Usai Bongkar Dugaan Jaringan Minyak Ilegal di Muaro Bungo, Jurnalis Siginjai One Mengaku Diteror dan Dipaksa Bertemu
JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Kebebasan pers kembali diuji. Usai mempublikasikan serangkaian laporan investigasi mengenai dugaan jaringan penyimpanan dan distribusi minyak ilegal di Kabupaten Muaro Bungo, tim jurnalis Siginjai One mengaku mendapat intimidasi melalui pesan pribadi yang berisi ancaman, tuduhan tanpa dasar, hingga desakan untuk melakukan pertemuan di lokasi yang ditentukan sepihak.
Menurut redaksi, seluruh identitas pengirim beserta jejak komunikasi telah didokumentasikan dan diamankan sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum.
Alih-alih memberikan hak jawab atau membantah isi pemberitaan dengan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang menghubungi jurnalis disebut berulang kali mendesak agar dilakukan pertemuan langsung. Bahkan, dalam pesan tersebut terdapat permintaan agar jurnalis datang dengan membawa belasan hingga puluhan orang.
Redaksi menilai pola komunikasi tersebut merupakan bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik yang sedang mengungkap dugaan praktik pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik.
"Kami tidak akan menghentikan kerja jurnalistik hanya karena adanya ancaman. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mekanisme yang benar adalah menggunakan hak jawab atau menempuh jalur hukum, bukan melakukan intimidasi terhadap jurnalis," tegas Redaksi Siginjai One.
Redaksi juga menyatakan seluruh rekaman percakapan, identitas pengirim, dan bukti digital lainnya telah diamankan dan siap diserahkan kepada aparat penegak hukum apabila dibutuhkan.
Siginjai One menegaskan investigasi yang dilakukan belum berakhir. Redaksi menyebut masih terdapat sejumlah fakta yang tengah didalami dan akan dipublikasikan secara bertahap setelah melalui proses verifikasi sesuai prinsip jurnalistik.
Selain itu, Siginjai One mengajak masyarakat untuk turut mengawal kebebasan pers. Menurut redaksi, setiap bentuk ancaman terhadap jurnalis bukan hanya menyasar individu, tetapi juga berpotensi menghambat hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.
"Pers bekerja untuk kepentingan publik. Ancaman tidak akan menghentikan upaya mengungkap fakta. Kami akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutup pernyataan redaksi.
