Pidato Presiden Prabowo: Antara Kekuatan Komunikasi dan Ketepatan Substansi

Oleh: Chazali H. Situmorang (CHS) (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua LPA Lafkespri)

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menarik untuk dicermati bukan hanya dari sisi kebijakan yang disampaikan, tetapi juga dari cara Presiden berkomunikasi kepada masyarakat. Pidato tersebut terasa hidup, tegas, penuh contoh konkret, dan beberapa kali menggunakan cerita tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Cara seperti ini membuat pesan Presiden lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan rakyat. Walaupun mungkin ajudannya sport jantung jika isi pidatonya ada yang diluar konteks.

Namun, di balik kekuatan komunikasinya, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Terutama mengenai ketepatan angka, pilihan kata, konsistensi informasi, serta kecenderungan menggunakan ungkapan yang sangat kuat untuk menggambarkan keberhasilan pemerintah. Kejadian ini sering berulang dan menjadi santapan medsos.

Salah satu contoh yang paling banyak mendapat perhatian adalah cerita mengenai seorang pekerja pengupas bawang. Dalam penyampaian lisan, Presiden sempat menyebut upah mengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Angka tersebut tentu terdengar tidak masuk akal. Dalam naskah resmi kemudian tertulis Rp700 per kilogram bukan bawang tapi kain perca.

Perbedaan itu menunjukkan kemungkinan besar terjadi salah ucap. Kesalahan seperti ini sebenarnya manusiawi. Siapa pun dapat salah menyebut angka, terlebih dalam pidato panjang yang memuat begitu banyak data. Tentu tidak terlepas factor umur juga.

Persoalannya bukan semata-mata karena Presiden salah menyebut angka. Yang lebih penting adalah bagaimana kesalahan tersebut dikoreksi. Dalam sebuah pidato kenegaraan, terutama yang menjadi rujukan publik, akademisi, media, dan lembaga negara, setiap koreksi sebaiknya disampaikan secara terbuka. Dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas mana angka yang terucap dan mana angka yang sebenarnya dimaksud. Tapi apakah ada yang berani orang yang didekat Presiden menyampaikan koreksi itu. Ternyata tidak ada yang berani. Jadilah itu santapan para netizen. 

Persoalan seperti ini mungkin terlihat sederhana. Namun dalam pidato seorang kepala negara, ketepatan istilah ekonomi dan matematika sangat penting. Angka bukan sekadar pelengkap pidato. Angka digunakan untuk menunjukkan keberhasilan, memberikan keyakinan kepada masyarakat, dan menjadi dasar penilaian terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, ketelitian terhadap angka seharusnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan pidato Presiden.

Antara Data dan Retorika

Presiden Prabowo memiliki gaya komunikasi yang khas. Ia tidak hanya membacakan angka dan laporan. Ia menggunakan cerita, menyebut contoh masyarakat, memberikan penekanan, melakukan improvisasi, bahkan terkadang menggunakan humor. Dari sudut komunikasi politik, gaya seperti ini sangat efektif.

Masyarakat tentu lebih mudah mengingat cerita tentang seorang petani, pekerja, siswa, atau ibu rumah tangga dibandingkan harus mengingat deretan angka dalam laporan pemerintah. Cerita membuat persoalan besar menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang mendengarkannya juga tertarik.

Namun komunikasi seperti ini juga mempunyai risiko. Ketika sebuah pidato terlalu banyak menggunakan improvisasi, kemungkinan terjadinya salah ucap menjadi lebih besar. Ketika suatu keberhasilan ingin disampaikan dengan bahasa yang sangat kuat, muncul pula kecenderungan menggunakan kata-kata seperti “tertinggi”, “terbesar”, “pertama dalam sejarah”, atau “meningkat ratusan persen”.

Ungkapan seperti itu memang efektif menarik perhatian. Tetapi setiap pernyataan yang bersifat mutlak harus mempunyai dasar yang sangat kuat. Tidak boleh keliru.

Sebagai contoh, ketika pemerintah menyampaikan bahwa suatu kebijakan merupakan yang “pertama dalam sejarah Indonesia”, pertanyaannya adalah: pertama dalam hal apa? Indonesia bangsa yang paling Bahagia di dunia? Pertanyaannya apa ukuran yang digunakan.

