Bos Buruh Sebut Revisi Permenaker No 7 Tahun 2026 tentang Aturan Outsourcing Terbit Awal Juli 2026
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Bos buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut bahwa, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing bakal direvisi pada awal Juli mendatang.
Said Iqbal mengaku telah membahas rencana revisi tersebut dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurut Said Iqbal, perubahan aturan itu akan mempertegas pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.
"Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker ketika saya datang kepada beliau," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh, Minggu (21/6).
Said Iqbal mengungkapkan, salah satu usulan yang disampaikan serikat buruh adalah mempertegas larangan penggunaan pekerja alih daya terlebih dahulu, kemudian memberikan pengecualian pada jenis pekerjaan tertentu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Said Iqbal mengatakan ada empat jenis pekerjaan penunjang yang diusulkan tetap dapat menggunakan sistem outsourcing, yakni katering, petugas keamanan, layanan kebersihan, dan pengemudi perusahaan.
"Empat jenis pekerjaan penunjang yaitu catering, security, cleaning service, dan driver," kata Said Iqbal.
Said Iqbal menambahkan, selain pembatasan jenis pekerjaan, revisi aturan juga perlu memperkuat perlindungan pekerja outsourcing. "Hubungan kerja pekerja alih daya harus jelas, baik berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)," ucapnya.
Ia menegaskan pekerja outsourcing tetap harus memperoleh hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, hak cuti, jam kerja sesuai ketentuan, hingga upah lembur.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga membuka peluang untuk meninjau kembali aturan outsourcing tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.
Menurut Yassierli, pemerintah terbuka untuk mengevaluasi regulasi yang berlaku apabila memang terdapat aspirasi yang kuat dari para pemangku kepentingan.
"Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas itu juga ada masukan dari pengusaha, serikat buruh dan serikat pekerja, kami dari pemerintah melihat kalau memang ada aspirasi untuk meninjau kembali, kita siap meninjau kembali," ujar Yassierli di Jakarta, Kamis (18/6) lalu.
Meski demikian, Yassierli belum memastikan apakah peninjauan tersebut akan berujung pada pengurangan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan sistem outsourcing."Kita tunggu aja," katanya.
Ia menegaskan setiap perubahan regulasi ketenagakerjaan harus melalui dialog sosial yang melibatkan seluruh pihak terkait.
"Apa pun itu regulasi harus ada dialog sosial,meaningful participation, dan itu harus dilewati," tuturnya.
Sebelumnya, Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan Yassierli pada akhir April lalu sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Saat aturan itu diterbitkan, Yassierli menyebut regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya.
"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli dalam keterangannya, (30/4) lalu. (Azwar)
