damai, namun tekanan moral yang dibangun jelas menunjukkan akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi yang dinilai berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Jika tuntutan ini kembali diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan terjadi, seiring meningkatnya keresahan masyarakat terhadap persoalan klasik yang tak kunjung dituntaskan ini.
