Buruh DKI Tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang UMP 2027
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan tersebut menjadi Rp6.210.000 sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” tegas Said Iqbal di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Iqbal, kenaikan sekitar Rp407.000 tersebut belum memadai untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya kebutuhan hidup di Jakarta. Ia menegaskan, penetapan upah harus mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi.
“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, peningkatan daya beli memerlukan sejumlah kebijakan yang saling mendukung, mulai dari kenaikan upah, jaminan sosial, hingga pengendalian harga barang. Karena itu, perjuangan buruh menuntut kenaikan upah memiliki hubungan langsung dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Ia juga menyoroti sikap sebagian masyarakat yang mengeluhkan penurunan daya beli, tetapi mempersoalkan aksi buruh ketika memperjuangkan kenaikan upah.
“Mana yang lebih penting? Mengganggu lalu lintas satu hari, itu pun hanya beberapa jam macet, dengan daya beli atau kemiskinan yang sepanjang tahun?” jelas Said Iqbal.
Menurut Iqbal, UMP yang ditetapkan belum mencapai kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta. Ia meminta pemerintah daerah menjadikan pemenuhan kebutuhan hidup dan pemulihan daya beli sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan besaran kenaikan.
Alasan penolakan berikutnya adalah potensi UMP Jakarta kembali berada di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Iqbal memperkirakan, apabila upah minimum daerah tersebut naik sekitar 7–8 persen, nilainya dapat melampaui UMP Jakarta yang telah diumumkan.
Ia menekankan bahwa angka daerah pembanding itu masih berupa proyeksi, sementara proses penetapan upah minimum di daerah lain masih berlangsung.
Menurutnya, perbandingan tersebut harus menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta. Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis dan lokasi kantor berbagai perusahaan besar, sementara biaya hidup yang ditanggung pekerja juga tinggi.
“Pengusaha Bekasi bisa mampu lebih tinggi upahnya. Pengusaha Karawang bisa,” kata Iqbal, mempertanyakan alasan kemampuan perusahaan apabila digunakan untuk membatasi kenaikan upah di Jakarta.
Iqbal juga mengkritik penggunaan istilah “jalan tengah” dalam penetapan UMP. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus dinilai dari kemampuan upah memenuhi kebutuhan hidup dan memperkecil kesenjangan, bukan hanya dari tercapainya kompromi angka antara tuntutan buruh dan pengusaha.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Jakarta semestinya memberikan manfaat yang lebih terasa bagi pekerja. Karena itu, unsur buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula kenaikan upah minimum.
Terkait fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, Iqbal meminta agar manfaatnya bagi pekerja dievaluasi berdasarkan jangkauan penerima dan akses nyata.
Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh buruh beserta keluarganya telah menerima manfaat. Pemerintah perlu memperhatikan persyaratan penerima, kuota, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan perjalanan kerja buruh.
Atas dasar itu, KSPI dan Partai Buruh menyampaikan sejumlah tuntutan dan langkah lanjutan:
1. Mendesak revisi UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan.
2. Menyiapkan langkah hukum melalui KSPI DKI Jakarta, diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan kampanye publik dan aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta, dengan pelaksanaan lebih lanjut ditentukan oleh jajaran serikat pekerja.
4. Meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP dan kebijakan perlindungan daya beli pekerja.
5. Mendesak penetapan UMSP DKI Jakarta 2027 yang lebih tinggi daripada UMSK Bekasi dan Karawang, sebagai tuntutan perlindungan bagi pekerja di sektor terkait.
“Buruh meminta Rp6.210.000,” tegas Iqbal. Ia menyatakan angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan, sehingga penolakan terhadap keputusan gubernur memiliki dasar tuntutan yang jelas.
Iqbal menegaskan KSPI akan terus memperjuangkan revisi melalui dialog, jalur hukum, dan aksi serikat pekerja. Ia juga meminta masyarakat melihat perjuangan kenaikan upah sebagai bagian dari kepentingan bersama untuk memulihkan daya beli. "Buruh akan berjuang,” pungkas Said Iqbal. (Azwar)
