Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H.

PEKANBARU, Wartapembaruan.co.id
– Penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) senilai Rp1,2 miliar yang menyeret Kepala Desa Sontang, Zulfahrianto, di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, memasuki babak krusial. 

Penetapan tersangka dalam perkara yang telah bergulir lebih dari empat bulan ini disebut tinggal selangkah lagi.

Sinyal perkembangan tersebut menguat setelah tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melakukan ekspos bersama tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Ekspos tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan penyidikan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam penanganan perkara.

Sumber media ini mengungkapkan, setelah tahapan ekspos bersama Kejati Riau, penyidik akan melanjutkan proses dengan menggelar perkara sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

"Tim penyidik Polda Riau telah ekspos dengan tim Kejati Riau, setelah itu baru penetapan tersangka, tinggal selangkah lagi," ujar sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H., membenarkan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Korps Adhyaksa Riau.

"Benar, saat ini penyidik sedang melengkapi rekomendasi ekspos dengan Kejati Riau, selanjutnya (kita) menjadwalkan gelar dengan Kortas Tipikor," ujar Ade Kuncoro.

Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengusutan perkara yang diduga berkaitan dengan pengumpulan dana dari sejumlah perusahaan dengan dalih perbaikan jalan di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.

Berkedok Perbaikan Jalan

Kasus ini bermula dari pengumpulan dana terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bonai Darussalam.

Dana tersebut disebut-sebut diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir. 

Namun, mekanisme pengumpulan dana senilai Rp1,2 miliar itu kemudian dipersoalkan dan dilaporkan sebagai dugaan pungutan liar.

Dihubungi terpisah, Ketua LSM Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR), N Pasaribu, kembali mendesak Polda Riau segera menetapkan Zulfahrianto dan Camat Bonai Darussalam berinisial ES sebagai tersangka apabila penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup.

"Sudah empat bulan lebih status sidik kasus ini berjalan. Karena itu, kita mendesak pihak Polda Riau menetapkan Camat Bonai dan Kades Sontang sebagai tersangka," kata Pasaribu di Pekanbaru, Jumat, 20 November 2026.

Pasaribu juga meminta penyidik mengungkap secara transparan mekanisme pengumpulan dana, pihak-pihak yang terlibat, hingga pertanggungjawaban penggunaan uang yang dihimpun dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Menurutnya, kejelasan mengenai aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata.

Status Kades Masih Saksi

Sebelum memasuki tahapan koordinasi dengan Kejati Riau, Polda Riau telah melakukan sejumlah langkah dalam pengusutan perkara ini.

Polda Riau menggelar perkara khusus pada 22 September 2026. Dari hasil perkembangan penanganan tersebut, perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Zulfahrianto selanjutnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga malam hari.

Namun, meski diperiksa selama berjam-jam, status Zulfahrianto ketika itu masih sebagai saksi.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Yogi, membenarkan pemeriksaan tersebut.

"Iya, Bang, perkara masih proses sidik," ujarnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Sebelumnya, Zulfahrianto juga sempat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada 14 Oktober 2026. Ketidakhadirannya disampaikan melalui pemberitahuan dari kuasa hukumnya.

Bantah Lakukan Pungli

Di tengah proses penyidikan, Zulfahrianto telah membantah tudingan melakukan pungutan liar terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Kecamatan Bonai Darussalam.

Ia berdalih, dana yang terkumpul merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah tingkat kecamatan, bukan berasal dari tindakan pemaksaan terhadap pihak perusahaan.

Menurut Zulfahrianto, pengumpulan dana tersebut bertujuan memperbaiki akses jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir pada awal 2024.

Bahkan, ia mengklaim telah mengeluarkan uang pribadi sekitar Rp1,8 miliar untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Zulfahrianto mengaku memiliki kuitansi dan dokumen pembelian material yang digunakan dalam pekerjaan perbaikan.

Kini, publik menunggu langkah lanjutan penyidik Polda Riau setelah berkoordinasi dengan Kejati Riau.

Apakah gelar perkara berikutnya akan berujung pada penetapan tersangka?

Yang jelas, pengungkapan konstruksi perkara, aliran dana Rp1,2 miliar, serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab menjadi pekerjaan penting penyidik dalam menuntaskan kasus dugaan pungli tersebut. ***

Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati
  • Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati
  • Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati
  • Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati
  • Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati
  • Kasus Dugaan Pungli Kades Sontang, Penyidik Polda Riau Sudah Ekspos dengan Kejati