150 Guru Besar Desak Gibran Mundur* : *Hadiah Pahit Dua Tahun Prabowo

Penulis Chazali H.Situmorang (CHS) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur, yang diberitakan datang dari 150 guru besar melalui surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia bertanggal 19 Oktober 2026, saya pandang sebagai hadiah pahit bagi Prabowo Subianto. Peringatan itu muncul menjelang genap dua tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2026. Di tengah penilaian atas hasil kerja pemerintah, persoalan etika kepemimpinan kembali menuntut jawaban. 

Guru besar memiliki tanggung jawab mendidik masyarakat dan menjaga kejujuran dalam kehidupan akademik. Tanggung jawab itu juga memberi mereka alasan untuk mengingatkan penguasa ketika melihat persoalan etika. Pendapat mereka tetap dapat diuji dan diperdebatkan. Namun, Prabowo patut menanggapinya dengan kesungguhan yang sepadan dengan kedudukan para penyampai kritik dan persoalan yang mereka ajukan.

Menurut saya, setelah peringatan itu disampaikan, Prabowo tidak lagi memiliki alasan moral untuk sekadar mempertahankan keadaan. Ia harus menjelaskan sikapnya terhadap keberatan yang terus diarahkan kepada wakilnya.

Apa lagi yang ditunggu? Kritik sudah disampaikan secara terbuka. Presiden semestinya menjawabnya dengan alasan yang dapat diperiksa rakyat dan langkah yang dapat diihat hasilnya. Beban etik tersebut memiliki latar yang nyata.

Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK setelah pemeriksaan pelanggaran etik terkait penanganan perkara yang mencakup Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan etik itu ditujukan kepada Anwar Usman. Bagi saya, peristiwa tersebut tetap menjadi alasan kuat untuk menuntut standar kepatutan yang lebih tinggi dalam kepemimpinan nasional. 

Kemenangan dalam pemilu memberikan mandat untuk memerintah sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkan cara kekuasaan digunakan. 

Mandat itu tidak membuat pejabat kebal terhadap penilaian moral. Rakyat berhak terus bertanya apakah pemimpinnya memberi teladan yang layak. Ketika pertanyaan tersebut datang pula dari kalangan pendidik, pemerintah seharusnya menyediakan jawaban yang terang, bukan membiarkannya tenggelam oleh pembelaan politik.

Saya mendukung desakan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela demi kehormatan jabatan dan pemulihan kepercayaan publik. Seorang pejabat harus mampu menilai kapan keberadaannya membantu pemerintahan dan kapan justru memperpanjang persoalan. 

Keberanian melepaskan jabatan dapat menjadi bentuk tanggung jawab. Bertahan semata-mata karena masih tersedia dukungan politik tidak cukup untuk menjawab keberatan moral.

Prabowo juga perlu mengambil sikap yang jelas. Presiden memang tidak dapat memecat wakil presiden seperti memberhentikan menteri. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian melalui peran DPR, MK, dan MPR dengan syarat serta prosedur tertentu. Surat terbuka guru besar tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya syarat pemberhentian. Pengunduran diri sukarela dan proses pemberhentian konstitusional harus dibedakan.

Batas kewenangan itu tetap menyisakan ruang bagi tanggung jawab politik Presiden. Prabowo dapat menanggapi isi surat, meminta penjelasan terbuka, dan menyampaikan penilaiannya tentang kepatutan seorang pejabat untuk terus menjabat. Ia juga dapat mendorong pilihan pengunduran diri secara sukarela. Menghormati konstitusi tidak mengharuskan Presiden menghindari pembicaraan yang sulit dengan wakilnya sendiri.

Pertanyaan berikutnya memang tidak nyaman: apakah Prabowo masih menimbang perasaan Jokowi ketika menentukan sikap terhadap Gibran? Saya mengajukannya sebagai pertanyaan politik, bukan sebagai kesimpulan tentang pembicaraan pribadi yang tidak kita ketahui. Pertanyaan itu wajar karena publik membutuhkan kepastian bahwa keputusan Presiden lahir dari pertimbangan kepentingan negara, tanpa tunduk pada beban hubungan personal.

Menghormati mantan presiden merupakan sikap yang baik. Namun, penghormatan itu tidak boleh berubah menjadi kewajiban menjaga jabatan anaknya dengan mengabaikan keberatan masyarakat. Jika pertimbangan menjaga perasaan Jokowi memang memengaruhi sikap Presiden, pertimbangan tersebut harus ditempatkan di bawah tanggung jawab kepada rakyat. Perasaan warga yang menuntut keadilan dan keteladanan juga harus diperhitungkan.

Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kedudukan itu menuntut kebebasan mengambil keputusan, termasuk keputusan yang mungkin mengecewakan sahabat atau mitra politik. Bantuan pada masa pencalonan tidak boleh berkembang menjadi ikatan yang membatasi kewajiban seorang presiden. Rakyat perlu melihat bahwa pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan sanggup menentukan sikap atas dasar penilaiannya sendiri.

Pada 6 Oktober 2026, Prabowo menyatakan, "Kita bersama rakyat! Kita siap mati untuk rakyat!" Pernyataan yang diberitakan TVRI itu menunjukkan betapa besar janji pengabdian yang ia letakkan di hadapan masyarakat. Janji sebesar itu pantas ditagih melalui keputusan sehari-hari, termasuk kesediaan mendengarkan kritik yang menyentuh orang paling dekat dalam susunan kepemimpinannya.

Karena itu, pertanyaan rakyat dapat disampaikan dengan sangat sederhana: demi rakyat atau demi Jokowi? Pertanyaan ini keras, tetapi harus dijawab melalui tindakan. Jika keberatan moral terus dibiarkan tanpa tanggapan yang memadai, jarak antara pidato pengabdian dan perilaku kekuasaan akan semakin terasa. Presiden sendiri yang harus menutup jarak tersebut dengan menunjukkan dasar serta arah keputusannya.

Menjawab kritik menuntut kedewasaan. Rakyat patut kesal apabila penjelasan yang disampaikan berkali-kali masih diperlakukan seolah belum dimengerti. Pemerintahan tidak boleh menunjukkan nalar kekanak-kanakan yang menganggap persoalan selesai selama jabatan tetap aman. Pejabat dewasa seharusnya dapat memahami akibat tindakannya bagi kepercayaan masyarakat, lalu bersedia menanggung konsekuensi dari pilihan yang diambilnya.

saya tertuju pada mutu pertimbangan dan tanggung jawab pemimpin. Jabatan tinggi tidak otomatis membuat seseorang matang dalam menghadapi keberatan. Kematangan terlihat ketika pejabat mau menjelaskan, menerima pemeriksaan atas alasannya, dan mengoreksi sikap apabila memang diperlukan. Rakyat tidak semestinya terus dibebani tugas menjelaskan mengapa kejujuran dan kepatutan berlaku juga bagi orang yang memegang kekuasaan.

Dua tahun pemerintahan semestinya memberi cukup waktu bagi Prabowo untuk menunjukkan watak kepemimpinannya. Ia perlu menilai apakah kebersamaan politik yang dipertahankan masih membantu tugas negara atau justru mengganggu kepercayaan publik. Penilaian itu harus dilakukan dengan jujur. Persoalan yang terus ditunda dapat menghabiskan perhatian pemerintah yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Saya juga tidak menganggap suara 150 guru besar otomatis mewakili seluruh rakyat. Indonesia memiliki warga dengan pilihan politik yang beragam. Justru karena itulah Presiden perlu menjawab substansi kritik secara terbuka. Dengan penjelasan yang dapat diuji, masyarakat dapat menilai sendiri kekuatan alasan pemerintah dan alasan para pengkritiknya. Penghormatan kepada demokrasi membutuhkan ruang untuk penilaian semacam itu.

Bagi Gibran, desakan mundur seharusnya menjadi kesempatan melakukan penilaian diri secara sungguh-sungguh. Ia perlu bertanya apakah mempertahankan jabatan dalam situasi ini merupakan pilihan terbaik bagi pemerintahan dan masyarakat. 

Menurut saya, mengundurkan diri secara sukarela merupakan pilihan yang patut diambil. Langkah itu akan menunjukkan bahwa kepentingan jabatan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab moral

Bagi Prabowo, langkah mendesak sekarang adalah menanggapi peringatan tersebut secara langsung dan menyampaikan sikap politik yang tegas. Jika ia menilai Gibran tetap layak mendampinginya, jelaskan alasannya kepada publik. Jika ia mengakui keberatan moral itu beralasan, dorong penyelesaian yang sesuai konstitusi. Kejelasan sikap akan memungkinkan rakyat menilai tanggung jawab Presiden tanpa terus menerka-nerka.

Saya berpandangan Prabowo seharusnya mendorong Gibran mundur secara sukarela. Peringatan para guru besar sudah memberikan alasan yang cukup untuk membuka pembicaraan itu dengan serius. Pada dua tahun pemerintahannya, Prabowo harus membuktikan bahwa janji pengabdian kepada rakyat memandu keberanian mengambil keputusan. Apa lagi yang ditunggu? Rakyat berhak memperoleh jawaban dari presiden yang berjanji bekerja dan berkorban untuk mereka. (Azwar)