Macan Asia Geruduk Mapolda Jambi, Desak Kapolda Dicopot Jika Gagal Berantas PETI
JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Penanganan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi kembali menuai sorotan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Macan Asia Indonesia Provinsi Jambi yang dipimpin Pery Monjuli, SE, mendatangi Mapolda Jambi dan menyampaikan kritik keras terhadap penegakan hukum terkait aktivitas tambang ilegal tersebut.
Macan Asia menilai pemberantasan PETI di Jambi belum menyentuh persoalan hingga ke akar jaringan. Mereka mempertanyakan ketegasan aparat dalam membongkar aktor intelektual, pemodal, penyedia alat berat, penampung hasil tambang, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, Macan Asia menyoroti dugaan ketimpangan penegakan hukum yang dinilai lebih banyak menyasar pekerja atau pelaku di lapangan, sementara pihak yang memiliki modal dan kekuatan lebih besar disebut belum tersentuh secara maksimal.
Mereka bahkan menyindir kondisi tersebut dengan ungkapan, “hukum tumpul ke atas, tetapi sangat tajam ke bawah.”
Macan Asia menegaskan, persoalan PETI tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan, keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam Jambi.
“Apakah kita akan diam saja melihat tanah kelahiran kita dihancurkan? Tidak!” tegas mereka dalam pernyataan sikap.
Ada enam tuntutan utama yang disampaikan Macan Asia kepada Kapolda Jambi.
Pertama, mereka mendesak Kapolda Jambi dicopot atau mundur apabila dinilai tidak mampu menuntaskan persoalan PETI di wilayah hukum Polda Jambi.
Kedua, meminta aparat mengusut tuntas aktor intelektual dan pemodal PETI, termasuk pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Ketiga, meminta aparat menelusuri asal-usul serta keberadaan alat berat yang digunakan dalam aktivitas PETI, termasuk pihak yang memasok dan mengoperasikannya.
Keempat, mendesak aparat membongkar jaringan penampung dan perdagangan emas ilegal, baik di tingkat daerah maupun jaringan yang lebih luas.
Kelima, meminta dilakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kegiatan PETI, termasuk menelusuri pemasok dan penggunanya.
Keenam, meminta Polda Jambi membuka perkembangan penanganan perkara PETI secara transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
Macan Asia menegaskan, pemberantasan PETI tidak boleh berhenti pada penangkapan pekerja tambang. Menurut mereka, penegakan hukum harus bergerak mengikuti mata rantai bisnisnya hingga menemukan siapa yang membiayai, menyediakan alat berat, menampung hasil tambang dan diduga memberikan perlindungan.
“Kalau suara rakyat tidak didengar, jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum semakin tergerus,” demikian sikap Macan Asia.
Kini tuntutan tersebut menjadi tantangan bagi Polda Jambi. Publik menunggu apakah pemberantasan PETI akan benar-benar diarahkan untuk membongkar jaringan hingga ke aktor dan pemodal, atau kembali berhenti pada pelaku lapangan.