Apakah benar-benar belum pernah ada sebelumnya? Apakah yang dimaksud adalah programnya, kelembagaannya, skalanya, atau mekanisme pelaksanaannya?

Tanpa penjelasan yang cukup, sebuah pernyataan yang sebenarnya memiliki substansi baik dapat justru menimbulkan perdebatan karena penggunaan bahasa yang terlalu luas.

Di sinilah terdapat perbedaan antara komunikasi yang kuat dan komunikasi yang presisi. Idealnya, keduanya berjalan bersama.

Mencampurkan Realisasi dan Target

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pidato pemerintah adalah perbedaan antara sesuatu yang sudah tercapai dengan sesuatu yang masih menjadi target.

Masyarakat harus dapat dengan mudah membedakan antara: apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sedang berjalan, apa yang baru direncanakan, dan apa yang ditargetkan akan tercapai pada masa mendatang.

Masalah muncul ketika semua angka tersebut disampaikan dalam satu rangkaian narasi keberhasilan.

Target pembangunan tentu penting. Proyeksi ekonomi juga penting. Tetapi target bukanlah realisasi. Rencana pembangunan rumah sakit, sekolah, koperasi, infrastruktur, atau program lainnya belum dapat disebut sebagai hasil sebelum benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat.

Karena itu komunikasi pemerintah sebaiknya menggunakan istilah yang sangat jelas. Misalnya: “sudah terealisasi” untuk sesuatu yang selesai, “sedang dilaksanakan” untuk kegiatan yang berjalan, “ditargetkan” untuk sasaran mendatang, dan “diproyeksikan” untuk perkiraan berdasarkan perhitungan tertentu.

Pembedaan sederhana seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Keberhasilan Juga Harus Dilihat Secara Utuh

Pidato Presiden banyak menekankan keberhasilan berbagai program pemerintah. Hal tersebut tentu wajar. Presiden mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya.

Namun yang perlu diperhatikan dalam pidato pemerintah adalah perbedaan antara sesuatu yang sudah tercapai dengan sesuatu yang masih menjadi target.

Masyarakat harus dapat dengan mudah membedakan antara: apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sedang berjalan, apa yang baru direncanakan, dan apa yang ditargetkan akan tercapai pada masa mendatang.

Masalah muncul ketika semua angka tersebut disampaikan dalam satu rangkaian narasi keberhasilan.

Target pembangunan tentu penting. Proyeksi ekonomi juga penting. Tetapi target bukanlah realisasi. Rencana pembangunan rumah sakit, sekolah, koperasi, infrastruktur, atau program lainnya belum dapat disebut sebagai hasil sebelum benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat.

Karena itu komunikasi pemerintah sebaiknya menggunakan istilah yang sangat jelas. Misalnya: “sudah terealisasi” untuk sesuatu yang selesai, “sedang dilaksanakan” untuk kegiatan yang berjalan, “ditargetkan” untuk sasaran mendatang, dan “diproyeksikan” untuk perkiraan berdasarkan perhitungan tertentu.

Pembedaan sederhana seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Keberhasilan Juga Harus Dilihat Secara Utuh

Pidato Presiden banyak menekankan keberhasilan berbagai program pemerintah. Hal tersebut tentu wajar. Presiden mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya.

Namun yang perlu diperhatikan dalam pidato pemerintah adalah perbedaan antara sesuatu yang sudah tercapai dengan sesuatu yang masih menjadi target.

Masyarakat harus dapat dengan mudah membedakan antara: apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sedang berjalan, apa yang baru direncanakan, dan apa yang ditargetkan akan tercapai pada masa mendatang.

Masalah muncul ketika semua angka tersebut disampaikan dalam satu rangkaian narasi keberhasilan.

Target pembangunan tentu penting. Proyeksi ekonomi juga penting. Tetapi target bukanlah realisasi. Rencana pembangunan rumah sakit, sekolah, koperasi, infrastruktur, atau program lainnya belum dapat disebut sebagai hasil sebelum benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat.

