Lampung Genjot Pengendalian Inflasi dan Program Perumahan
BANDAR LAMPUNG,.wartapembaruan.co.id- Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah cepat untuk mengamankan stabilitas harga bahan pokok sekaligus memuluskan program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut ditegaskan saat Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah secara daring dari Command Center Diskominfotik, Senin (19/10/2026).
Langkah sinergis bersama pemerintah pusat ini dinilai sangat vital, mengingat dinamika harga komoditas pangan nasional saat ini sangat dipengaruhi oleh tantangan cuaca ekstrem, musim kemarau panjang, serta risiko bencana alam.
Dalam forum nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, masalah harga bahan pokok menjadi sorotan utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahun kalender (year-to-date) hingga September 2026 telah menyentuh angka 2,17%, dengan sektor pangan dan transportasi sebagai penyumbang terbesar.
Direktur Statistik Harga BPS, Sarpono, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 36 provinsi cenderung melonjak pada pertengahan Oktober 2026, terutama dipicu oleh melambungnya harga cabai merah dan cabai rawit di lebih dari 269 daerah.
Menanggapi fenomena tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa stok cabai secara nasional sebenarnya relatif aman. Produksi cabai rawit yang mencapai kurang lebih 134 ribu ton dan cabai besar sekitar 117 ribu ton dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan masyarakat sebesar 70 ribu hingga 80 ribu ton.
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Martiyanto, menyebutkan bahwa persoalan mendasar terletak pada alur distribusi pasokan, khususnya di wilayah Sumatra yang mencatatkan lonjakan harga tinggi seperti di Solok, Karo, dan Aceh. Guna mengatasinya, Kementan menerjunkan lima tim khusus ke daerah-daerah terdampak untuk menyalurkan bantuan bibit, pupuk, serta sarana produksi pertanian.
Selain penanganan inflasi pangan, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi akselerasi Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Plt. Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul, melaporkan realisasi positif kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah menyasar 42.636 penerima manfaat hingga Oktober 2026. Sementara itu, untuk program Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 0 Rupiah, capaian nasional telah menembus 183.121 unit dari target 206.954 unit tahun ini.
Guna memastikan seluruh target tercapai, pemerintah pusat terus memacu puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota untuk segera merampungkan konfirmasi data retribusi daerah.
Melalui perwakilannya, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, menegaskan Pemprov Lampung siap memperkuat regulasi lokal serta mengawal ketat rantai pasok pangan di wilayah bumi Ruwa Jurai demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.(**)
