Usulan Kelola Sumur Minyak Masyarakat Muba Tuai Tanda Tanya, Jangan Sampai “Yang Berkuasa Makin Berkuasa”
Musi Banyuasin, Wartapembaruan.co.id — Surat resmi Bupati Musi Banyuasin terkait usulan pengelolaan sumur minyak masyarakat kini memicu sorotan tajam publik. Dalam dokumen bernomor B-400.14.1/58/XI/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 itu, tercantum sejumlah BUMD, koperasi hingga UMKM yang mengusulkan pengelolaan sumur minyak masyarakat.
Namun dari data yang tertuang, hanya beberapa pihak yang dinilai memenuhi syarat teknis dan administratif. Bahkan dalam surat tersebut ditegaskan bahwa sebagian besar usulan belum memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat 2,3,4 dan Pasal 17 Ayat 2 Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Ironisnya, dari daftar yang ada, poin 1, 3 dan 7 disebut-sebut berpeluang besar mengelola sumur masyarakat. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa pengelolaan minyak rakyat justru akan dikuasai kelompok tertentu.
“Tambah tidak jelas yang berkuasa tambah berkuasa,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang mempertanyakan transparansi proses tersebut.
Publik kini mempertanyakan sejumlah hal mendasar yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait:
1. Apakah pihak Pertamina sudah menyetujui skema kerja sama tersebut?
2. Apakah PHR Zona 4 Field Ramba benar-benar siap menerima dan menampung minyak hasil produksi masyarakat maupun koperasi?
3. Berapa kapasitas tangki penampungan sementara sebelum minyak dialirkan ke Kilang Plaju?
Pertanyaan ini dinilai penting karena menyangkut legalitas, kesiapan infrastruktur, hingga potensi konflik kepentingan dalam tata kelola sumur minyak masyarakat di Musi Banyuasin.
Jika tidak dijelaskan secara terbuka, program yang digadang-gadang untuk kesejahteraan rakyat itu dikhawatirkan hanya menjadi pintu masuk bagi kelompok tertentu untuk menguasai bisnis minyak rakyat atas nama koperasi dan UMKM.