Karena itu komunikasi pemerintah sebaiknya menggunakan istilah yang sangat jelas. Misalnya: “sudah terealisasi” untuk sesuatu yang selesai, “sedang dilaksanakan” untuk kegiatan yang berjalan, “ditargetkan” untuk sasaran mendatang, dan “diproyeksikan” untuk perkiraan berdasarkan perhitungan tertentu.

Pembedaan sederhana seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Keberhasilan Juga Harus Dilihat Secara Utuh

Pidato Presiden banyak menekankan keberhasilan berbagai program pemerintah. Hal tersebut tentu wajar. Presiden mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya.

Namun setiap keberhasilan sebaiknya tidak hanya diukur melalui besarnya anggaran, banyaknya program, atau jumlah penerima manfaat.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa hasil akhirnya bagi masyarakat? Misalnya jika anggaran suatu program meningkat, apakah kualitas pelayanan juga meningkat?

Jika jumlah fasilitas bertambah, apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan? Jika pendapatan suatu badan usaha meningkat, apa penyebab sebenarnya?

Apakah karena perbaikan tata kelola, peningkatan produksi, perubahan harga pasar, kondisi ekonomi global, atau kombinasi berbagai faktor?

Dalam kebijakan publik, hubungan sebab-akibat tidak selalu sederhana. Sebuah angka yang meningkat setelah suatu kebijakan diterapkan belum tentu sepenuhnya merupakan akibat kebijakan tersebut. Bisa terdapat banyak faktor lain yang ikut memengaruhinya. Tidak ada factor Tunggal terkait Masyarakat.

Karena itu pemerintah perlu berhati-hati dalam menghubungkan sebuah keberhasilan langsung dengan satu kebijakan tertentu. Hal ini penting disadari oleh siapapun yang ditugaskan membuat Pidato Presiden. 

Masalah Utamanya Bukan Sekadar Salah Ucap

Kasus “pengupas bawang” sebenarnya bukan persoalan terbesar dari sebuah pidato kenegaraan. Justru karena angka Rp700.000 per kilogram terdengar sangat tidak masuk akal, masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa kemungkinan terjadi kesalahan. Tapi tidak ada koreksi spontan dari Presiden*.

Yang lebih perlu diperhatikan jika angka-angka yang terdengar masuk akal tetapi ternyata menggunakan dasar perhitungan yang kurang tepat. Kesalahan seperti itu jauh lebih sulit diketahui masyarakat.

Begitu pula ketika data suatu daerah digunakan untuk menggambarkan keadaan nasional, atau ketika suatu target disampaikan seolah-olah sudah menjadi capaian.

Karena itulah kualitas pidato kenegaraan tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan Presiden berbicara dengan menarik. Di belakang pidato tersebut seharusnya terdapat proses verifikasi yang kuat. Oleh orang yang kompeten, professional dan berintegritas. 

Setiap kementerian dan lembaga yang memberikan data kepada Presiden perlu memastikan bahwa angka yang disampaikan sudah benar. Karena proses koreksi di Kementerian itu berlapis, dan jauh-jauh hari Bappenas sudah mengingatkan. 

Tim penyusun pidato perlu memastikan bahwa data antarbagian konsisten. Tidak boleh main-main dan harus memahami konteks.

Istana juga sebaiknya memiliki mekanisme koreksi apabila setelah pidato ditemukan kesalahan angka atau penyebutan. Koreksi bukanlah tanda kelemahan pemerintah.

Sebaliknya, bawang” sebenarnya bukan persoalan terbesar dari sebuah pidato kenegaraan. Justru karena angka Rp700.000 per kilogram terdengar sangat tidak masuk akal, masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa kemungkinan terjadi kesalahan. Tapi tidak ada koreksi spontan dari Presiden*.

Yang lebih perlu diperhatikan jika angka-angka yang terdengar masuk akal tetapi ternyata menggunakan dasar perhitungan yang kurang tepat. Kesalahan seperti itu jauh lebih sulit diketahui masyarakat.

Begitu pula ketika data suatu daerah digunakan untuk menggambarkan keadaan nasional, atau ketika suatu target disampaikan seolah-olah sudah menjadi capaian.

