Bupati MONAS Bidik Kemandirian Fiskal Simeulue, PAD Jadi Perhatian
JAKARTA, Wartapembaruan.co.id — Upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Simeulue. Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, S.H., M.H. (MONAS), mengikuti Workshop Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi Pimpinan Daerah yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Forum tersebut menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat strategi peningkatan PAD sekaligus membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
Dalam kegiatan itu, para pimpinan daerah mendapatkan penguatan terkait implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mencakup aspek regulasi dan penegakan hukum, administrasi pengelolaan pendapatan, hingga pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan optimalisasi PAD.
Bagi Simeulue, penguatan PAD memiliki arti strategis. Dengan karakteristik daerah kepulauan dan berbagai keterbatasan fiskal, kemampuan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu kunci untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.
Karena itu, kehadiran Bupati MONAS dalam forum bersama pemerintah pusat tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi diharapkan menjadi bagian dari upaya membawa pulang kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan sesuai potensi serta karakteristik Kabupaten Simeulue.
Peningkatan PAD juga tidak diarahkan semata-mata untuk menambah beban masyarakat. Sebaliknya, optimalisasi harus dilakukan melalui pendataan potensi yang lebih baik, pelayanan yang mudah, sistem administrasi yang tertib, serta digitalisasi yang mampu menciptakan transparansi dan meminimalkan kebocoran penerimaan.
Kegiatan ini turut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara kepala daerah dengan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan fiskal, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda dan Kepala Bappeda.
Pemerintah Kabupaten Simeulue diharapkan mampu menindaklanjuti hasil workshop tersebut melalui pemetaan potensi PAD, pembenahan sistem pemungutan, penguatan basis data wajib pajak dan retribusi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
