Kisruh Anggaran Rp25 Miliar DPRD Jam: Diduga Langgar Etika Demokrasi, Pengawasan BK Dipertanyakan
JAMBI, Wartapembaruan.co.id – Polemik pergeseran anggaran sebesar Rp25 miliar dalam APBD Murni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 mulai menuai sorotan. Kebijakan yang disebut-sebut mengalihkan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, etika penganggaran, serta komitmen wakil rakyat terhadap kepentingan publik.
Pihak yang menyoroti persoalan ini menilai, anggaran yang sebelumnya telah disepakati melalui pembahasan bersama tidak semestinya dialihkan secara sepihak tanpa dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Yang dipersoalkan bukan sekadar Rp25 miliar, melainkan dugaan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Jika benar terjadi pengalihan tanpa prosedur yang sah, maka hal tersebut patut diuji melalui mekanisme pengawasan dan jalur hukum.
Sorotan juga diarahkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi. Lembaga internal ini dituntut tidak tinggal diam dan perlu mengkaji apakah terdapat pelanggaran kode etik oleh anggota dewan yang terlibat dalam polemik tersebut.
Dalam pernyataan kritisnya, pihak yang mempersoalkan kebijakan itu bahkan mengibaratkan persoalan tersebut sebagai penyakit moral dalam menjalankan amanah rakyat. Istilah narsisme, Machiavellianisme, hingga perilaku manipulatif digunakan sebagai metafora untuk mengkritik dugaan sikap yang mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat.
Namun, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perang pernyataan. Yang jauh lebih penting adalah membuka secara terang siapa pengusul pergeseran anggaran, siapa yang menyetujui, apa dasar hukumnya, serta ke mana arah penggunaan dana Rp25 miliar tersebut.
Secara konstitusional, pengelolaan keuangan negara wajib berpedoman pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepentingan masyarakat harus menjadi landasan setiap keputusan anggaran.
Wakil rakyat juga tidak boleh memandang jabatan sebagai kekuasaan tanpa batas. Mandat yang diberikan masyarakat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan ruang untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pihak yang mempersoalkan polemik ini menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar dugaan penyimpangan dalam proses penganggaran dapat diuji dan dibuktikan melalui lembaga yang berwenang.
Rp25 miliar bukan uang milik segelintir pemegang kekuasaan. Itu adalah uang publik yang setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan. Jika prosesnya benar, buka dokumennya. Jika ada pelanggaran, jangan berlindung di balik jabatan dan hak imunitas.
Kini publik menunggu penjelasan terbuka dari DPRD Provinsi Jambi, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan pergeseran anggaran tersebut.