"Gurita Perusahaan sawit 160 Jambi, 6 Grup Raksasa Kuasai Tanjab Barat, UU No.10/2026 Ancam Hitung Kumulatif Grup Usaha, Skandal Pelepasan 10.200 Ha Th. 1990 Contoh Cacat Penguasaan"

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wartapembaruan.co.id – Pemerintah melalui UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria Pasal 37 resmi membatasi penguasaan lahan korporasi secara kumulatif satu grup usaha dengan target rasio gini tanah 0,30. Aturan ini menjadi alarm bagi seluruh gurita perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

*ISI GLOBAL:*

Data BPS Direktori Sawit 2022 mencatat, di Provinsi Jambi terdapat *160 perusahaan sawit (148 swasta)*. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kantong terbesar. Hasil investigasi WartaPembaruan.co.id mengidentifikasi minimal *6 grup usaha besar* yang beroperasi di Tanjab Barat:

1.  *Asian Agri Group / Raja Garuda Mas (Milik Konglomerat Sukanto Tanoto)*

2.  *Astra Agro Lestari Group*

3.  *Sinar Mas Group / Golden Agri Resources (GAR)*

4.  *Wilmar International Group*

5.  *Bakrie Plantation Group*

6.  *PTPN Group (BUMN)*

Selama ini, modus satu grup memecah menjadi puluhan PT untuk menghindari batas maksimum penguasaan berhasil. Dengan UU No.10/2026 Pasal 37, semua PT terafiliasi dalam satu grup kini *wajib dihitung kumulatif*. Jika dijumlah, penguasaan satu grup di Tanjab Barat bisa puluhan ribu hektar, jauh melebihi prinsip keadilan dan memicu rasio gini >0,70 (ketimpangan ekstrem).

Pertanyaan kritis yang masih menunggu PP Pelaksana: berapa batas maksimum per grup? Bagaimana aturan pulau kecil dan pesisir yang relevan untuk Tanjab Barat? Mengapa BUMN, BUMD, Koperasi dikecualikan?

*STUDI KASUS SEBAGAI CONTOH: MHA DESA BADANG VS PT. DAS*

Untuk melihat bagaimana ketimpangan itu terjadi secara sistemik, http://WartaPembaruan.co.id mengambil *satu contoh kasus* di Desa Badang, Kec. Tungkal Ulu (Kode Desa 15.06.01.2001).

Kasus Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Badang dengan PT. Dasa Anugrah Sejati (PT. DAS) anak cabang PT. ASIAN AGRI pemiliknya konglomerat Sukanto Tanoto *hanya sebagian contoh* ketimpangan penguasaan pengelolaan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun contoh ini sangat telanjang dan memiliki kronologi cacat sejak awal:

*Kronologi Cacat Penguasaan PT. DAS (Contoh):*

- *1990:* PT. DAS awalnya dapat *Surat Pelepasan Kawasan Hutan Kemenhut RI seluas 10.200 hektar*. Faktanya, komplain Pemerintahan Desa saat itu tidak dilibatkan dan menyatakan *tidak pernah menyerahkan tanah leluhurnya* yang sudah jadi perkampungan, perdusunan, bahkan sudah ada pemakaman leluhur.

- *1997:* Selanjutnya PT. DAS yang dikelola cuma *9.077 hektar*. _Kemana selisih 1.123 Ha dari SK awal 10.200 Ha?_

- *2024 – Kini:* Pada pembaruan HGU sampai kini laporannya lebih kurang *8.887 hektar*. _Kemana lagi selisih 190 Ha?_

*Di dalam HGU 8.887 Ha yang dilaporkan hari ini, terdapat Tanah Ulayat MHA Desa Badang seluas 2.963 Ha (33,3%)* dengan bukti Surat Perladangan 1947, Tambo Adat, dan Makam Leluhur di koordinat *-1.1927, 103.0552*.

Inilah yang menjadi pertanyaan besar untuk audit global di Tanjab Barat:

> Apakah laporan dengan riil fakta lapangan semuanya sesuai? Pemerintah wajib audit ukur ulang sesuai fakta apakah ada di luar laporan atau ada yang sengaja disembunyikan?

Jika PT. DAS yang hanya satu anak cabang saja sudah ada selisih 1.313 Ha (10.200 – 8.887) dan masih menjepit 2.963 Ha tanah ulayat di dalamnya, bagaimana dengan puluhan PT lain dari 6 grup besar di Tanjab Barat?

*TUNTUTAN GLOBAL DENGAN LOKUS CONTOH DESA BADANG:*

1.  *Audit Kumulatif Grup:* BRAN wajib hitung kumulatif seluruh PT dalam satu grup (Asian Agri, Astra, Sinar Mas, Wilmar, dll) di Tanjab Barat sesuai Pasal 37 UU No.10/2026.

2.  *Audit Ukur Ulang Riil Lapangan:* Tidak hanya PT. DAS, tapi semua HGU di Tanjab Barat wajib ukur ulang drone. Cocokkan laporan kertas vs fakta lapangan.

3.  *Enclave Contoh:* Untuk contoh kasus Desa Badang, keluarkan 2.963 Ha dari HGU 8.887 Ha. Sisa HGU sah 5.924 Ha. Tetapkan 2.963 Ha sebagai Hak Komunal / LPRA Wilayah Adat.

Jika contoh kasus 2.963 Ha ini berhasil diselesaikan, ini akan menjadi preseden hukum untuk ratusan konflik serupa di Tanjab Barat.

*Penutup Investigasi:*

Kasus Badang vs PT. DAS bukan kasus tunggal. Ia adalah cermin. UU No.10/2026 Pasal 37 adalah pisau bedahnya untuk seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sumber Investigasi : BPS 2022, SK Pelepasan Kemenhut 1990 (10.200 Ha), Laporan HGU 1997 (9.077 Ha) & 2024 (8.887 Ha), UU No.10/2026 Pasal 37, Dokumen MHA Desa Badang.