Karena itulah kualitas pidato kenegaraan tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan Presiden berbicara dengan menarik. Di belakang pidato tersebut seharusnya terdapat proses verifikasi yang kuat. Oleh orang yang kompeten, professional dan berintegritas. 

Setiap kementerian dan lembaga yang memberikan data kepada Presiden perlu memastikan bahwa angka yang disampaikan sudah benar. Karena proses koreksi di Kementerian itu berlapis, dan jauh-jauh hari Bappenas sudah mengingatkan. 

Tim penyusun pidato perlu memastikan bahwa data antarbagian konsisten. Tidak boleh main-main dan harus memahami konteks.

Istana juga sebaiknya memiliki mekanisme koreksi apabila setelah pidato ditemukan kesalahan angka atau penyebutan. Koreksi bukanlah tanda kelemahan pemerintah.

Sebaliknya, keberanian mengatakan bahwa suatu angka perlu diperbaiki justru menunjukkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya.

Gaya Prabowo Kuat, tetapi Presisi Tetap Dibutuhkan

Jika dilihat dari aspek komunikasi, Presiden Prabowo memiliki kemampuan yang kuat dalam membangun perhatian audiens. Bahasanya relatif langsung, ekspresif, dan sering kali mudah dipahami masyarakat.

Ia mampu mengubah persoalan ekonomi yang rumit menjadi cerita yang sederhana. Ini merupakan kekuatan besar dalam komunikasi kepemimpinan.

Namun semakin kuat kemampuan seorang pemimpin memengaruhi persepsi masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan benar.

Presiden bukan hanya seorang komunikator politik. Presiden juga merupakan sumber informasi resmi negara. Bahasa tubuh, anggukan atau gelengan kepala Presiden sudah menjadi kebijakan. Jadi harus digunakan secara terukur.

Ketika Presiden mengatakan suatu angka, masyarakat memiliki alasan untuk menganggap angka tersebut telah melalui proses pemeriksaan.

Karena itu pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara retorika dan data, antara keyakinan politik dan ketelitian teknokratis, serta antara keinginan menunjukkan keberhasilan dan kewajiban menyampaikan keadaan secara utuh.

Apa Sebenarnya yang Sedang Terjadi?

Jika melihat keseluruhan pidato, rasanya terlalu berlebihan apabila setiap kekeliruan langsung dianggap sebagai kebohongan atau manipulasi.

Sebagian kemungkinan memang merupakan salah ucap. Sebagian mungkin disebabkan ketidaktepatan dalam menerjemahkan angka menjadi persentase.

Sebagian lainnya muncul karena gaya komunikasi Presiden yang spontan dan penuh penekanan.

Namun jika kejadian seperti ini berulang, persoalannya tidak lagi hanya berada pada pribadi Presiden.

Kita perlu bertanya mengenai kualitas sistem komunikasi pemerintah. Kualitas Manteri dan Kepala Badan dilingkaran Presiden. 

Siapa yang memeriksa angka? Siapa yang memastikan konsistensi data antar-kementerian? Siapa yang melakukan pemeriksaan akhir terhadap pidato Presiden?

Dan bagaimana mekanisme koreksi dilakukan apabila terdapat kesalahan? Akhirnya siapa yang paling bertanggungjawab? Harus ada yang mengakui. Jika tidak mereka itu sudah permainkan Presidennya. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menertawakan salah ucap mengenai pengupas bawang. Karena pada akhirnya yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi negara.

Pidato Presiden seharusnya bukan hanya mampu membangkitkan optimisme. Ia juga harus menjadi rujukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu berbicara dengan kuat. Tetapi negara juga membutuhkan komunikasi pemerintahan yang akurat, transparan, dan terbuka terhadap koreksi. Karena komunikasi yang baik bukanlah komunikasi yang tidak pernah salah.

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berani menyampaikan keberhasilan secara proporsional, mengakui persoalan yang belum selesai, menggunakan data secara tepat, dan segera memperbaiki kesalahan ketika kekeliruan terjadi.

Di situlah pidato seorang Presiden memperoleh kekuatan yang sesungguhnya: bukan hanya karena mampu membuat rakyat percaya, tetapi karena apa yang disampaikan memang layak untuk dipercaya. (Azwar)

Cibubur, 16 Agustus 2026