JAMBI, Wartapembaruan.co.id — Kisruh sertifikat warga yang terdampak kawasan yang disebut sebagai “zona merah” eks Pertamina kembali memanas. Puluhan warga kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor BPN Kota Jambi, Rabu (2/9/2026), setelah sebelumnya aksi serupa digelar pada Selasa.

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Cecep Suryana. Ia menegaskan, aksi kembali dilakukan setelah persoalan perizinan aksi sebelumnya diselesaikan.

“Kalau kemarin kami sudah melakukan aksi, tetapi terkait izin. Setelah izin kami ajukan, hari ini kami kembali melakukan aksi. Kami akan aksi selama tiga hari berturut-turut. Kalau belum selesai, kami akan ajukan lagi,” tegas Cecep kepada awak media.

Menurut Cecep, tuntutan utama warga sederhana, yakni meminta BPN Kota Jambi membuka blokir sertifikat warga yang selama ini terdampak persoalan zona merah.

Ia mempertanyakan sikap BPN yang disebut telah menyatakan sertifikat warga sah, namun pada saat bersamaan sertifikat tersebut masih dalam kondisi terblokir.

“BPN sendiri menyatakan sertifikat kami sah. Pertanyaannya, kalau sah, kenapa diblokir?” ujarnya.

Cecep bahkan menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemblokiran tersebut. Menurutnya, BPN seharusnya mampu memberikan penjelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat, bukan membiarkan warga terus berada dalam ketidakpastian.

“Kita akan demo terus sampai persoalan zona merah ini selesai,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dan instansi terkait segera menyelesaikan persoalan tersebut sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

“Jangan sampai terjadi korban. Kami sudah korban waktu, korban biaya. Jangan sampai nanti ada korban jiwa karena persoalan ini terus diperpanjang,” katanya.

Cecep juga menyebut terdapat sekitar 5.506 sertifikat yang menurut pihak warga mengalami pemblokiran oleh BPN Kota Jambi. Selain itu, masih terdapat sejumlah sertifikat yang berstatus pending.

Sementara itu, perwakilan warga, Noval, mengungkapkan bahwa dalam aksi tersebut sebanyak 10 orang perwakilan warga dipanggil untuk mengikuti mediasi dengan pihak BPN Kota Jambi.

Menurut Noval, massa sudah berada di lokasi sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, perwakilan warga baru dipersilakan mengikuti pertemuan sekitar pukul 14.00 WIB.

Dalam mediasi tersebut, kata Noval, muncul dua opsi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar.

Pertama, BPN Kota Jambi menerbitkan surat keputusan yang menerangkan status lebih dari 5.500 sertifikat tersebut berkaitan dengan kawasan zona merah eks Pertamina.

Kedua, BPN Kota Jambi menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sekitar 5.500 sertifikat tersebut clear dan tidak masuk zona merah.

“Namun Kepala BPN Kota Jambi tidak memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Artinya, hari ini belum ada penyelesaian,” ujar Noval.

Mediasi tersebut dihadiri Kepala BPN Kota Jambi, pihak kepolisian serta sejumlah staf BPN.

Warga menegaskan aksi tidak akan berhenti sampai terdapat kepastian mengenai status sertifikat mereka. Mereka meminta BPN dan pemerintah memberikan kejelasan secara tertulis agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Kini bola berada di tangan BPN Kota Jambi dan instansi terkait. Warga tidak hanya menuntut jawaban, tetapi juga kepastian hukum atas sertifikat yang mereka klaim sah.

Persoalan ini juga masih memerlukan penjelasan resmi dari BPN Kota Jambi maupun pihak terkait mengenai dasar hukum pemblokiran, jumlah sertifikat yang terdampak, serta status sebenarnya kawasan yang disebut sebagai zona merah eks Pertamina.