Dua Saksi Bongkar Fakta Mengejutkan di Sidang PHI PT Buanamas Intitrans, Pekerja Akui Tak Pernah Diperlihatkan Peraturan Perusahaan
PALEMBANG, Wartapembaruan.co.id – Persidangan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara lima pekerja dan PT Buanamas Intitrans kembali bergulir di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu (18/11/2026). Agenda pemeriksaan dua saksi dari pihak penggugat justru mengungkap fakta yang memunculkan tanda tanya serius terkait penerapan aturan perusahaan.
Dua saksi, Reza Pratama dan Deby Purwansyah, yang merupakan rekan kerja para penggugat, memberikan keterangan di hadapan majelis hakim mengenai perselisihan hubungan kerja yang terjadi.
Fakta menarik terungkap ketika majelis hakim memperlihatkan dokumen peraturan perusahaan dan ketentuan ketenagakerjaan kepada kedua saksi. Keduanya mengaku terkejut karena selama bekerja di PT Buanamas Intitrans, mereka tidak pernah diperlihatkan, menerima penjelasan, ataupun membaca dokumen peraturan perusahaan tersebut.
Pengakuan ini menjadi sorotan dalam persidangan. Sebab, keberadaan dokumen aturan perusahaan tidak cukup hanya dibuktikan secara administratif. Persoalan yang harus diuji adalah apakah aturan tersebut benar-benar telah disosialisasikan dan diketahui oleh para pekerja.
Keterangan kedua saksi kini menjadi bagian penting dalam menguji bukti-bukti yang diajukan, khususnya terkait penerapan peraturan perusahaan terhadap pekerja.
Kuasa hukum penggugat dari Lembaga Bantuan Hukum, Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., dan Juanda, S.E., S.H., menegaskan bahwa kesaksian tersebut diharapkan membantu majelis hakim mengungkap fakta sebenarnya dalam hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
Meski saksi dari pihak tergugat tidak hadir, persidangan tetap berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat.
Perkara ini menyangkut nasib lima pekerja, yakni Mustarudin, Mustanul Hutabarat, Rahman Dita, Heriyanto, dan Haswandi. Mereka berharap majelis hakim memberikan putusan yang objektif, adil, serta mempertimbangkan seluruh fakta persidangan.
Majelis hakim menjadwalkan agenda kesimpulan pada 25 November 2026, sementara pembacaan putusan direncanakan pada 9 Desember 2026.
Kini pertanyaan besarnya: bagaimana mungkin peraturan perusahaan dijadikan alat pembuktian apabila para pekerja yang menjalankan pekerjaan justru mengaku tidak pernah mengetahui maupun membaca aturan tersebut?
Fakta persidangan inilah yang patut menjadi perhatian, agar hak-hak pekerja tidak dikalahkan oleh dokumen administratif yang penerapan dan sosialisasinya masih dipersoalkan.